Beranda > Persekongkolan Tender > Prinsip Rule of Reason dan Per Se Illegal

Prinsip Rule of Reason dan Per Se Illegal

PRINSIP RULE OF REASON DAN PER SE RULE

DALAM HUKUM PERSAINGAN INDONESIA

Oleh Yakub Adi Krisanto, SH.[1]

 

Abstract:

There is many opinion about rule of reason and per se that constitute both of principles exist in Law No. 5/1999. But if we read the law, we will not find these principles. The question is what is really true that rule of reason and per se stay alive in its law or just interpretation from scholar or formal institution like KPPU. If the law does not indicate both of principles, why is KPPU say that provision in the law put together by rule of reason and per se? This paper purpose to show existence of rule of reason and per se in Law No. 5/1999 and what is the reason of KPPU to state that rule of reason and per se exist by normative perspective.

 

I.       Pendahuluan

Beberapa ahli yang concern terhadap hukum persaingan usaha Indonesia yang mengatakan bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat[2] terdapat prinsip rule of reason dan per se rule. Namun pendapat tersebut tidak mempunyai landasan normatif dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Karena memang UU Persaingan Usaha tidak secara eksplisit menyinggung prinsip rule of reason dan per rule.

 

Berbagai literatur tentang hukum persaingan usaha sering disinggung mengenai rule of reason dan per se tersebut. Dalam literatur tersebut rule of reason dan per se dibahas serba sedikit untuk memberikan pemahaman dan perbandingan hukum persaingan usaha (competition law) yang berlaku di Amerika. Dikemukakan dalam literatur tersebut bahwa kedua prinsip tersebut merupakan pendekatan untuk melakukan penilaian terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Sherman Act, Clayton Act, Federal Trade Commission Act – Antitrust Law (Asril Sitompul, 1999; 9, Elyta Ryas Ginting, 2001; 28).

                                                                                                                         

Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Danny Zacharias (2002) menyoroti berbagai tulisan tentang UU Persaingan Usaha yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Nusantara, Elyta Ras Ginting, dan Ade Maman Suherman. Mereka mengutip ketentuan yang terdapat dalam Sherman Act dan tidak menyinggung masalah rule of reason dan per se. Ade Maman Suherman lebih mengamati penerapan Section 2 Sherman act tentang monopoli yang memang berkaitan erat dengan ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam literatur-literatur tersebut penulis lebih terpaku pada pada masalah anti monopoli dan persaingan tidak sehat sehingga keberadaan rule of reason dan per se luput dari perhatian mereka.

 

Perhatian mereka hanya sekedar pengantar pengetahuan tanpa menganalisis keberadaannya. Bahwa keberadaan rule of reason dan per se hanya dapat dipahami dengan mencuatkan perjalanan rule of reasoning, yaitu intelektual proses yang mendasari pertimbangan hakim dalam memainkan peranan sebagai judge made law dalam praktek peradilan pada sistem common law di Amerika. Elyta Ras Ginting (2001; 23) menjelaskan per se illegal merupakan suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa adanya alasan pembenar dan menyinggung keberadan rule of reason.

Ketidakacuhan terhadap substansi rule of reason dan per se tidak terbatas pada para penulis yang telah disebutkan diatas. Asril Sitompul (1999; 9, 23) hanya mengemukakan pengertian rule of reason dan per se di bagian Pendahuluan, selengkapnya dikatakan bahwa;

Dalam mengadili kasus monopol, pengadilan di Amerika Serikat menggunakan dua macam pendekatan, yaitu; pendekatan dengan per se, dimana hakim tidak mempertimbangkan akibat dari suatu perbuatan apakah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan, dan apakah selanjutnya akan menimbulkan kerugian, setiap pelanggaran Undang-Undang Antitrust dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum dan dikenakan hukuman, dan pendekatan lainnya adalah rule of reason, yaitu dengan menggunakan pertimbangan akan akibat suatu perbuatan, apakah mengakibatkan praktek monopoli dan akan menimbulkan kerugian di pihak lain.

 

Menurut Asril bahwa rule of reason dan per se merupakan pendekatan yang digunakan hakim sebagai sarana pertimbangan untuk mengadili perbuatan yang diduga telah mengakibatkan praktek monopoli. Pendefinisian secara terbatas terhadap kedua ‘pendekatan’[3] tersebut merupakan simplifikasi dari substansi yang sebenarnya. Penulis tidak melakukan analisis mendalam terhadap keberadaan kedua pendekatan dalam UU Persaingan Usaha. Kecenderungan dalam mengemukakan rule of reason dan per se adalah dengan menggunakan metode perbandingan hukum, Asril  melakukan perbandingan kasus-kasus yang ada di Amerika kemudian menganalisisnya bagaimana ketentuan yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha atau berdasarkan prinsip rule of reason dan per se mengklasifikasikan suatu ketentuan termasuk dalam klasifikasi tertentu.

 

Pertama, terhadap ketentuan mengenai monopoli antara Sherman Act dan UU Persaingan Usaha. Monopoli yang terdapat dalam Section 2 Sherman Act lebih menekankan niat untuk menguasai pasar (attempt to monopolize), sedangkan dalam Pasal 17 UU Persaingan Usaha yang lebih menekankan akibat perbuatan monopoli. Dengan menggunakan rule of reason dan per se dikatakan bahwa untuk mengadili perbuatan monopoli menurut Sherman Act menggunakan per se, berbeda dengan ketentuan dalam UU Persaingan Usaha yang menggunakan rule of reason, yaitu dengan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau menghambat persaingan usaha tidak sehat (Asril Sitompul, 1999; 27-28).

 

Kedua, terhadap ketentuan jabatan rangkap yang terdapat dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha. Dengan melakukan analisis terhadap bunyi ketentuan undang-undang mengklasifikasikan jabatan rangkap dalam UU Persaingan Usaha menganut asas rule of reason. Dikatakan bahwa dengan adanya kalimat yang berbunyi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat maka pasal ini berubah menjadi menganut asas rule of reason (Asril Sitompul, 1999; 41).

 

Hal yang sama dilakukan oleh Susanti Adi Nugroho (2001) menjelaskan serba terbatas dalam Bab III, dengan sub judul Larangan yang bersifat per se dan rule of reason. Berbeda dengan Asril Sitompul yang menggunakan istilah pendekatan, Susanti menggunakan istilah larangan. Larangan yang bersifat per se  yaitu larangan yang jelas dan tegas yaitu perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan. Perilaku itu mutlak dilarang tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai akibat-akibatnya atau kemungkinan akibat adanya persaingan (Susanti, 2001; 26). Rule of reason dengan mengutip pendapat dari ELIPS Project dinyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaann disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu, membatasi persaingan secara patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat yang menghambat persaingan, atau kerugian nyata terhadap persaingan dan tidak berupa apakah perbuatan itu tidak adil maupun melawan hukum (Susanti, 2001; 29).

 

Keberadan rule of reason dan per se  dalam UU Persaingan Usaha menurut Susanti (1999; 30) terdapat beberapa kategori yang diperoleh dari hasil penelusuran pasal-pasal UU Persaingan Usaha, antara lain;

  1. Dilarang secara per se
  2. Dilarang secara rule of reason
  3. Antara per se  dan rule of reason, dalam bagian ketiga ini rule of reason tidak tegas karena dipergunakan kata-kata ‘dapat’ mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya dengan sangat ‘berani’ melakukan klasifikasi perjanjian dan kegiatan yang dilarang mana saja yang dilarang secara rule of reason dan per se  dengan menggunakan tabel.

Tabel  1

Tentang Sifat Pelarangan Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Curang

No

Tindakan yang dilarang

Pasal

Rule of Reason / Per Se[4]

1.

Olipoli

4

RR dengan Presumsi

2.

Penetapan Harga

5 s.d. 8

RR dan PS

3.

Pembagian Wilayah

9

RR tidak tegas

4.

Pemboikotan

10

RR

5.

Kartel

11

RR tidak tegas

6.

Trust

12

RR tidak tegas

7.

Oligopsoni

13

RR dengan Presumsi

8.

Integrasi Vertikal

14

RR tidak tegas

9.

Perjanjian Tertutup

15

PS

10.

Perjanjian Luar Negeri

16

RR tidak tegas

11.

Monopoli

17

RR dengan Presumsi

12.

Monopsoni

18

RR dengan Presumsi

13.

Penguasaan Pasar

19 s.d. 21

RR tidak tegas

14.

Persekongkolan

22 s.d .24

RR  dan PS

15.

Posisi Dominan Umum

25

RR dengan Presumsi

16.

Jabatan Rangkap

26

RR tidak tegas

17.

Pemilikan Saham

27

RR

18.

Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi

28 s.d. 29

RR tidak tegas

 

Secara prinsip Asril Sitompul maupun Susanti Adi Nugroho belum memberikan definisi yang memadai tentang rule of reason dan per se. Penjelasan yang diberikan lebih sekedar deskripsi awal mengenai rule of reason dan per se. Sehingga memunculkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan rule of reason dan per se rule? Apakah pengertian dari kedua prinsip yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut sama dengan pengertian dalam Antitrust Law Amerika Serikat? Mungkin definisi atau pengertian yang dikemukakan adalah benar tetapi paparan mengenai rule of reason dan per se mengesampingkan latar belakang pemunculan kedua prinsip tersebut. Pemunculannya merupakan yurisprudensi dari suatu proses hukum yang panjang, sebagai putusan hakim yang mengadili suatu perbuatan/kegiatan dimana putusan hakim tersebut menjadi acuan bagi hakim yang lain ketika memutus perkara yang sama.

 

Mengapa kita perlu mencari pengertian prinsip rule of reason dan per se rule dalam Antitrust Law AS? Alasan yang mengemuka adalah seperti diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahjeni (2002) bahwa UU No. 5 Tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh Antitrust Law Amerika Serikat dalam pembuatannya. Bukan saja banyak terminologi yang digunakan oleh undang-undang tersebut mengambil alih dan merupakan terjemahan dari Antitrust Law, tetapi juga isi UU No. 5 Tahun 1999 tersebut belajar dari Antitrust law itu. Oleh karena itu mereka yang ingin belajar mendalami UU No. 5 Tahun 1999 harus mempelajari Antitrust Law Amerika Serikat. Penafsiran UU No. 5 Tahun 1999, termasuk oleh para hakim, dapat juga dilakukan dengan mengacu kepada putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat yang berkaitan dengan pelaksanaan Antitrust Law dan mengacu kepada doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan oleh pengadilan dan para pakar hukum Antitrust Law Amerika Serikat.[5]

 

Tulisan ini mencoba menganalisis keberadaan prinsip rule of reason dan per se rule dalam UU Persaingan Usaha. KPPU sebagai institusi pengawas pesaingan usaha telah menentukan bahwa perjanjian atau kegiatan yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha termasuk dalam klasifikasi prinsip rule of reason dan per se rule (KPPU, 2001). Seperti dalam Antitrust Law di AS, dimana dalam Sherman Act tidak menyebutkakn adanya rule of reason dan per se rule tetapi kedua prinsip tersebut dalam fakta hukum digunakan oleh hakim untuk melakukan analisis terhadap perbuatan-perbuatan yang menghambat atau membatasi perdagangan yang diajukan oleh Federal Trade Commission.

 

II.    Pengertian Rule of Reason dan Per Se Rule

Diatas sudah dikemukakan mengenai beberapa definisi dari Asri Sitompul dan Susanti Adi Nugroho mengenai prinsip rule of reason dan per se rule. Asril mendefinisikan rule of reason adalah suatu pendekatan dengan menggunakan pertimbangan akan akibat suatu perbuatan, apakah mengakibatkan praktek monopoli dan akan menimbulkan kerugian dipihak lain. Sedangkan Susanti rule of reason adalah pertimbangan yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan dimana penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat yang menghambat persaingan, atau kerugian nyata terhadap persaingan. Dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rule of reason merupakan (a) suatu pertimbangan hakim untuk menentukan apakah suatu perbuatan tertentu melanggar hukum persaingan atau tidak, (b) prinsip yang akan digunakan untuk menentukan perbuatan tertentu melanggar atau tidak didasarkan pada akibat yang muncul dari perbuatan yaitu menghambat persaingan atau melahirkan kerugian pada pelaku usaha lain.

 

Per se rule didefinisikan oleh Asril Sitompul suatu pendekatan dimana perbuatan dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dihukum tanpa perlu melakukan pertimbangan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau menghambat persaingan. Sedangkan Susanti mendefinisikan per se rule sebagai larangan yang jelas dan tegas tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai akibat-akibatnya atau kemungkinan akibat adanya persaingan. Dari kedua definisi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan per se rule adalah perbuatan tersebut secara jelas dan tegas akan dianggap pelanggaran oleh hakim tanpa melihat apakah terdapat akibat yang merugikan atau menghambat persaingan.

Syamsul Maarif (2002) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rule of reason adalah bahwa suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Larangan bersifat Per se adalah larangan yang memang secara alamiah dilarang tanpa perlu dikaitkan dengan dampak kegiatan tersebut pada persaingan karena pada dasarnya memang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

 

Para ahli hukum persaingan usaha Indonesia dalam memberikan definisi rule of reason dan per se rule dapat melakukannya secara tepat namun hanya sebatas memberikan definisi tanpa melihat latar belakang kemuncullannya. Berbeda dengan penulis dari AS yang selalu melihat rule of reason dan per se rule secara kontekstual artinya prinsip tersebut muncul karena putusan hakim dalam mengadili suatu perkara persaingan usaha. J. David Reitzel (2001; 965)  secara lengkap dikutip pemahaman Reitzel mengenai rule of reason adalah sebagai berikut;

In Standard Oil the court rejected its earlier position that al contracts in restraint of trade were prohibited by the Sherman Act and applied what has come to be called the rule of reason. The Court rule that the Congressional intent was to prohibit only those contracts that reasonably restrainted trade. This rule of reason – that is the process of determining if a defendant’s conduct sufficiently anticompetitive to constitute an “unreasonable restraint” – is very much a part of antitrust law today Section 1 cases.

 

Sedang mengenai definisi per se rule, Reitzel (2001) menegaskan pendapatnya dengan mengutip pendapat Justice Stone yang mengadili kasus United States v. Trenton Potteries Co (1927),

“agreement which create such potential power may well be held to be in themselves [‘per se”] unreasonable or unlawful restraintt, without the necessity of minute inquiry wether a particular price is reasonable as fixed and without placing on the govement in enforcing the Sherman Law the burden of ascertaining from day to day whether it has become unreasonable through the mere variation of economic conditions.

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Henry Cheeseman (2001; 958) mengatakan bahwa di Amerika Serikat penggunaan per se rule oleh Mahkamah Agung apabila pembatasan perdagangan dianggap secara inheren merupakan tindakan anti persaingan (once a restraint is characterize as a per se violation, no defenses or justifications for restraintt will save it, and no further evidence need be considered)

 

Rule of reason menurut Cheeseman merupakan kebalikan dari kriteria per se illegal yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan obyektif (biasanya alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (reasonable) perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Di AS, pengadilan melakukan pengujian terhadap kasus-kasus yang ditangani dengan menggunakan faktor-faktor yang terdapat rule of reason antara lain:

1.      The pro- and anticompetitive effects of the challenged restraintt;

2.      The competitive structure of the industry;

3.      The firm’s market share and power;

4.      The history and duration of the restraintt;

5.      Other relevan factors.

 

Dalam Black’s Law Dictionary (1990;  1332) memberikan definisi rule of reason dan per se rule sebagai berikut;

Under “rule of reason” test for determining whether alleged acts violated §1 the Sherman Anti-Trust act (15 U.S.C.A. §1), which declares conspiracies in restraint of trade to be illegal, fact finder must weigh all circumstances of the case to decide whether practice unreasonably restraints competition, and the test requires that plaintiff show anticompetitive effects, or actual harm to competition, and not whether the practices were unfair or tortious.

 

 

Per se violations in anti-trust law, term that implies that certain types of business agreements, such as price fixing, are considered inherently anti-competitive and injurious to the public without any need to determine if the agreement has actually injured market competition.

 

Selain adanya pengertian per se violations, ada yang disebut sebagai per se doctrine, yaitu if any activity is blatant in its intent and pernicious in its effect, a court need not inquire into reasonableness of the same before determining that it si a violation of the antitrust law.

 

Thomas Misslin (1998) mendefinisikan rule of reason dan per se rule adalah;

 a practice illegal per se infringes antitrust in itself regardless of whether the promoters of the arrangement have market power, and thus in effect able to harm competition, and irrespective of mitigating circumstances of proffered justifications. Rule of reason, in antitrust, the rule of reason weighs the anticompetitive affects of a challenged practice against its procompetitive effects. The rule of reason is a reasoned inquiry which purports to answer questions such as: can this behavior be explained as an attempt to harm competition? Does this restraintt promote rather than injure competition? Would not there be a less deleterious way of furthering the company’s goal?

 

Definisi rule of reason dan per se rule diberikan atas dasar keputusan hakim yang memutuskan kasus-kasus persaingan usaha di Amerika. Karena dalam Sherman Act mengatur perilaku yang dinyatakan melanggar hukum (illegal) atau berusaha untuk melakukan monopoli usaha perdagangan. Keputusan hakim sangat berpengaruh dalam  perjalanan hukum persaingan usaha di Amerika, putusan sangat berperan dalam pembentukan hukum yang didukung oleh sistem hukum yaitu common law bahwa hakim adalah pembuat hukum (judge made law). Bahwa rule of reason dan per se lahir akibat dari sistem common law, dan hal ini sepenuhnya disadari oleh para penulis hukum persaingan usaha. Bahkan Susanti (2001; 31) dengan tegas mengatakan bahwa;

Dalam hubungannya dengan penerapan peraturan hukum yang berkaitan dengan monopoli, Mahkamah agung Amerika Serikat mempunyai peranan yang sangat penting. Pandangan-pandangan para hakim agung mengenai praktek-praktek bisnis yang mengarah kepada monopoli selalu mengalami perubahan dan perubahan tersebut secara umum merefleksikan perkembangan-perkembangan yang berlangsung dalam bidang ekonomi dan politik.

 

Kesadaran penulis akan arti penting rule of reason dan per se  dalam hukum persaingan di Amerika tidak diwujudkan dalam mencari pengertian kedua prinsip tersebut dalam kerangka perjalanan sejarah hukum persaingan. Rule of reason dan per se bagi para penulis seolah-olah menganggap keberadaannya hanya sekedar untuk menentukan suatu perbuatan atau kegiatan dalam rumusan UU Persaingan Usaha termasuk dalam klasifikasi tertentu. Padahal dalam pembentukan kedua prinsip tersebut muncul dari penafsiran hakim yang termuat dalam suatu putusan pengadilan. Keputusan hakim untuk substansi kasus yang sama dapat didekati dengan prinsip yang berbeda, dengan kata lain apabila di suatu waktu misalnya horizontal price fixing menggunakan analisa dengan per se standar tetapi waktu yang berbeda digunakan rule of reason.[6]

 

Ketiadaan pemahaman yang komprehensif terhadap rule of reason dan per se akhirnya menjerumuskan kepada pemahaman terhadap UU Persaingan Usaha. Oleh banyak pihak bahwa keberadaan rule of reason dan per se  terdapat pada ketentuan atau pasal-pasal dalam UU Persaingan Usaha. Sehingga tidak heran apabila penulis seperti Susanti kemudian membuat klasifikasi terhadap ketentuan yang mengatur tentang perjanjian dan kegiatan yang dilarang berdasarkan ‘pendekatan’ rule of reason dan per se. Kurang disadari bahwa prinsip rule of reason dan per se merupakan hasil penafsiran dari pengadilan (hakim) terhadap ketentuan Sherman Act. Mengacu pada Section 1 dan 2 Sherman Act bahwa rule of reason dan per se tidak terdapat pada ketentuan tersebut. Selengkapnya Section 1 dan 2 Sherman Act menyatakan;

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among several States, or with foreign nation, is declared to illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding one million dollars if a corporation, or, if any other person, one hundred thousand dollars, or by imprisonment not exceeding three years, or by both side punishment, in the discretion of the court.

 

Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine mot exceeding one million dollars if a corporation, or, if any other person, one hundred thousand dollars, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the courts.

 

Sherman Act hanya mengatur dua hal, yaitu (a) bahwa kontrak, persekongkolan atau kerjasama yang bertujuan untuk mengadakan pembatasan perdagangan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dan (b) setiap orang yang melakukan praktek monopoli atau melakukan konspirasi untuk melakukan monopoli dinyatakan bersalah. Dari bunyi ketentuan Section 1 Sherman Act tidak mengemuka prinsip rule of reason dan per se. Diantara kedua prinsip tersebut yang pertama kali muncul adalah prinsip rule of reason yang merupakan hasil penafsiran hakim pada saat mengadili kasus Standard Oil Company of New Jersey v. United States (1991). Pada kasus tersebut hakim berpendapat bahwa penafsiran yang kaku terhadap ketentuan dalam Section 1 Sherman Act tidak dapat diberlakukan dalam perjanjian bisnis pada umumnya. Apabila dilakukan demikian (penafsiran yang kaku) maka akibatnya semua perjanjian atau kerjasama adalah melanggar Section 1 Sherman Act, dan hal tersebut bukan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang (Kongres). Bahwa yang dimaksud membatasi perdagangan (restraint of trade) adalah perjanjian/kontrak/kerjasama membatasi perdagangan secara tidak masuk akal (unreasonably restraintt of trade) (David Reitzel, 2001; 965).

 

Dengan demikian bahwa penjelasan mengenai prinsip rule of reason dan per se adalah pertama, banyak penulis masih belum menyentuh substansi yang terdapat dalam prinsip rule of reason dan per se. Kedua, kecenderungan penggunaan prinsip rule of reason dan per se  dilakukan dengan menganalisa pasal yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha. Ketiga, berdasarkan hasil analisa tersebut dibuat suatu klasifikasi atau penggolongan pasal-pasal dalam UU Persaingan Usaha sesuai dengan rule of reason atau per se. Tentunya hal tersebut tidak sepenuhnya benar tetapi kurang memahami latar belakang kemunculan prinsip rule of reason dan per se yang berasal dari perjalanan sejarah khususnya merupakan hasil dari penafsiran hakim terhadap ketentuan Sherman Act. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian mengenai keberadaan rule of reason dan per se dalam konteks Hukum Persaingan Usaha Indonesia.

 

III. Keberadaan rule of reason dan per se rule dalam UU No. 5 Tahun 1999

Melihat pengalaman Indonesia di bidang persaingan usaha yang masih sedikit, sehingga belum muncul putusan pengadilan berkaitan dengan substansi UU Persaingan Usaha. Putusan pengadilan yang ada berkaitan dengan kasus tender Indomobil, Mahkamah Agung hanya menyoroti mengenai kewenangan KPPU dalam memutus perkara persaingan usaha. Khususnya dalam hal penggunaan titel eksekutorial “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pokok perkara mengenai persekongkolan pelaksanaan tender luput dari pertimbangan majelis hakim. Pencarian prinsip rule of reason dan per se tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, (a) melihat ketentuan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan (b) menganalisis keputusan KPPU. Berkaitan dengan cara yang kedua – menganalisis keputusan KPPU – saat ini penulis sedang melakukan penelitian terhadap eksistensi dari rule of reason dan per se rule dalam tiap keputusan KPPU.[7] Untuk itu dalam tulisan ini akan dikemukakan keberadaan rule of reason dan per se dalam UU Persaingan Usaha.

 

Sistematika UU Persaingan Usaha tidak ada salah satu pasalpun yang mengemukakan mengenai prinsip rule of reason dan per se. UU Persaingan Usaha terdiri dari 53 pasal, yang secara substansial berisi;

1.      Perjanjian yang dilarang;

2.      Kegiatan yang dilarang;

3.      Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

4.      Tata cara penanganan perkara atau hukum acara persaingan usaha;

5.      Ketentuan mengenai sanksi, baik pidana maupun administratif.

Dalam Bab I Ketentuan Umum maupun penjelasan atas UU Persaingan Usaha tidak terdapat sedikitpun mengenai rule of reason dan per se. Dengan kata lain bahwa prinsip rule of reason dan per se secara normatif tidak dikenal dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

 

Secara eksplisit dalam UU Persaingan Usaha tidak menyebutkan prinsip rule of reason dan per se. Tetapi seperti sudah dikemukakan diatas, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Persaingan Usaha termasuk dalam kategori rule of reason dan per se. Untuk itu dapat dikemukakan beberapa hal, pertama, bahwa keberadaan prinsip rule of reason dan per se merupakan suatu usaha pengenalan prinsip tersebut yang telah digunakan sejak lama di Amerika sebagai konsekuensi logis dari adopsi hukum. Kedua, kalaupun akhirnya para penulis mengemukakan bahwa ketentuan tertentu pada UU Persaingan Usaha termasuk dalam klasifikasi tertentu dari kedua prinsip tersebut maka hal tersebut merupakan penafsiran sepihak dari para penulis. Dimana para penulis tersebut menggunakan rule of reason dan per se  yang ada pada sistem hukum persaingan Amerika untuk diterap-analisiskan pada ketentuan UU Persaingan Usaha. Ketiga, berkaitan dengan dua hal diatas perlu ditemukan ‘legitimasi’ karena pada saat pembentukan UU Persaingan Usaha sering dikemukakan bahwa undang-undang tersebut merupakan adopsi dari Sherman Act di Amerika. UU No. 5 Tahun 1999 sangat dipengaruhi oleh Antitrust Law Amerika Serikat dalam pembuatannya.

 

Konsekuensi dari adopsi hukum adalah tidak berlebihan apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembagai pengawas berani menyatakan bahwa substansi UU No. 5 Tahun 1999 pada ketentuan yang mengatur perjanjian dan kegiatan yang dilarang merupakan perwujud-nampakan dari prinsip tersebut. Hal tersebut nampak pada salah satu pelaksanaan tugas komisi untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Persaingan Usaha.[8] Dalam leaflet yang dibuat oleh KPPU dinyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tidak kurang dari 19 pasal pelarangan yang bersifat rule of reason, diantaranya (KPPU, 2001);

a.       Perjanjian oligopoli, perjanjian untuk menetapkan harga dibawah pasar (predatory pricing), pembagian wilayah, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

b.      Kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan tender.

c.       Penyalahgunaan posisi dominan melalui perangkapan jabatan dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan usaha.

 

Sedangkan praktek usaha yang per se illegal diatur kurang dalam enam pasal UU No. 5 Tahun 1999;

a.       Perjanjian untuk menetapkan harga (price fixing), diskriminasi harga, pemboikotan, dan perjanjian tertutup (exclusive dealing).

b.      Kegiatan persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran produk dan/atau jasa pesaing.

c.       Penyalahgunaan posisi dominan dalam hal penghambatan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas, dan perangkapan jabatan di perusahaan besar dengan pasar yang sama atau bidang yang terkait.

Dasar pemikiran atau alasan KPPU yang berani menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Persaingan Usaha termasuk dalam kategori rule of reason dan per se tidak diketahui. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa KPPU mendasarkan diri pada penafsiran setiap pasal dengan menggunakan analisis dari kedua prinsip tersebut. Dikatakan berdasarkan penafsiran karena memang undang-undang sendiri tidak menyatakan secara tegas tentang keberadaan rule of reason dan per se, sehingga hal itu dimungkinkan melalui cara penafsiran.

 

Dengan berdasarkan penafsiran dimungkinkan munculnya perbedaan terhadap ketentuan yang sama. Hal tersebut nampak apabila kita membandingkan kategori prinsip rule of reason dan per se antara KPPU dengan Susanti Adi Nugroho (lihat tabel 2).

Tabel 2

Perbandingan  penentuan prinsip rule of reason dan per se

antara KPPU dengan Susanti

 

Rule of  Reason

Per se rule

KPPU

Susanti

KPPU

Susanti

Oligopoli

Oligopoli**

Price fixing

Penetapan harga

Predatory pricing

Penetapan harga

Diskriminasi harga

Perjanjian tertutup

Pembagian  wilayah

Pembagian wilayah*

Perjanjian tertutup

persekongkolan

Kartel

Kartel*

Persekongkolan

 

Trust

Trust*

Posisi dominan untuk Pasal 25 (1)

 

Oligopsoni

Oligopsoni**

Posisi dominan untuk Pasal 26 huruf a dan b

 

Integrasi vertikal

Integrasi vertikal*

 

 

Perjanjian dengan pihak luar negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri

 

 

Monopoli

Monopoli**

 

 

Monopsoni

Monopsoni**

 

 

Penguasaan pasar

Penguasaan pasar*

 

 

Jabatan rangkap

Posisi dominan**

 

 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Boikot

 

 

 

Persekongkolan

 

 

Keterangan tabel:

1.      * rule of reason tidak tegas

** rule of reason dengan presumsi

2.      penentuan dari Susanti untuk penetapan harga dan persekongkolan termasuk dalam rule of reason dan per se rule.

 

Dari perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa: pertama, berkaitan dengan penentuan rule of reason antara KPPU dan Susanti terdapat perbedaan dalam hal penentuan pemboikotan. Dimana menurut KPPU termasuk dalam kriteria suatu perbuatan yang dilarang menurut rule of reason, sedangkan Susanti menggolongkan sebagai perbuatan yang dilarang secara per se. Kedua, posisi dominan menurut kriteria KPPU tidak semua termasuk kategori rule of reason, melainkan hanya sebagai yang termasuk rule of reason yaitu posisi dominan secara umum dan posisi dominan yang mempengaruhi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Dan yang termasuk kategori per se adalah posisi dominan pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 huruf a dan b UU Persaingan Usaha. Ketiga, penentuan yang dilakukan Susanti terdapat ketidak jelasan kriteria untuk penetapan harga dan persekongkolan yang digolongkan secara ambigu yaitu rule of reason dan per se. Sedangkan oleh KPPU untuk penetapan harga dengan jenis predatory pricing yaitu penetapan harga dibawah pasar (Pasal 7) termasuk dalam rule of reason dan jenis price fixing (Pasal 5) dan diskriminasi harga (Pasal 6) termasuk per se.

 

Penafsiran yang dilakukan oleh KPPU untuk menentukan suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang termasuk dalam kategori rule of reason dan per se didasarkan pada analisis redaksional atau kalimat yang terdapat dalam setiap pasal dari undang-undang. Hal tersebut nampak ketika membandingkan diantara pasal-pasal tertentu yang termasuk dalam kategori rule of reason maupun per se. Bahwa penafsiran yang dilakukan KPPU dalam hal menentukan suatu perbuatan (perjanjian atau kegiatan) yang dilarang didasarkan pada:

  1. Perjanjian atau kegiatan yang dilarang ditentukan sebagai rule of reason apabila karakterisitik bunyi pasal mempunyai tujuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli[9] dan persaingan usaha tidak sehat[10].
  2. Sedangkan dalam perjanjian atau kegiatan yang dilarang yang termasuk kategori per se rule ditentukan sebagai perbuatan (perjanjian dan kegiatan) yang dilarang dan tujuan dari perbuatan tersebut tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan demikian maka terhadap perbuatan tersebut dapat dinyatakan melanggar hukum (prinsip per se).

Meski demikian karakteristik tersebut tidak berlaku mutlak, terdapat ‘pengecualian’ dari klasifikasi KPPU, yaitu dalam hal pemboikotan. Pemboikotan ditentukan sebagai per se, namun dari bunyi Pasal 10 ditemukan pemboikotan tidak sekedar dilarang dan mempunyai tujuan tetapi menimbulkakn akibat-akibat tertentu antara lain merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membelli setiap barang dan/atau jasa dari pasar.

 

IV.  Penutup

Prinsip rule of reason dan per se secara normatif tidak terdapat dalam UU Persaingan Usaha. Keberadaan kedua prinsip tersebut merupakan salah satu bentuk adopsi hukum sebagai konsekuensi dari ‘pencangkokan’ terminologi-terminologi hukum persaingan AS (Sherman Act) pada UU Persaingan Usaha. Inisiatif KPPU untuk melakukan indentifikasi dengan melakukan penafsiran secara sepihak didasarkan pada pelaksanaan tugas wewenang yang diberikan KPPU untuk melakukan penilaian terhadap suatu perbuatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengklasifikasian tersebut akan mempermudah KPPU dalam menentukan apakah suatu perbuatan tertentu dapat diterapkan prinsip rule of reason atau per se.

 

Pengertian prinsip rule of reason dan per se yang berdasarkan Antitrust Law AS merupakan hasil akumulasi pengalaman penerapan hukum persaingan usaha. Dimana dalam prakteknya mengalami dinamika pemahaman, artinya bahwa rule of reason dan per se ketika diterapkan untuk melakukan analisis terhadap kasus-kasus persaingan usaha tergantung dari pemahaman hakim. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila pada kasus yang sama dapat diterapkan prinsip yang berbeda. Sehingga Indonesia yang hukum persaingan usaha masih baru seharusnya tidak secara gegabah dan kaku menerapkan prinsip rule of reason dan per se. Penerapan  prinsip tersebut harus dilakukan atas dasar putusan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha dan hakim yang memutus kasus-kasus persaingan usaha. Untuk itu diperlukan penelitian terhadap keputusan KPPU yang memeriksa dan memutus kasus-kasus persaingan usaha, bagaimanakah penerapan kedua prinsip tersebut dalam setiap keputusan KPPU? Terdapat konsistensi penerapan prinsip atau tidak. Sehingga dapat ditemukan prinsip rule of reason dan per se yang khas hukum persaingan Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Asril Sitompul, SH., Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), Bandung, PT. Citra Aditya, 1999.

 

Black’s Law Dictionary with Pronunciation, Sixth Edition, Centennial Edition (1891-1991), ST Paul. Minn, West Publishing Co, 1990.

 

Danny Zacharias, SH., MA., “Penerapan Rule of Reason dan Per Se  dalam Peradilan Amerika Serikat dan Masalah Keberadaannya dalam UU No. 5 Tahun 1999”, Fakultas Hukum UKSW, 2002.

 

Elyta Ras Ginting, SH., Hukum Anti Monopoli Indonesia – Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999, Bandung, PT. Citra Aditya, 2001.

 

Henry R. Cheeseman, Business Law – Ethical, International & E-Commerce Enviroment, Fourth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458.

 

J. David Reizel, et.al. Contemporary Business Law, McGraw-Hill Publishing Company, Fourth Edition.

 

Susanti Adi Nugroho, SH., MH., Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2001.

 

Sutan Remy Sjahdeni, “Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 19, Mei – Juni 2002.

 

Syamsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 19, Mei – Juni 2002.

 

Thomas Misslin, “Recent Developments in the Rule of Reason dan Per Se Standars in American Antitrst Law”, http://thomas.misslin.com/resume/cv/antitrust/dissertation.html.

 

“Anda, Bisnis Anda dan UU Persaingan Usaha, Selayang Pandang”, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, Indonesia, 2001.

 

“Rule of Reason”, http:/1912.history.ohio-state.edu/ruleofreason.html

 

“UU Monopoli Masih Sarat Celah”, Kompas, 4 Juli 2003.

 

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


[1] Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saat ini sedang melakukan penelitian mengenai keberadaan prinsip rule of reason dan per se dalam putusan KPPU.

[2] Penulis menggunakan penamaan UU Persaingan Usaha terhadap UU No. 5 Tahun 1999 karena lebih tepat untuk menggambarkan keseluruhan substansi undang-undang, yang tidak hanya sekedar mengatur tentang monopoli. Melainkan juga ide dasar pembentukan undang-undang adalah untuk menciptakan suatu kondisi persaingan bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena dilain pihak banyak penulis lebih senang menggunakan UU Anti Monopoli untuk UU No. 5 Tahun 1999, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang kegiatan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli.

[3] Asril menggunakan istilah pendekatan, yang menurut penulis kurang tepat. Karena rule of reason dan per se  dalam praktek hukum di Amerika sudah menjadi prinsip yang digunakan oleh para hakim.

[4] Penjelasan selanjutnya menggunakan singkatan RR untuk rule of reason dan PS untuk per se.

[5] Meski demikian kenyataan tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung ketika merencanakan menerbitkan peraturan MA (Perma) khusus untuk meminimalisir penafsiran dan mengatasi kerumitan hukum beracara. Selanjutnya terungkap bahwa ide dari UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat berasal dari Jerman sehingga menggunakan prinsip-prinsip yang dijalankan di Jerman. (UU Monopoli Masih Sarat Celah Hukum, Kompas, 4 Juli 2003).

[6] Dalam hal ini terjadi pada kasus United Stated v. Socony-Vacuum Oil Co. (1940) dimana pengadilan menggunakan prinsip per se  untuk mengadili kasus tersebut, tetapi untuk kasus Broadcasting Music Inc. v. Columbia Broadcasting System Inc. (1975) pengadilan menggunakan rule of reason, http://thomas.misslin.com/resume/cv/antitrust/dissertation.html.

[7] Penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Rule of Reason dan Per se dan Penerapannya dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Kasus terhadap Putusan KPPU periode 2000 s.d. 2002)

[8] Pasal 35 huruf f UU Persaingan Usaha.

[9] Menurut Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha memberikan definisi praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha tertentu sehingga menimbulkan perilaku antipersaingan dan merugikan kepentingan umum.

[10] Dalam Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha memberikan definisi persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barand atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

  1. murni, SH
    Agustus 6, 2010 pukul 4:18 pm

    artikel ilmiah yang saudara tulis analisisnya senantiasa tajam dan dalam saya suka dan sering saya jadikan referensi dalam menulis. Dapatkah saya memperoleh tulisan2 anda yang lain? tengkyu

    • yakubadikrisanto
      Agustus 10, 2010 pukul 1:50 am

      mungkin kalau tulisan bisa dilihat Jurnal Hukum bisnis di beberapa edisi. tks atas responnya

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: