Beranda > Good Governance > Mendorong Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mendorong Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mendorong Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

Yakub Adi Krisanto

Pendahuluan

Pasca amandemen UUD 1945 penyempurnaan ketentuan normatif bagi otonomi daerah (otda) perlu dilakukan.[1] Penyempurnaan ini berkaitan dengan hirarkhi pemerintahan dalam kerangka NKRI, mekanisme pemilihan DPRD dan Kepala Daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hirakhi pemerintahan tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen, karena hanya menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang.

Sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2]

Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otda. Karena semangat dari otda adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang selama masa pemerintahan orde baru lebih bercorak sentralistis (jakarta minded). Dalam kerangka itulah seharusnya pelaksanaan otda dipahami oleh pemerintah daerah, bukan malah memindahkan kekuasaaan politik jakarta ke daerah sehingga melahirkan raja-raja kecil dengan keinginan untuk dilayani dan menumpuk kekayaan pribadi. Bagaimana pelayanan dan partisipasi masyarakat daerah dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan menjadi isu krusial otda?

Partai politik harus dapat membentuk kadernya menjadi agen perubahan untuk merubah kerangka berpikir otonomi daerah yang sudah jauh dari semangat awalnya. Khususnya dalam mengembalikan peran pemda untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik. Tulisan ini lebih menekankan perlunya partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan otda khususnya pada pemenuhan urusan wajib pemerintah kota yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004.

Otonomi Daerah: Latar Belakang & Takrif

Otonomi daerah dilatar belakangi oleh “pengalaman masa lalu” yang melahirkan trauma orde baru karena praktek otoritarianisme Soeharto (Syaukani et.al. 2002:127-147). Pertama, pembentukan sejumlah lembaga represif. Kedua, depolitisasi masyarakat yang dilakukan dengan cara-cara sistem massa mengambang (floating mass), pemilihan umum untuk memperoleh legitimasi formal, pengebirian partai politik, kontrol terhadap kehidupan politik yang sangat ketat, dominasi kalangan militer dan birokrasi.

Pada pengalaman masa lalu dalam bentuknya depolitisasi masyarakat, saat ini juga terjadi pada era otda. Depolitisasi masyarakat tersebut termanifestasi keengganan pemerintah daerah (pemda) untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun pendekatan normatif-struktural sudah dilakukan tetapi cenderung hanya sekedar memenuhi formal requirements daripada substansi. Artinya partisipasi masyarakat belum menjadi kebutuhan untuk mengetahui substansi kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam pola interaksi politik antara rakyat dan pemda, menempatkan rakyat sebagai obyek pembangunan dan (aparat) pemda sebagai nayaka praja yang memposisikan dirinya sebagai tuan/gusti daripada seorang pelayan/kawula.

Mengacu pada takrif desentralisasi yaitu the process of decentralization denotes the transference of authority, legislatif, judicial or administrative, from high level of government to a lower, seharusnya peralihan tersebut dalam kerangka otda termasuk kemampuan untuk melayani rakyat. Cheema & Rondinelli (Sumaryadi 2005:25) mendefinisikan the transfer of planning, decision making, or administrative authority from local government to its field organization, local administrative units, semi-autonomous and parastalal organizations, local government, or nongovermental organizations. Dari takrif kedua desentralisasi maka otda selain untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat dalam bidang pelayanan publik, juga menghendaki partisipasi rakyat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

3 hal yang mendasari konsep desentralisasi (Sumaryadi 2005:34); (i) adanya proses hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan lokal baik secara teritorial maupun fungsional, (ii) adanya tranfer kewenangan atau fungsi dari pemerintahan tingkat atas/pusat kepada pemerintah tingkat bawah/lokal yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, kepentingan atau urusan pemerintahan yang menyangkut kehidupan pemerintah dan masyarakat, (iii) transfer tersebut berorientasi dan bertujuan pada upaya menciptakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, efektif dan efisien serta peningkatan kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan otda harus memperhatikan prinsip-prinsip otda (Sumaryadi 2005:59-60):

1.      penyelenggaraan otda dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah;

2.      pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;

3.      pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedangkan daerah propinsi merupakan otonomi terbatas;

4.      pelaksanaan otda harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;

5.      pelaksanaan otda harus lebih meningkatkan kemampuan daerah otonom dan karenan dalam daerah kabupaten dan kota tidak adal lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan khusus yang dibina pemerintah atau pihak lain, seperti  badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, pertambangan, kehutanan serta kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan baru. Serta kawasan daerah khusus dan istimewa dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi khusus;

6.      pelaksanaan otda harus lebih meningkatkan peran DPRD sebagai wakil rakyat, wakil partai dan mitra eksekutif serta tri fungsi badan legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

7.      pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada saerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

8.      pelaksanaan medebewind dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi juga dari pemerintah daerah kepada desa disertai pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggunjawabkan kepada yang menugaskan.

Hakekat Otda Dan Otonomi Sebagai Pembagian Urusan Pemerintahan

Hakikat otonomi daerah (Sumaryadi 2005:40-41):

1.      Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom;

2.      Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya diluar batas-batas wilayah daerahnya;

3.      Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan dalam Pasal 10 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 dimaksud meliputi: politik luar negeri[3], pertahanan[4], moneter dan fiskal nasional[5],  yustisi[6]; dan agama[7].

Selain 5 urusan pemerintahan yang tidak didesentralisasikan terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent. Artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah yang bersifat concurent diimplementasikan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.[8]

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: (i) eksternalitas, (ii) akuntabilitas, dan (iii) efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Pertama, kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kedua, Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Ketiga, kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang

Urusan Wajib Yang Harus Dilakukan Pemda

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.[9] Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.[10]

Elaborasi dari urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemda meliputi:[11]

a.      perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b.      perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c.       penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.      penyediaan sarana dan prasarana umum;

e.      penanganan bidang kesehatan;

f.       penyelenggaraan pendidikan;

g.      penanggulangan masalah sosial;

h.      pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i.        fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j.       pengendalian lingkungan hidup;

k.      pelayanan pertanahan;

l.        pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m.    pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n.      pelayanan administrasi penanaman modal;

o.      penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p.      urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan ini dalam pelaksanaan otda akan berkonsekuensi pada, pertama, penentuan organisasi perangkat daerah dan kedua, standar pelayanan minimal. Dua hal tersebut saling berkaitan, dimana bidang-bidang yang menjadi kewajiban pemda dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dilain pihak pelaksanaan tugas perangkat daerah harus dilakukan dengan memenuhi standar pelayanan minimal.

Perangkat daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.[12] Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan; (i) kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, (ii) karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah, (iii) kemampuan keuangan Daerah, (iv) ketersediaan sumber daya aparatur, dan (v) pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.[13]

Dalam melaksanakan urusan (wajib) pemerintah harus memenuhi standar pelayanan minimal yaitu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.[14] Yang dimaksud pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.[15] Dengan demikian otda dan penyelenggaran urusan wajib pemda ditujukan agar warga kota memperoleh pemenuhan kebutusan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Prinsip standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemda harus menjami akses dan mutu pelayanan masyarakat secara merata. Partisipasi publik memiliki peran penting untuk menjaga pelaksanaan otda dapat memenuhi standar pelayanan minimal. Bagaimana perangkat daerah dapat melaksanakan standar pelayanan minimal menuntut partisipasi warga kota? Karena dengan hal tersebut maka kedaulatan rakyat dapat mewujud nyata dan hakekat otda dapat terpenuhi.

Lima dampak pelaksanaan otda

Menurut Sumaryadi ada lima dampak otda yaitu (2005:118-125):

1.      Semangat kedaerah yang tidak terkendali;

2.      politisasi aparat pemerintah yang dapat menimbulkan (i) mematikan mekanisme yang sehat seingga menghambat terciptanya good governance, (ii) DPRD dan Kepala Daerah lebih banyak berorientasi kepada kepentingan partai dari pada kepentingan masyarakat seluruhnya, (iii) terbukanya pintu yang lebar bagi terjadinya kolusi antara eksekutif dan legislatif.

3.      rendahnya kualitas DPRD

4.      pengawasan keuangan daerah yang timpang

5.      konflik daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004

(Baban Soebandi et.al. 2005:6-7)

No.

Dimensi Perbandingan

UU No. 22 Tahun 1999

UU No. 32 Tahun 2004

1.

Dasar Filosofi

Keanekaragaman dalam kesatuan

Keanekaragaman dalam kesatuan

2.

Pembagian Status PEmerintahan

Pendekatan besaran dan isi otonomi (size and content), ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada yang otonominya luas

Pendekatan besaran dan isi otonomi (size and content), menekankan pada pembagian urusan yang berkesinambungan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisensi.

3.

Fungsi Utama Pemerintahan Daerah

Memberi pelayanan masyarakat

Memberi pelayanan masyarakat

4.

Penggunaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Desentralisasi terbatas pada daerah propinsi, dan luas pada daerah kabupaten/kota;

Dekonsentrasi terbatas pada kabpupaten dan luas pada Propinsi;

Tugas pembangtuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.

Desentralisasi diatur berkesinambungan antara daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;

Dekonsentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada propinsi;

Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.

5.

Pola Otonomi

A-Simetris

A-Simetris

6.

Model Organisasi Pemerintahan Daerah

Local Democratic Model

Perpaduan antara Local Democratic Model dengan structural Efficiency Model

7.

Unsur Pemerintah Daerah

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

8.

Mekanisme Transfer Kewenangan

Pengaturan dilakukan dengan pengakuan kewenangan, isi kewenangan pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonomi terbatas, sedang isi kewenangan daerah Kabupaten/Kota luas (General Competence Principle)

Tidak menggunakan pendekatan kewenangan urusan, yang didalamnya terkandung adanya aktivitas hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab (General Competence Principle).

9.

Unsur Pemda yang Memegang Peranan Dominan

Badan Legislatif Daerah

Menggunakan prinsip check and balances antara Pemda dengan DPRD

10.

Pola Pemberian Dana/Anggaran

Uang mengikuti fungsi (money follow function)

Uang mengikuti fungsi (money follow function)

11.

Sistem Kepegawaian Daerah

Sistem Terpisah (separated system)

Mixed system, dengan memadukan antara ntegrated system dengan separated system

12.

Sistem pertanggungjawaban Pemerintah

Ke samping  kepada DPRD

Kepada konstituen:

-   Pusat sebagai laporan

-   DPRD sebagai keterangan

-   Rakyat sebagai informasi

13.

Sistem Pengelolaan Keuangan Antar Asas Pemerintahan

Dikelola secara terpisah untuk masing-masing asas

Dikelola secara terpisah untuk masing-masing asas

14.

Kedudukan kecamatan

Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah

Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah

15.

Kedudukan kelurahan

Sebagai perangkat daerah

Sebagai perangkat daerah

16.

Kedudukan daerah

Relatif Mandiri

Relatif Mandiri

17.

Pertanggungjawaban kepala desa

Kepada rakyat melalui BPD

Tidak diatur secara khusus dalam UU, diatur dalam Perda berdasarkan PP

 

Pelaksanaan otonomi daerah dalam NKRI (Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah 2005:37)

Pemerintahan (dalam arti luas)

Perundangan

Pelaksanaan ( Pem. dlm arti sempit)

Kepolisian

Peradilan

Asas Keahlian Kementrian dan Badan Keahlian

Asas Kedaerahan

Dekonsentrasi

Pemerintahan Wilayah Administrasi

Jawatan-Jawatan  Vertikal

Desentralisasi

DPRD + Kepala Daerah

Perangkat Daerah

Otonomi

Dalam urusan Rumah Tangga

1. Membuat peraturan perundang-undangan sendiri

2. melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat

3. melaksanakan kepolisian sendiri

4. Melakukan peradilan sendiri

Tugas Pembantuan (Medebewind)

Melaksanakan sendiri peraturan pemerintah pusat atau pemerintah tingkat yang lebih luas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:

1.      Asas keahlian (Pasal 17 UUD 1945) yaitu asas yang menghendaki tiap-tiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional, dan hal ini terdapat pada susunan pemerintahan pusat yaitu departemen-departemen dan lembaga-lembaga non departemen.

2.      Desentralisasi (Pasal 1 angka (7) UU No. 32 Tahun 2004) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.      Asas dekonsentrasi (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) atau pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah (Joeniarto dalam Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah 2005:101). Amrah Muslim (Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah 2005:101) mendefinsikan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan  pemerintahan atas nama pemerintah pusan, seperti Gubernur, Walikota dan Camat.

4.      Asas tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Amrah Muslim (Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah 2005:103) mengemukakan:

Kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturandari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (zelf uitvoering) atas biaya dan tanggungjawab terakhir dari pemerintah tingkat atas yang bersangkutan. Pelaksanaan oleh daerah swatantra dengan kebijaksanaan sendiri peraturan pusat, jadi daerah swatantra membantu pelaksanaan tugas pemerintah pusat. Pada umumnya daerah tidak membuat peraturan sendiri, akan tetapi ini mungkin juga, apabila pemerintah pusat yang bersangkutan memerintahakan sedemikian pada instansi tertentu dari pemerintah daerah.

 

Referensi

Syaukani et.al, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, 2005.

Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintah Daerah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.

Baban Sobandi, Desentraliasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, Humaniora, Bandung, 2005.

UUD 1945

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

PP No. 65 Tahun 2005 tentang  Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal



* disampaikan pada Pelatihan Kader Penggerak Partai DPC PKB Kota Salatiga tanggal 23 Juli 2006 di Ponpes Al-Hijrah, Klumpit, Sidorejo Kidul, Salatiga.

[1] Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pemerintah daerah semula hanya terdiri dari satu pasal (Pasal 18) menjadi 3 Pasal (Pasal 18, 18A, dan 18B) yang dilakukan pada perubahan kedua UUD 1945. Dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

[2] Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004.

[3] Dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.

[4] misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara data sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.

[5] misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.

[6] misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya.

[7] misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya.

[8] Pasal 1 angka 8 & 9 UU No. 32 Tahun 2004.

[9] Pasal 11 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004.

[10] Pasal 1 angka 5 PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal.

[11] Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004.

[12] Pasal 1 angka 7 PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

[13] Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2003.

[14] Pasal 1 angka 6 PP No. 65 Tahun 2005.

[15] Pasal 1 angka 8 PP No. 65 Tahun 2005.

About these ads
Kategori:Good Governance
  1. yka
    September 14, 2008 pukul 1:53 pm

    apakah penerapan dari pasal tersebut telah sampai sejauh ini tidak menemukan kendala? dan bagaimana solusi kongkretnya? thankss yaww…

  2. EKA
    September 8, 2009 pukul 10:18 pm

    Kondisi lingkungan yang dinamis menyebabkan perlunya penyesuaian dan perubahan dalam produk kebijakan dan regulasi. Untuk itu dalam penyusunan regulasi harus selalu dibuka ruang untuk penyelesaian hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui peraturan yang ada.

  3. yakubadikrisanto
    Agustus 10, 2010 pukul 2:07 am

    sama-sama mas, GBU

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: