Beranda > Persekongkolan Tender > Membedah Patologi KKN Pada Praktek Pengadaan Barang/Jasa di Kota Salatiga

Membedah Patologi KKN Pada Praktek Pengadaan Barang/Jasa di Kota Salatiga

Pendahuluan

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada praktek pengadaan barang/jasa (PBJ) di kota Salatiga dalam situasi antara ada dan tiada. Keberadaannya dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam PBJ, tetapi pengungkapannya sulit diungkapkan untuk diupayakan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesulitan pengungkapan menunjukkan ketakterjamahan para pelaku KKN pada PBJ, yang didukung oleh motivasi untuk melanggengkan hubungan timbal balik antara para pihak dalam PBJ.

Kendala inilah yang mengakibatkan KKN pada PBJ kota Salatiga sulit pengungkapannya. Karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan untuk menarik manfaat ekonomi dan/atau finansial dari praktek KKN. Pelanggengan KKN terus berlanjut dan melahirkan ketergantungan para pihak untuk menarik keuntungan dari praktek KKN meskipun hal tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum. Bahkan para pihak nekad atau secara terbuka untuk melanggar prosedur PBJ yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

Keppres No. 80 Tahun 2003 dijadikan ‘macan kertas’ yang keberadaannya memungkinkan penerapan double standard. Artinya apabila ketentuan tersebut menguntungkan kepentingan para pihak maka ketentuan tersebut akan digunakan dan dipertahankan. Tetapi sebaliknya apabila ketentuan tersebut ternyata menghambat pencapaian maksud-maksud tertentu dari para pihak maka akan ditiadakan atau disimpangi pelaksanaannya. Ketidakkonsistenan penerapan hukum menjadi sebuah patologi dalam praktek PBJ di kota Salatiga.

PBJ kota Salatiga sudah menjad penyakit yang menular bagi semua pihak yang terlibat PBJ. Pernyataan ini sangat tendensius dan debatable, tetapi praktek PBJ yang diamati bahwa para pihak seperti pengguna barang/jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa selalu ‘jatuh pada kubangan yang sama’. ‘Kubangan yang sama’ artinya bahwa para pihak selalu mengangkangi Keppres No. 80 Tahun 2003 apabila peraturan tersebut tidak mampu mengakomodasi kepentingannya.

Apabila ada kesalahan dalam PBJ yang mencuat ke publik maka pengguna barang/jasa atau aparat Pemkot Salatiga selalu menyatakan bahwa PBJ sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut tanpa kemampuan untuk menunjukkan secara rinci ketentuan mana yang dijadikan dasar hukum dalam melakukan PBJ. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan adalah pertama, apakah pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan tidak mampu menguasai prosedur lelang seperti diatur pada Keppres No. 80 Tahun 2003. kedua, pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan mampu menguasai prosedur tetapi karena berbenturan dengan kepentingannya maka prosedur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak ditaati.

Dua hipotesis tersebut harus diuji atau diterapkan dalam praktek PBJ yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa di lingkungan Pemkot Salatiga. Dari hasil kajian bahwa dua hipotesis pada aras faktual sangat berimpitan. Artinya, bahwa antara tidak mampu menguasai prosedur lelang dan kemampuan untuk menyimpangi prosedur berakibat pada hasil yang sama yaitu PBJ di kota Salatiga selalu terjadi KKN. Sehingga praktek KKN menjadi sebuah patologi tanpa kemauan untuk ‘mengobati’ penyakit yang sudah menjangkiti para pihak yang terlibat dalam PBJ.

Pengujian terhadap hipotesis diatas akan dilakukan dengan melihat praktek PBJ yang menarik perhatian publik. Dengan mengacu pada praktek PBJ maka akan dihasilkan penilaian yang obyektif terhadap situasi faktual PBJ di kota Salatiga. Ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk memahami atau melaksanakan peraturan akan dilakukan dengan melihat praktek PBJ. Dimana respon aparat Pemkot Salatiga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau pengguna anggaran dan kontribusi penyedia barang/jasa dapat memberikan penjelasan mengenai ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk memahami atau melaksanakan peraturan.

Simbiosis Mutualisme Para Pihak Dalam PBJ

Keterkaitan dalam bentuk ketergantungan para pihak dalam PBJ baik pengguna barang/jasa, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa (rekanan) atau tritunggal benefactor menghasilkan kondisi yang saling menguntungkan.

                                             Gambar 1

                             Segitiga Tritunggal Benefactor Dalam PBJ

LELANG

Pengguna Brg/Jasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyedia Brg/Jasa

Panitia Pengadaan

 

 

Hubungan tritunggal benefactor bukan saling meniadakan tetapi saling menghidupi dalam suatu jaringan ketergantungan. Saling menghidupi menjadi kata kunci praktek KKN PBJ dalam berbagai bentuk hubungan dan keuntungan yang dapat diraih oleh para pihak. Bentuk hubungan dari para pihak dapat bersifat formal atau informal, tetapi dapat dipilah bahwa hubungan formal terjadi pada saat terjadinya proses PBJ yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan. Sedangkan hubungan informal dapat terjadi sebagai interaksi yang terjadi diluar hubungan formal yang terjadi dalam setiap kesempatan untuk melakukan komunikasi.

Bentuk keuntungan yang dihasilkan dari hubungan tritunggal benefactor itulah yang merupakan praktek KKN. Pertama, pemberian suap (bribery) yaitu Pemberian dalam bentuk Uang, Barang, fasilitas dan Janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu. Kedua, pemerasan (extortion) adalah memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

Ketiga, penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of discretion) adalah mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya. Keempat, pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (internal trading) adalah melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah. Kelima, pilih kasih adalah memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan, yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.

Keenam, menerima komisi (commission) dimana pejabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang dll, sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah. Ketujuh, nepotisme (nepotism) adalah tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sefaham, dalam penunjukkan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang. Kedelapan¸kontribusi atau sumbangan ilegal (ilegal contribution) yang terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak- kontrak pemerintah (IPW 2005).

Praktek KKN yang dilakukan dalam PBJ memberikan konstribusi saling menguntungkan dari tritunggal benefactor. Pada pihak oknum pejabat pengguna barang/jasa dan panitia pengadaan keuntungan yang dinikmati berbentuk keuntungan finansial atau materi tertentu yang diberikan penyedia barang/jasa. Termasuk dalam keuntungan tersebut adalah fasilitas-fasilitas tertentu yang diberikan untuk dinikmati baik oleh diri sendiri atau kroni-kroninya. Sedangkan keuntungan yang dinikmati oleh penyedia barang/jasa adalah kesempatan untuk memenangkan tender atau lelang. Menjadi pemenang tender adalah tujuan utama (ultimate intention) dari setiap upaya yang dilakukan dalam membangun hubungan dengan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan.

Dalam konteks membangun hubungan, maka praktek KKN seperti dikemukakan diatas hanya merupakan sasaran antara. Artinya bahwa ketika ada suatu proyek yang ditenderkan, penyedia barang/jasa tidak akan memaksakan diri untuk ‘ditunjuk’ menjadi pemenang tender. Tetapi terdapat suatu ‘investasi’ proyek yang akan diperoleh dimasa datang, sesuai dengan kondisi yang disepakati atau jatah proyek yang seharusnya jatuh pada dirinya. Praktek yang melingkupi PBJ inilah yang melanggengkan epidemi KKN di Kota Salatiga. Dimana tritunggal benefactor mempunyai kepentingan sekaligus memegang peranan dalam praktek PBJ.

Praktek KKN dalam PBJ dikenal dengan istilah persekongkolan tender, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian (concerted action) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (comparing bid prior to submission) dan atau menciptakan persaingan semu (sham competition) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.[1]

Dalam pemahaman yang lebih praktis dari persekongkolan tender sebagai upaya untuk menentukan atau mengatur pemenang tender dapat mewujud dalam berbagai bentuk yaitu;

1.    adanya upaya peserta PBJ untuk memperoleh informasi penawaran dari peserta lain dalam dokumen penawaran,

2.    panitia pengadaan memberikan kemudahan pemenuhan administrasi secara tidak wajar,

3.    pengurangan pemberlakuan persyaratan teknis yang memungkinkan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender,

4.    adanya tindakan penyesuaian atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan dokumen penawaran (Krisanto 2006;111).

Persekongkolan tender membutuhkan kerjasama antara para pihak yang bersekongkol. Kerjasama dapat terjadi apabila salah satu pihak dalam tender memberikan kesempatan eksklusif salah satu peserta tender (Krisanto 2005;48). Bentuk dari kesempatan eksklusif dapat berupa ajakan dari panitia pengadaan kepada peserta PBJ yang biayanya ditanggung oleh panitia lelang.[2] Kesempatan tersebut juga dapat terjadi sebaliknya dimana penyedia barang/jasa memberikan fasilitas tertentu kepada panitia pengadaan. Masih terdapat variasi-variasi persekongkolan tender yang terjadi di kota Salatiga, misalnya praktek dlosoran yang dilakukan oleh peserta PBJ. Bahwa persekongkolan tender terjadi karena adanya keuntungan yang bertimbal balik antara tritunggal benefaktor, sehingga upaya-upaya untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan menjadi sebuah kewajiban atau prioritas utama.

Respon Aparat Pemkot Salatiga Dalam Menyikapi Permasalahan Pelaksanaan PBJ

Pada bagian ini hendak menunjukkan respon atau reaksi aparat Pemkot Salatiga dalam pelaksanaan PBJ yang menjadi perhatian publik. Respon tersebut bertujuan untuk menguji dua hipotesis yang dikemukakan diatas. Mengapa yang dianalisis adalah reaksi aparat Pemkot Salatiga? Terdapat dua pengertian aparat Pemkot Salatiga, yaitu pertama, pengguna barang/jasa dan kedua, pemegang kekuasaan  pengelolaan keuangan daerah yang sekaligus menjadi atasan pengguna barang/jasa.

Menurut Pasal 1 angka 6 Keppres No. 80 Tahun 2003 mendefinisikan pengguna barang/jasa adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD. Dari definsi tersebut diketahui bahwa pengguna barang/jasa merupakan aparat pemerintah kota dan dalam praktek adalah kepala dinas dari dinas yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Walikota menurut Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam ruang lingkup PBJ, walikota merupakan atasan pengguna barang/jasa yang harus memberikan respon terhadap ketidakpuasan atas tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh pengguna barang/jasa (Pasal 48 ayat (7) Keppres No. 80 Tahun 2003). Sehingga dalam kapasitas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan atasan pengguna barang/jasa dituntut untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang PBJ. Dengan memahami ketentuan diharapkan walikota dapat menyelesaikan kasus-kasus yang muncul akibat dari proses lelang dapat ditangani dengan baik.

Tetapi berbeda dengan situasi pada ranah faktual, walikota sering mendelegasikan kewenangan dalam menyikapi permasalahan yang muncul disekitar pelaksanaan PBJ (lihat tabel 1). Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang, sikap atau respon aparat pemkot Salatiga jauh dari langkah-langkah yang memberikan jalan keluar. Karena respon aparat pemkot menjadi sangat normatif atau legal formal. Namun kenormatifan atau kelegal-formalan sikap tersebut tanpa disertai kemampuan untuk memberikan rincian ketentuan yang mengatur secara spesifik pelaksanaan PBJ. Dari tabel 1 dibawah ini diketahui bahwa respon aparat pemkot adalah seragam yaitu pelaksanaan PBJ sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003.

Tabel 1

Kasus PBJ & Respon Aparat Pemkot

NO

KASUS

RESPON

APARAT PEMKOT

SUMBER

1.

Penunjukkan langsung pengadaan buku wajib SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/SMK di kota Salatia tahun 2003 senilai Rp. 17,6 milyar

“Siap mem-back up dan memperdebatkan dasar hukum proses pengadaan buku. Dan Pemkot berkeyakinan, dasar hukum penunjukkan langsung tidak salah.”

Kabag Hukum, Ign Suroso Kuncoro, SH.

Suara Merdeka, 8 Oktober 2005

2.

Penunjukan langsung Mobil Dinas Pimpinan DPRD

“Pembelian mobil jenis Honda CRV telah melalui proses yang benar. Yakni melalui proses penunjukan langsung, karena mobil tersebut merupakan barang spesifik

Setwan, Noto Oetomo

Suara Merdeka, 3 Januari 2006

3.

Penunjukan langsung pengadaan Mobil Pemkot Salatiga

“Penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas telah melalui mekanisme yang jelas. Penunjukan langsung terhadap pembelian kendaraan dinas sah-sah saja karena untuk mencegah adanya makelar atau broker, jika melalui proses lelang.”

Asisten Administrasi Sekda, Sri Sejati

Suara Merdeka, 6 Januari 2006

4.

Pelelangan RSUD Salatiga

“Proses yang dilakukan panitia, sebenarnya sudah sesuai dengan isi Keppres 80/2003. Pada hakikatnya, tak ada yang dilanggar kok,”.

Kepala DPU, Ir. Saryono.

www.suaramerdeka.com, Jumat, 11 Juni 2004

5.

Lelang alat berat di DPLH

“Proses pelaksanaan lelang ini mengacu Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,”.

Kepala DPLH, Adi Suprapto

www.suaramerdeka.com, Selasa, 12 Juli 2005

6.

Lelang 20 paket proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) senilai Rp 16 miliar

”Kami tetap tidak akan membatalkan proses lelang sesuai dengan permintaan para kontraktor, karena aparat saya yakni panitia lelang berpegang pada regulasi yang ada dalam proses tender,”.

Wakil Walikota Salatiga, Jhon Manoppo, SH.

www.suaramerdeka.com, Selasa, 20 Juli 2006

 

Dalam kasus PBJ dengan mekanisme penunjukkan langsung sering dilakukan oleh pengguna barang/jasa di lingkungan Pemkot Salatiga, argumentasi atau pembelaan yang disampaikan ke publik adalah penunjukan langsung dilakukan sesuai dengan prosedur. Seperti dikemukakan pada paragraf terdahulu, bahwa argumentasi tersebut tanpa disertai rincian dasar hukum yang digunakan. Padahal ketentuan atau persyaratan PBJ dapat dilakukan dengan penunjukan langsung adalah adanya keadaan tertentu dan keadaan khusus. Dan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negoisasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.[3]

Dengan kata lain bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dengan penunjukan langsung harus memenuhi, pertama, keadaan tertentu dan keadaan khusus dan kedua, adanya negoisasi (teknis dan biaya) untuk memperoleh harga yang wajar. Apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dan keadaan khusus? Keadaan tertentu, yaitu:[4]

a.    Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

b.    Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

c.    Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan: (i) untuk keperluan sendiri, (ii) teknologi sederhana, (iii) resiko kecil, (iv) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Sedangkan keadaan khusus, yaitu;

a.    Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

b.    Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

c.    Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

d.    Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikan.

Mengacu pada ketentuan tentang penunjukan langsung maka diketahui bahwa PBJ yang dilakukan Pemkot Salatiga dengan mekanisme penunjukan langsung pada kasus yang dikemukan pada tabel 1 tidak tepat. Karena tidak memenuhi persyaratan adanya keadaan tertentu dan keadaan khusus. Bahkan pada kasus PBJ dengan penunjukan langsung mobil dinas pimpinan DPRD dinyatakan bahwa mobil merupakan barang spesifik.[5] Padahal pengertian barang spesifik berbeda dengan kriteria keadaan khusus, yaitu pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten.

Mobil dinas dengan merek Toyota Camry dan Honda CRV bukan merupakan barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten. Memang benar bahwa hanya ada satu pabrikan atau dalam hal ini Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan pemegang hak paten, tetapi terdapat lebih dari dua penjual atau dealer mobil merek tersebut. Sehingga pengadaan mobil dinas tidak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung dan harus dilakukan pelelangan umum sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.[6]

Praktek PBJ dengan metode penunjukan langsung menjadi ‘modus operandi’ pengguna barang/jasa. Dimana metode tersebut ditenggarai sebagai biang KKN dan memiliki kecenderungan untuk dijadikan wahana untuk melakukan persekongkolan tender. Seperti terungkap pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Salatiga TA 2004 bahwa PBJ terhadap 4 proyek kegiatan dilakukan dengan penunjukan langsung (lihat Tabel 2). Padahal dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, SPJ dan bukti pendukung lain diketahui 4 proyek kegiatan dengan nilai kontrak RP. 50.000.000,00 (BPK 2005;88).

Tabel 2

Pelaksanaan Proyek DPU Yang Dilakukan Melalui Penunjukan Langsung Tahun 2004

No.

Kegiatan

Pelaksana

Jumlah (Rp)

1.

Penyelesaian Gedung Lab IPA SMU 1

CV. Wira Kencana

369.295.000,00

2.

Pengadaan Aspal

PT. Aldavi Wisnu Sanjaya

473.921.000,00

3.

Pengadaan Paving

CV. Wira Sahaja

145.520.000,00

4.

Jembatan Gamol – Candran

CV. Gumelar Mebellindo

285.108.000,00

 

Jumlah

 

1.273.844.000,00

            Sumber: BPK 2005

Seharusnya rekomendasi BPK menjadi ‘trigger’ atau pemicu untuk melaksanakan PBJ di kota Salatiga dengan tidak menggunakan metode penunjukan langsung apabila nilai kontrak suatu proyek diatas Rp. 50 juta. Dari hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa salah satu penyebab dari praktek PBJ tersebut adalah kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku (BPK 2005;89).[7] Namun PBJ dengan penunjukan langsung sudah menjadi patologi untuk melakukan KKN yang menghasilkan simbiosis mutualisme di antara tritunggal benefaktor.

Dalam ranah penegakan hukum, muncul diskriminasi hukum yaitu penegakan hukum yang diterapkan pada kegiatan penyelesaian Gedung Lab IPA SMU 1. Padahal dari hasil pemeriksaaan BPK bahwa terdapat 4 kegiatan yang dilakukan dengan penunjukan langsung. Kajian terhadap kasus ini dilakukan pada bagian tersendiri dari makalah ini.

Kontribusi Penyedia Barang/Jasa Dalam Praktek KKN di Kota Salatiga

Pada segitiga tritunggal benefactor membentuk hubungan dari para pihak dalam PBJ. Praktek KKN juga tidak dapat dilepaskan dari peran penyedia barang/jasa dalam mengupayakan proyek dalam PBJ yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain praktek persekongkolan tender yang dilakukan dengan berkolaborasi antara sesama penyedia barang/jasa atau dengan panitia pengadaan. Selain praktek persekongkolan tender, di Kota Salatiga penyedia barang/jasa melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender tetapi dilakukan diluar proses PBJ.

Persekongkolan diluar proses tender mewujud dalam dua bentuk, yaitu pertama, plotting perolehan proyek tender. Artinya, penentuan pemenang tender dengan membagi-bagi proyek kepada anggota asosiasi jasa konstruksi. Pembagian atau lebih tepat penjajatahan proyek dilakukan oleh Forum Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi (FLAJK) yang mengkondisikan bahwa suatu tender proyek akan dimenangkan oleh penyedia barang/jasa yang sudah disepakati oleh asosiasi jasa konstruksi.

Penjatahan pemenang tender berdasarkan kesepakatan dari asosiasi jasa konstruksi yang tergabung dalam FLAJK. Mekanisme plotting dari hasil penelitian penulis sudah terjadi dua kali yaitu pada tahun anggaran 2004 dan 2006. Pada tahun 2004, plotting menjadi kerja nyata dari FLAJK pada awal pembentukanya (Krisanto 2006; 116). Pembagian proyek dilakukan untuk kategori penyedia barang/jasa K2 dan K3, dimana semua asosiasi jasa kontruksi K3 memperoleh pembagian proyek. Namun perolehan proyek tidak terjadi pada Aspeknas kategori K3, karena dari total 8 anggota hanya mendapatkan 2 proyek senilai Rp. 87.018.000. Demikian pula dengan kategori K2, Aspeknas juga mendapatkan proyek yang paling sedikit, dari 4 anggota hanya memperoleh 1 proyek dengan nilai Rp. 470.000.000.

Pada tahun 2006, FLAJK juga melakukan plotting (lihat Tabel 3). Tetapi plotting versi FLAJK tidak berjalan sesuai rencana, karena pemenang tender yang diumumkan oleh panitia pengadaan berbeda dengan plotting. Situasi itulah yang memicu permasalahan PBJ kota Salatiga dengan menghembuskan adanya uang senggekan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa untuk memperoleh proyek (www.suaramerdeka.com, 18 Juli 2006). Uang senggekan juga dilaporkan oleh Komunitas Salatiga Peduli (2006), bahwa penyedia barang/jasa dipungut uang pelicin/senggekan yang terkumpul Rp. 775.00.000 dengan maksud dapat memenangkan PBJ sesuai dengan plotting.

Tabel 3

Pembagian Proyek Khusus DPU Kota Salatiga Tahun 2006[8]

No.

Nama SBU

Paket Pekerjaan

Nilai (Rp)

Pelaksana

1.

PT. PUTRA PERWIRA TAMA

HOTMIX IX

HOTMIX PAKET VII

HOTMIX PAKET V

1.375.000.000

1.430.000.000

1.375.000.000

4.180.000.000

2.

PT.POLA WIRA

HOTMIX PAKET X

1.595.000.000

3.

CV. MINANG R

JL. ALTERNATIF

1.062.000.000

4.

PT. MATRAS MD

JEMBATAN

1.875.000.000

5.

PT. GRIYA PASOPATI

HOTMIX PAKET II

1.320.000.000

6.

PT. RATNA YOGA YASA

HOTMIX PAKET VIII

1.320.000.000

7.

PT. ENDAH KARYA

HOTMIX PAKET VI

1.210.000.000

8.

PT. GRAHA MANDALA ADILUHUNG

HOTMIX PAKET I

1.100.000.000

9.

ADHI SINAR KARYA

HOTMIX PAKET III

990.000.000

 

10.

PT. KARISMA

HOTMIX PAKET IV

825.000.000

 

 

FLAJK dalam kasus ini telah menjadi whistle blower untuk mengungkapkan praktek KKN pada PBJ di kota Salatiga tahun 2006. Namun yang terjadi akhirnya, FLAJK mengadakan islah atau perdamaian dengan DPU berkaitan dengan dugaan uang senggekan dan pengkondisian pemenang lelang 20 proyek PBJ senilai Rp. 16 miliar (Solopos, 11 Agustus 2006). Islah tersebut merupakan pengingkaran terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu memberi (gratifikasi/suap)) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu.[9] Dalam konsep gratifikasi, baik pemberi atau penerima dapat dikenakan hukuman pidana yang sama.

Dengan pemahaman yang demikian maka pengguna anggaran atau atasannya (baca: walikota) harus melakukan investigasi berkaitan dengan uang senggekan dan pelaksanaan evaluasi panitia lelang yang dilakukan di Hotel Amanda, Bandungan pada tanggal 15 Juni 2006. Pemkot harus memperhatikan sanggahan penyedia barang/jasa yaitu CV Minang Raya dan PT Endah Karya Utama Abadi. Menjadi tugas Walikota menginvestigasi, karena apabila terbukti benar adanya uang senggekan dan pelaksanaan evaluasi di luar kota Salatiga dapat dilakukan proses lelang ulang atau dilakukan pembatalan kontrak.[10]

Plotting menjadi manifestasi kontribusi praktek KKN dalam PBJ oleh penyedia barang/jasa. Hal ini menunjukan bahwa KKN dalam PBJ sudah melibatkan semua pihak yaitu tritunggal benefactor. Dimana FLAJK sebagai pembagi proyek memposisikan dirinya dalam tiga peran sekaligus yaitu pemerintah, panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa. Pembagian proyek (plotting) seolah-olah menempatkan pihak yang membagi mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak yang melaksanakan proyek tertentu (Krisanto 2006; 119). Plotting yang dilakukan dengan gratifikasi atau suap (bribery) kepada PNS baik sebagai pengguna anggaran atau panitia pengadaan menjadi sebuah kesalahan ganda.[11] Dan hal ini menuntut kepekaan aparat penegak hukum dalam melihat adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam praktek PBJ di kota Salatiga.

Kedua, penolakan penyedia barang/jasa yang berasal dari luar kota Salatiga. Sikap penolakan ini juga sudah terjadi dua kali yaitu pada tahun 2004 dan 2006. Terdapat kesamaan pola penyampaian penolakan yaitu dilakukan pada saat proses penawaran beberapa proyek, untuk tahun 2004 terjadi pada saat kegiatan penjelasan (aanwijzing) 26 proyek. Sedangkan tahun 2006 terjadi ketika penawaran dua proyek yang digelar Dinas Pertanian Salatiga, FLAJK menolak penyedia barang/jasa dari luar kota Salatiga. Penolakan yang terjadi pada tahun 2006 dipicu oleh pernyataan Ketua Aspekindo yang meminta Pemkot untuk memprioritaskan penyedia barang/jasa lokal terkait adanya proyek pembangunan yang ada di Salatiga (Solopos, 7 Agustus 2006).

Semangat yang melatarbelakangi sikap penolakan itu adalah ketidakmauan untuk bersaing dengan dari luar kota Salatiga. Meskipun penyedia barang/jasa mengetahui bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 membolehkan semua rekanan ikut proses tender dimanapun (www.suaramerdeka.com, 12 Agustus 2004).[12] Penolakan penyedia barang/jasa menjadi salah satu indikator praktek KKN dalam PBJ, karena mengharapkan Pemkot Salatiga c.q pengguna anggaran untuk memberikan keistimewaan perlakuan (privilege) bagi penyedia barang/jasa lokal dibandingkan dengan yang berasal dari luar kota Salatiga.

Ketidakmampuan bersaing dan keinginan untuk ber-KKN ria melanggengkan mekanisme persekongkolan di antara tritunggal benefactor. Bahwa praktek KKN dalam PBJ, kesalahannya tidak hanya dapat dibebankan pada Pemda c.q pengguna anggaran atau panitia pengadaan tetapi kontribusi penyedia barang/jasa memegang peran penting. Ketidakmauan untuk bersaing secara fair sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 menjadi penyebab praktek KKN dalam PBJ di kota Salatiga sulit untuk diberantas. Selain itu keuntungan-keuntungan yang dinikmati juga mendorong upaya mempertahankan praktek KKN, karena KKN dalam PBJ menjadi sarana melanggengkan kekuasaan politik dan membangun hubungan patron klien antara pemegang kekuasaan dan penyedia barang/jasa.

Untuk melengkapi bedah patologi KKN dalam PBJ akan dikemukakan kajian mengenai 2 kasus PBJ yaitu pertama, pembangunan gedung  Lab IPA SMU 1 dengan metode penunjukan langsung yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Dimana muncul pertanyaan mengapa hanya kasus pembangunan gedung Lab IPA SMU 1 yang sekarang ini disidik oleh kejaksaan? Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa ada 4 proyek kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. Dan dari sisi nilai proyek pembangunan gedung Lab IPA SMU 1 berada pada urutan No. 2 setelah pengadaan aspal. Sehingga mengacu asas keadilan maka dua kasus dengan nilai proyek terbesar harus menjadi prioritas penegakan hukum praktek KKN dalam PBJ.

Kedua, ambrolnya jembatan Gunungsari.

Kajian Kasus Patologi KKN PBJ

Kasus 1: Penunjukan Langsung Pembangunan Gedung Lab SMU 1

Kajian aktual ini bertujuan untuk menunjukkan praktek KKN yang sering ditanggapi oleh pengguna barang/jasa atau Pemkot Salatiga secara generik yaitu bahwa PBJ sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Respon generik terhadap praktek PBJ dapat ditemukan ketika menanggapi PBJ yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung (lihat Tabel 1). Kasus PBJ Penyelesaian Gedung Lab SMU 1 menarik untuk dilakukan kajian karena penegakan hukumnya terkesan tebang pilih. Kesan tersebut muncul, dari 4 proyek lelang dari hasil audit BPK menunjukan bahwa penyelesaian gedung Lab SMU 1 bukan proyek dengan nilai tertinggi. Nilai proyek tertinggi pada proyek pengadaaan aspal yaitu Rp. 473.921.000, tetapi proyek tersebut sampai sekarang belum di periksa oleh aparat penegak hukum.

Pada bagian ini mencoba membedah-uraikan PBJ dengan penunjukan langsung di pembangunan gedung Lab SMU 1. Kajian ini diharapkan dapat memberikan penilaian hukum (legal opinion) terhadap kasus tersebut. Dalam kasus pembangunan gedung Lab SMU 1 ada beberapa hal yang perlu di analisis dalam perspektif yuridis-normatif, yaitu;

1.    alasan dilakukan PBJ dengan penunjukan langsung,

2.    pembuatan kontrak,

3.    perbedaan nilai proyek dan penghitungan volume proyek.

Dari 4 hal tersebut akan dilihat dalam perspektif yuridisnya berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003. Pertama, alasan dilakukannya penunjukan langsung. Dalam hal alasan yang dikemukakan bahwa dalam Surat Ijin Penunjukan Langsung No. 503/0109/2004 yang ditandatangani oleh Walikota Salatiga tanggal 21 Januari 2004 tidak muncul alasan. Dalam surat tersebut, walikota mendasarkan diri pada dua nota dinas Kepala DPU perihal ijin penunjukan langsung. Namun dalam isi surat ijin penunjukan langsung, walikota menyatakan bahwa pelaksanaan proyek memperhatikan 5 (lima) tepat yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat administrasi.

Alasan dilakukan penunjukan langsung baru muncul dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kota Salatiga tahun anggaran 2004. Dalam hasil pemeriksaan tersebut Kepala DPU menyatakan bahwa untuk penyelesaian gedung Lab SMU 1 dilakukan dengan penunjukan langsung karena kebutuhan pembangunan gedung yang mendesak untuk ujian akhir Tahun 2004 pada bulan April (BPK 2005; 89). Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan keadaan tertentu dan keadaan khusus.[13]

Dua persyaratan yang harus dipenuhi pada penunjukan langsung tidak ada dalam pelaksanaan pembangunan gedung Lab SMU 1. Apabila dikatakan bahwa ada keadaan mendesak, maka seolah-olah sudah sesuai dengan persyaratan keadaan tertentu. Apakah keadaan mendesak yang dimaksud oleh Kepala DPU sesuai dengan yang dimaksud dalam Keppres No. 80 Tahun 2003? Salah satu bentuk keadaan tertentu adalah penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan tidak dapat ditunda atau harus dilaksanakan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.

Keadaan mendesak yang dikemukakan Kepala DPU mengacu pada keadaan mendesak dalam pemahaman ‘keselamatan masyarakat yang pelaksanaan tidak dapat ditunda atau harus dilaksanakan segera’. Keadaan mendesak sesuai dengan Keppres selain untuk kepentingan pertahanan dan keamanan juga adanya kebutuhan untuk menjamin keselamatan masyarakat dengan persyaratan (i) pelaksanaan tidak dapat ditunda dan (ii) harus dilaksanakan segera. Pembangunan gedung Lab SMU 1 tidak memenuhi kriteria untuk menjamin keselamatan masyarakat. Karena tanpa adanya gedung Lab, murid SMU 1 tidak terancam keselamatannya dan keberlangsungan ujian tetap dapat dilaksanakan. Selain itu apabila mengikuti alur berpikir pengguna barang/jasa maka ujian murid kelas 3 tidak terjadi mendadak tetapi merupakan agenda reguler yang terjadi setiap akhir tahun ajaran pada suatu sekolah.

Dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan mekanisme penunjukan langsung, panitia pengadaan atau pengguna anggaran melakukan negoisasi baik secara teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Negoisasi menjadi kunci dalam pelaksanaan penunjukan langsung karena tidak ada mekanisme pembandingan tawaran dari beberapa penyedia barang/jasa. Pertanyaannya apakah tahap negoisasi telah dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang ditunjuk melaksanakan pembangunan gedung Lab SMU 1? Apakah harga yang muncul dalam surat ijin penunjukan langsung dari walikota sebesar Rp. 465.000.000,00 merupakan harga dari hasil negoisasi? Apabila harga tersebut merupakan hasil negoisasi, mengapa dalam realisasi pembayaran terdapat perbedaan harga pembayaran? Jawaban dari pertanyaan terakhir akan dibahas pada aspek perbedaan nilai proyek.

Kedua, pembuatan kontrak. Permasalahan yang muncul dalam tahap pembuatan kontrak dari pelaksanaan pembangunan gedung Lab SMU 1 dengan penunjukan langsung adalah waktu untuk membuat kontrak bertentangan dengan Pasal 31 Keppres No. 80 Tahun 2003. Para pihak melakukan penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SKPBJ) dan setelah penyedia barang menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.[14]

Berdasarkan ketentuan dalam hal penandatanganan kontrak terdapat penyimpangan dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) pembangunan gedung Lab SMU 1, yaitu KPBJ dengan nama Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 641/09/2004, penandatangann kontrak dilakukan pada tanggal 30 Juli 2004. Apabila mengacu pada ketentuan bahwa selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya SKPBJ berarti SKPBJ dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2004 baru dikeluarkan oleh pengguna barang/jasa. Dan pekerjaan pembangunan gedung Lab SMU 1 dilaksanakan setelah tanggal 30 Juli 2004 atau setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan pembuatan berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.[15]

Penandantangan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan menjadi permasalahan karena waktunya tidak berjalan sesuai dengan alur periodik dalam Keppres. Pada aras faktual bahwa pekerjaan dilaksanakan mulai 16 Februari 2004 dan telah selesai ± 60% dari seluruh pekerjaan pada tanggal 3 Maret 2004. Dengan fakta ini menunjukan bahwa seharusnya KPBJ ditandatangani sebelum tanggal 16 Februari 2004. Penandatanganan kontrak dalam pembangunan gedung Lab SMU 1 menunjukan ada dugaan KKN, karena adanya kerancuan waktu antara pelaksanaan pembangunan dengan penandatanganan KPBJ.

Dugaan KKN juga diperkuat dengan bukti bahwa adanya kesenjangan antara penerbitan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2004 dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2004. Kesenjangan ini tidak wajar  karena jarak antara SPKS dengan SPMK hampir 5 bulan. Padahal berdasarkan SPKS, penyedia barang/jasa sudah melakukan pekerjaan pembangunan pada Februari 2004 tetapi kontrak dan SPMK dibuat Juli 2004.[16]

SPMK berisi tentang (i) perintah untuk melaksanakan pekerjaan penyelesaian gedung Lab SMU 1; (ii) Nilai Kontrak sebesar Rp. 369.295.000,00; (iii) jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sejak dikeluarkan surat perintah kerja dan (iv) masa pemeliharaan 180 hari kalender. Mengacu pada SPMK maka penyelesaian pekerjaan mulai tanggal 30 Juli 2004 sampai dengan 30 September 2004. Padahal penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan pekerjaan pada Maret 2004.[17]

Ketiga, perbedaan nilai proyek dan penghitungan volume proyek. Nilai proyek pada pembangunan gedung Lab SMU 1 mengalami perbedaan nilai proyek yaitu;

1.    Walikota dalam Surat Ijin Penunjukan Langsung menyatakan nilai proyek sebesar Rp. 465.000.000,00.

2.    Pengguna anggaran dalam KPBJ menyebutkan nilai proyek Rp. 369.295.000,00.

3.    Penghitungan bersama yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, konsultan dan pengawas sebesar Rp. 437.053.741.09.[18]

Perbedaan nilai proyek menimbulkan pertanyaan yaitu berapa nilai sebenarnya proyek pembangunan gedung Lab SMU 1? Masalah ini seharusnya tidak muncul apabila sebelum penunjukan langsung dilakukan atau sebelum SKPBJ dibuat dilakukan negoisasi harga antara pengguna barang dengan penyedia barang/jasa.

Nilai proyek pengguna anggaran yang dicantumkan dalam KBPJ menimbulkan pertanyaan yaitu darimanakah nilai proyek tersebut berasal. Karena apabila melihat jenis kontraknya maka digunakan kontrak harga satuan, dimana dalam kontrak harga satuan mengandung ketentuan bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan (Nazarkhan Yasin 2003;27).[19] Dimana dalam penentuan volume pekerjaan didasarkan pada opname hasil pekerjaan bersama-sama antara pengguna anggaran, penyedia barang/jasa, konsultan dan pengawas.

Penentuan nilai proyek mengacu pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Penentuan volume pekerjaan ini menjadi dasar pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga dalam pembangunan gedung Lab SMU 1 seharusnya mengacu pada nilai proyek dari penghitungan bersama sebesar Rp. 437.053.741.09. Penentuan secara sepihak menjadi kelemahan posisi tawar penyedia barang/jasa karena praktek mal-administrasi yang dilakukan dengan pembuatan KPBJ dibuat setelah pekerjaan pembangunan selesai dilaksanakan.

Bahwa telah dilakukan penghitungan bersama oleh para pihak maka hasil penghitungan tersebut harus menjadi dasar bagi pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Karena apabila pengguna anggaran tidak mengacu pada penghitungan bersama, padahal walikota menyatakan bahwa nilai proyek sebesar Rp. 465.000.000 maka perlu diduga adanya praktek KKN dalam pembangunan gedung Lab SMU 1. Dan hasil (volume) pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa tidak melampaui pagu anggaran, seharusnya nilai proyek mengacu pada penghitungan bersama. Kecuali pengguna anggaran menemukan hasil yang signifikan terhadap volume pekerjaan yang dilakukan penyedia barang/jasa.

Kasus 2: Ambrolnya Jembatan Gunung Sari

Simpulan

Praktek PBJ di kota Salatiga mempunyai karakteristik yaitu pertama, bahwa KKN dalam PBJ melibatkan tritunggal benefaktor. Sehingga upaya pemberantasan KKN membutuhkan political commitment dari kepala daerah untuk melaksanakan PBJ sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. kedua, permasalahan lelang dalam kurun waktu 2 tahun antara tahun 2004 sampai dengan 2006 selalu muncul sekitar bulan juli – september. Ketiga, aparat Pemkot Salatiga dalam pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau pengguna anggaran lebih memilih bersikap defensif atau tertutup apabila muncul permasalahan di seputar pelaksanaan PBJ.

Keempat, bahwa sebelum masalah uang senggekan muncul pada bulan juli 2006, FLAJK merupakan aktor yang cukup berpengaruh pada proses PBJ. Keberpengaruhan ini ditunjukan dengan praktek plotting yang selama ini relatif berhasil dalam menentukan pemenang tender. Kelima, dominasi permasalahan PBJ yang muncul ke masyarakat terjadi karena mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Padahal diketahui bahwa mekanisme penunjukan langsung tidak sesuai dengan kriteria keadaan tertentu dan khusus. Termasuk nilai proyek yang harus kurang dari Rp. 50.000.000,00 tidak diperhatikan dan melakukan penafsiran yang bertentangan dengan kriteria keadaan tertentu dan khusus dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004, No. 135/R/XVI.4.07/2005, tanggal 29 Juli 2005.

Indonesian Procurement Watch (IPW), Tool Kit Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, IPW & GTZ, 2005.

Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Yakub Adi Krisanto, Analisis Keputusan KPPU Dan Karakteristik Persekongkolan Tender Dalam Putusan KPPU, Jurnal Hukum Bisnis, No. 24 Volume 2 Tahun 2005, hlm 40-50.

Yakub Adi Krisanto, Persekongkolan Tender dalam Praktek Pengadaan Barang/Jasa di Kota Salatiga, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner, Vol.XVIII No. 1 April – Juli 2006, hlm. 94-123.

Lelang Proyek DPU Dilanjutkan, www.suaramerdeka.com, 26 Juli 2006.

Uang Senggekan Proyek Bagian Dari Suap, www.suaramerdeka.com, 19 Juli 2006.

Kontraktor Datangi Pemkot dan DPRD, www.suaramerdeka.com, 18 Juli 2006.

Penawaran Proyek Distan Nyaris Ricuh, www.suaramerdeka.com, 10 Agustus 2006.

Pembatalan Lelang Proyek Ditolak, www.suaramerdeka.com, 20 Juli 2006.

Pembelian Honda CRV Penunjukan Langsung – DPRD Bersikukuh Tak Salahi Aturan, Suara Merdeka, 3 Januari 2006.

Rekanan Pemkot Salatiga Unjuk Rasa, www.suaramerdeka.com, 12 Agustus 2004.

Tender RSUD Salatiga Diduga Salahi Prosedur, www.suaramerdeka.com, 11 Juni 2004.

Lelang Alat Berat Dinilai Tidak Fair, www.suaramerdeka.com, 12 Juli 2005.

UU No. 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan KPPU No. 07/KPPU-LI/2001 tentang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Import.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan dalam kerangka hubungan tritunggal benefactor, bahwa praktek KKN juga diusahakan atau dikondisikan oleh asosiasi penyedia barang/jasa. Dalam konteks ‘jatuh pada kubangan yang sama’ diketahui bahwa asosisasi penyedia barang/jasa yang membentuk forum lintas asosiasi jasa konstruksi (FLAJK) melakukan pembagian atau distribusi proyek pada anggota asosiasi yang tergabung. Dan pendistribusian tersebut mulai dipraktekkan oleh FLAJK pada tahun 2004, tetapi hasil atau kondisi yang diharapkan untuk tahun 2006 berbeda dengan tahun 2004. Dimana panitia lelang tidak mengakomodasi keinginan FLAJK, sehingga melahirkan protes dengan mengusung praktek uang senggekan.

 


[1] KPPU dalam berbagai putusannya memberikan definisi persekongkolan tender yang berbeda dengan pengertian persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU  No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang memberikan definisi persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

[2] Putusan KPPU No. 07/KPPU-LI/2001 tentang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Import.

[3] Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003.

[4] Bab I Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003. Ketentuan terhadap persyaratan penunjukan langsung sebelum berlakunya Keppres No. 80 Tahun 2003 mengacu pada SKB Menteri Keuangan, Kepala Bappenas No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/D.2/05 2000 yang isinya sama dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

[5] Pembelian Honda CRV Penunjukan Langsung – DPRD Bersikukuh Tak Salahi Aturan, Suara Merdeka, 3 Januari 2006.

[6] Argumentasi dengan menggunakan persyaratan keadaan tertentu dan keadaan khusus untuk pembelian mobil dinas pimpinan DPRD didasarkan pada penafsiran parsial terhadap persyaratan tersebut. Bahwa kriteria keadaan khusus, “pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten” harus dibaca secara utuh sebagai satu kesatuan kalimat. Karena barang spesifik diterangkan sebagai barang yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten.

[7] Argumentasi yang dikemukakan Kepala DPU adalah 4 proyek kegiatan dilakukan dengan metode pemilihan langsung karena kebutuhan pembangunan gedung mendesak, bencana alam, dan kebutuhan masyarakat.

[8] Pembagian proyek ini ditandatangi oleh 8 penyedia barang/jasa dan koordinator FLAJK.

[9] Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

[10] Pasal 27 ayat (1) jo ayat ((7) Keppres No. 80 Tahun 2003.

[11] Yang dimaksud dengan kesalahan ganda adalah tritunggal benefactor melakukan pelanggaran terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (U PTPK). Kesalahan dapat menjadi entry point bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi para pihak yang melakukan tindak pidana.Keppres No. 80 Tahun 2003 merupakan lex imperfecta, artinya aturan hukum yang tidak disertai dengan sanksi pidana. Meskipun dalam ketentuan tersebut adanya sanksi administasi seperti pembatalan kontrak atau lelang ulang, tetapi kadang-kadang sanksi tersebut tidak cukup memberikan shock therapy bagi tritunggal benefactor untuk tidak melakukan praktek KKN.

[12] Ketentuan yang mengatur tersebut adalah Pasal 14 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatas keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupate/kota lokasi pengadaan barang/jasa.

[13] Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003.

[14] Pasal 31 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003.

[15] Pasal 32 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003.

[16] Dalam Lampiran 1 Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 menyatakan bahwa SPMK harus diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal penandatanganan kontrak. Dengan kata lain SMPK baru terbit setelah kontrak dibuat oleh pengguna anggaran.

[17] Fakta ini berbeda dengan pembangunan gedung Lab SMU 1 ‘tahap I’ dimana alur penandatanganan kontrak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. SKPBJ dibuat tanggal 29 September 2004, SPMK dibuat tanggal 30 September 2004, kontrak ditandatangani pada tanggal 30 September, 2004 dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesudah tiga tahapan dilalui yang penyelesaian terjadi pada tanggal 13 Februari 2004.

[18] Nilai ini oleh penyedia barang/jasa dijadikan nilai penawaran, karena nilai proyek yang ditetapkan walikota adalah Rp. 465.000.000,00.

[19] Pasal 30 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 mendefinisikan kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

 

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: