Beranda > Good Governance, Korupsi > Bantuan Bencana: Potensi Korupsi & Korupsi Potensi

Bantuan Bencana: Potensi Korupsi & Korupsi Potensi

Bantuan Bencana: Potensi Korupsi & Korupsi Potensi

oleh Yakub Adi Krisanto*

             

Abstrak

Bencana telah melahirkan solidaritas sosial sesama warga bangsa untuk saling meringankan beban penderitaan. Solidaritas tersebut muncul dalam bentuk bantuan. Namun bantuan bencana tidak hanya memiki dampak positif tetapi dalam perjalanan waktu penyaluran bantuan bencana terungkap kasus-kasus korupsi baik yang melibatkan pejabat publik maupun tokoh masyarakat.Bantuan bencana memberikan potensi untuk melakukan korupsi, dimana terungkapnya kasus-kasus korupsi dapat memperlemah modal sosial berupa kepercayaan dan kerjasama antar warga yang sudah terjalin sebelum bencana terjadi. Untuk itu tulisan ini mencoba menyoroti praktek korupsi bantuan yang menghasilkan derivasi dampak yaitu korupsi potensi warga untuk keluar dari keterpurukan akibat bencana.

Kata kunci: Korupsi, Bantuan Bencana, Modal Sosial

A. Prawacana

Bencana di Indonesia seolah-olah sudah menjadi informasi keseharian yang digeluti sebagai bagian dari kehidupan warga negara. Informasi keseharian ini tertangkap oleh panca indera karena tingkat kekerapan (frekuensi) peristiwa yang terjadi di wilayah Indonesia yang relatif tinggi dan menimpa rakyat di bagian wilayah tertentu Indonesia pada kurun waktu tertentu (lihat tabel 1). Untuk mengkalisifikasikan suatu peristiwa perlu dilakukan penelusuran terminologi bencana. Bencana (disaster) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan; malapetaka; kecelakaan; marabahaya. Sedangkan bencana alam adalah bencana (kecelakaan) yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin besar dan banjir).[1]

Terdapat penjelasan mengenai takrif bencana (disaster) yaitu, sudden serious misfortune causing great suffering and damage[2], any unfortunate event, esp. a sudden or great misfortune[3], a sudden and ruinous misfortune[4]. Dari takrif bencana maka dapat dikemukakan dua unsur yaitu sifat mendadak (sekonyong-konyong; sudden) dan menimbulkan kesusahan (misfortune). Unsur menimbulkan kesusahan ini dapat dilihat dari aspek material (fisik) dan non-materiil (non fisik) baik yang dapat dinilai dengan uang atau tidak.

Untuk itu dalam makalah ini tidak hanya fokus pada pembahasan mengenai bencana alam yang menjadi salah satu bagian dari terminologi bencana. Meskipun kekerapan terjadinya bencana di Indonesia masuk dalam klasifikasi bencana alam, namun dengan pertimbangan bahwa bencana dapat terjadi tidak hanya ditimbulkan oleh alam maka penulis cenderung melakukan kajian terhadap bencana secara umum. Dengan demikian istilah bencana dan bencana alam dilakukan secara bergantian (interchangeable), artinya ketika menggunakan istilah bencana maka dimaksudkan juga bencana alam.

Bencana (alam) yang terjadi selalu dikonotasikan dengan adanya pemberian bantuan untuk menolong korban bencana. Maksud pemberian bantuan jumbuh dengan takrif bantuan itu sendiri yaitu barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan.[5] Bantuan bencana inilah yang sering melahirkan polemik ditengah upaya meringankan beban korban bencana.

 

 

 

Tabel 1

Bencana Alam 2006

1 Januari

Sedikitnya 51 penduduk Desa Kemiri dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tewas akibat banjir bandang bercampur lumpur yang menyapu daerah permukiman di lereng selatan Gunung Argopuro

4 Januari

Tanah longsor di dusun Cijeruk, Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan 76 orang tewas.

22 Januari

Sedikitnya lima orang tewas akibat longsor di Rongket, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

30 Januari

Banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah menewaskan 4 penduduk.

21 Februari

Tanah longsor terjadi di enam kelurahan di Kota Manado, menyebabkan 20 korban tewas.

20 April

Sedikitnya 16 orang tewas dalam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Trenggalek.

27 Mei

Ribuan orang dinyatakan tewas dan luka-luka akibat gempa berkekuatan 5,9 skala richter yang melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, serta beberapa kota lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

29 Mei

Sumur pengeboran milik PT Lapindo Brantas di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur bocor dan menyemburkan gas dan lumpur kehitaman bersuhu tinggi.

20 Juni

Banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menewaskan 197 warga.

26 Juni

Sedikitnya 21 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor di sejumlah desa di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota baru, Kalimantan Timur.

17 Juli

Tsunami setinggi 4-10 meter melanda pantai selatan pulau Jawa, terutama di pantai Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menyusul gempa berkekuatan 7,7 SR. sedikitnya 668 orang tewas.

22 November

Pipa gas Pertamina yang terendam lumpur Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur meledak dan menewaskan 10 orang

14 Desember

Sedikitnya 6 orang tewas tertimbun longsor di penambangan emas di Nagari Lubuk Ulang Alling, Kecamatan Sangir, Batang Hari.

15  Desember

Sebanyaknya 18 orang tewas akibat tertimbun tanah longsor yang melanda kawasan pemukiman di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembang Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

18 Desember

Gempa berkekuatan 5,7 SR mengguncang Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menewaskan 4 orang.

Sumber: Suara Pembaruan, 28 Desember 2006

              

Polemik dalam bantuan bencana dari pengalaman peristiwa bencana yang terjadi adalah (i) sumber bantuan; (ii) penyaluran bantuan dan (iii) penerima bantuan. Tripolemik inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini dengan mengajukan judul “Bantuan Bencana: Potensi Korupsi dan Korupsi Potensi”. Bertolak dari semangat untuk membantu para korban bencana maka lahir ekses dari bantuan yaitu korupsi sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang dalam memanfaatkan bencana atau potensi korupsi. Bantuan baik yang dikorupsi maupun tidak memungkinkan keberlanjutkan atau kesinambungan dampak yang tidak kalah dasyatnya yaitu hilangnya kemampuan (potensi) dari sumber daya yang ada untuk mengatasi kesusahan dan keluar dari keterpurukan akibat bencana yang datang atau korupsi potensi.[6]

B.  Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi didefinisikan sebagai berikut,

Corruption in public life is the use of public power for private profit, preferment, or prestige, or for the benefit of a group or class, in the way that constitutes a breach of law or of standards of high moral conduct. Corruption involves a violation of a public duty or a departure from high moral standards in exchange for (or in anticipation of ) personal pecuniary gain, power, or prestige. Such conduct may be illegal or may constitute departure from ethical standards without violation of law.[7]

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[8]

Dari kedua definisi diatas terdapat dua perspektif korupsi yaitu pertama, korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik yang melanggar standar moral atau tata perilaku dan belum tentu melanggar hukum (baca: peraturan perundang-undangan).  Senada dengan pengertian tersebut, Konvensi PBB AntiKorupsi (UNCAC –  The United Nations Convention Againts Corruption) menyatakan bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan sosial yang harus diberantas.[9] Dampak korupsi yang bersifat masif menjadikan sebuah perilaku menjadi kejahatan sosial yang tidak saja melanggar ketentuan hukum tetapi juga tidak layak secara moral. Kedua, korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Hasil dari perilaku korupsi[10] adalah keuntungan yang dihasilkan untuk pribadi atau kelompok dalam segala bentuknya (baik materi kekayaan atau uang maupun non materi yaitu kekuasaan atau prestis/gengsi).

Modus korupsi yang rentan dilakukan adalah melakukan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan publik. Menurut Baharuddin Lopa bahwa penyalahgunaan jabatan terjadi disebabkan tidak berjalannya secara wajar tiga fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.[11] Selain karena tidak berjalannya fungsi manajemen yang memicu terjadinya korupsi, ada nilai intrinsik yang mendorong perilaku korupsi yaitu keserakahan dari pelaku korupsi.[12] Nilai intrinsik tersebut berkaitan dengan moral pelaku yang memperoleh kepercayaan memegang jabatan publik. Nilai intrinsik ini jumbuh dengan kemungkinan bahwa suatu perbuatan korupsi mungkin saja bukan merupakan pelanggaran hukum tetapi melanggar etika berperilaku (standard high moral conduct). Penyalahgunaan jabatan dalam perspektif korupsi merupakan perbuatas dari kegagalan dalam bertindak, pelanggaran undang-undang, dari pejabat pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tak seharusnya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.[13]

Dalam modus operandi korupsi dalam birokrasi terdapat dua varian dengan memanfaatkan hierarkhis birokrasi yaitu pertama, “dari bawah ke atas” (bottom up), dimana para pegawai negeri tingkat rendah melakukan korupsi baik suap atau pemotongan penggunaan anggaran dan membaginya dengan atasan baik langsung maupun tidak langsung. Kedua¸ pola “dari atas ke bawah” (top down) yang memungkinkan atasan menutup mulut bawahan dengan mambagikan keuntungan dari hasil korupsi melalui insentif biaya yang tinggi dan fasilitas atau keuntungan di bawah meja.[14]

Sifat kedaruratan dari perilaku korupsi terjadi apabila dua model korupsi dalam hierarkhis birokrasi dilakukan sekaligus, yaitu secara bersamaan pegawai pemerintah baik bawahan atau atasan melakukan korupsi. Para pelaku akan mengamankan praktek korupsi yang berada dalam ‘ruang kerjanya’. Niat berperilaku korupsi yang tumbuh dari masing-masing hierarkhis demokrasi melahirkan upaya saling menutupi perbuatan (korupsi) yang dilakukan. Dua varian modus korupsi akan melahirkan pembagian tugas dalam upaya mengeruk keuangan negara. Pembagian tugas ini mengakibatkan korupsi menjadi sangat sistemik dimana melibatkan semua jenjang (hierarkhis) jabatan birokrasi.

C.  Penyaluran Bantuan Bencana Yang Terkorupsi

Pasca bencana banyak terungkap kasus-kasus korupsi bantuan bencana baik dalam bentuk penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik maupun dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan bantuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Korupsi bantuan bencana yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Lingkungan Hidup Indonesia (BLHI) Kabupaten Klaten diduga telah dikorupsi senilai Rp. 404 Milyar.[15] Jenis dan jumlah korupsi bantuan bencana yang diduga dikorupsi antara lain bantuan jatah hidup yang tidak diberikan (Rp. 16 M), bantuan pihak ketiga yang dihimpun oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Klaten tidak diberikan (Rp. 6 M), pemotongan dana kerusakan ringan dari provinsi yang hanya diberikan Rp. 140.000-Rp. 270.000 dari seharusnya Rp. 500.000 sehingga merugikan Rp. 18,11 M, dan pemotongan dana dari Bapermas Jateng yang hanya diberikan Rp. 3,5 juta-Rp. 4,5 juta dari seharusnya Rp. 6,5 juta sehingga merugikan Rp. 4 M.[16]

Penyalahgunaan atau penyelewengan dana bantuan bencana khususnya untuk Program Pemugaran Rumah APBD Provinsi Jateng dan dana rehabilitasi/rekonstruksi pada awalnya tidak di ketahui oleh masyarakat korban gempa. Setelah terungkap adanya penyelewengan dana bantuan dalam bentuk pemotongan dana yang seharusnya diterima masyarakat terjadi protes atau aksi unjuk rasa dari beberapa desa di Kecamatan Wedi, Klaten mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Korupsi bantuan bencana mewujud dalam bentuk pemotongan dana dengan cara meminta KTP dan melakukan penandatanganan tanpa diberitahu akan digunakan untuk apa, namun setelah itu ada pemberian dana kepada masyarakat. Dimana dikemudian hari diketahui pemberian dana tersebut tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya diterima oleh masyarakat.[17]

Keterlibatan aparat pemerintah tidak hanya pada aras kabupaten tetapi juga perangkat desa. Warga mengetahui ketidakberesan, karena dari 20 warga Desa yang menerima dana, semuanya tinggal didusun tempat tinggal kepala desa. Kades diketahui juga mendapat jatah, padahal rumahnya hanya retak.[18] Keterlibatan perangkat desa tidak hanya terjadi di Klaten, di Yogyakarta bahkan terdapat kepala dusun yang dijadikan tersangka korupsi bantuan bencana.[19] Modus korupsi oleh kepala dusun adalah melakukan pemotongan dana rekonstruksi tahap ketiga sebanyak 2 kali senilai Rp. 80 juta yang seharusnya diterima 8 (delapan) kelompok masyarakat (pokmas).

Perilaku korupsi dalam bentuk mengutamakan kepentingan diri sendiri dengan memberikan previlege bagi dirinya sendiri. Perilaku yang semula dilakukan dalam wilayah administrasi publik telah ‘menular’ menjadi sebuah mentalitas warga. Mentalitas yang semula potensi dari hasil pengendapan informasi telah menyeruak dari diri warga ketika ada situasi mendesak dan kesempatan untuk mengimitasi perilaku pejabat publik. Seperti terungkap kesaksian dibawah ini,

terdapat rumah Bapak M*, Bapak P*, dan Bapak S* yang sebenarnya masuk kategori ringan menurut juklak (35% genteng runtuh), tetapi bisa kategori sedang atau berat kalau melihat kondisi sekitarnya malah sama sekali tidak mendapat bantuan. Ada juga beberapa rumah lain yang mengalami rusak ringan seperti ke-4 rumah diatas juga tidak mendapat bantuan. Rumah Bapak P misalnya, 35% gentengnya runtuh, tetapi oleh oknum OMS pada waktu pemeriksaan pasca gempa dikatakan yang runtuh hanya bagian dapur sehingga tidak mendapat bantuan Namun kenyataannya ada rumah yang rusak bagian dapur juga mendapat bantuan. Bahkan rumah oknum OMS tersebut (yang hanya retak-retak sedikit) malah mendapat bantuan kategori berat. Selain itu masih banyak lagi kejanggalan pada penyaluran dana rekonstruksi di desa kami.[20]

Meskipun kasus-kasus diatas berlatar belakang bencana gempa Yogyakarta dan Jateng, namun kasus-kasus lain yang dapat menjadi contoh potensi korupsi dalam bantuan bencana di tempat lain seperti tsunami Aceh.[21] Dua kasus diatas diungkapkan untuk menyegarkan ingatan jangka pendek kita terhadap fakta adanya penyimpangan (baca: korupsi) atas bantuan bencana yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. Dan pelaku korupsi tidak hanya terbatas pada aparat (birokrasi) pemerintah tetapi dimungkinkan dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Govermental Organization (NGO), kontraktor bahkan individu sebagaimana kasus diatas.

Bertolak dari tripolemik dalam bantuan bencana yaitu (i) sumber bantuan, (ii) penyaluran bantuan dan (iii) penerima bantuan, maka diurai penyimpangan yang menjadi potensi korupsi. Pertama, sumber bantuan. Ketidakjelasan sumber bantuan terkait juga besaran nilai bantuan. Selama ini setiap terjadi bencana kesimpangsiuran nilai bantuan khususnya bantuan pemerintah memicu kerentanan korupsi bencana. Dalam gempa Yogyakarta dan Jateng, sumber bantuan yang berasal dari pemerintah seperti yang dijanjikan terjadi kesimpangsiuran dalam realisasinya. Sering terjadi sesaat terjadinya bencana, pimpinan pemerintahan pada setiap level menjanjikan bantuan yang cenderung menjadi abang-abang lambe (lips service) dengan mengemukakan bantuan pemerintah segera disalurkan, biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah dan bentuk pernyataan lain yang sifatnya meninabobokan korban bencana.

Ketidakjelasan sumber bantuan khususnya dari bantuan pemerintah yang terkait dengan nilai bantuan akan memudahkan aparat pemerintah melakukan penyimpangan. Karena dimungkinkan dari kasus pertama bahwa sumber bantuan dapat berasal dari APBD atau APBN yang berkonsekuensi dari pembesaran nilai bantuan. Ketidakjelasan sumber bantuan dimanfaatkan oleh birokrasi pemerintahan untuk mengeruk keuntungan baik dengan model bottom up maupun top down dengan. Penyalahgunaan jabatan publik dapat terjadi dengan mengaburkan sumber bantuan dengan harapan dapat dimanipulasi ketika penyaluran bantuan dilakukan.

Kedua, penyaluran bantuan. Kedua contoh kasus diatas dapat diperoleh pelajaran mengenai potensi korupsi dari penyaluran bantuan bencana. Potensi korupsi dalam penyaluran bantuan dapat terjadi karena (i) lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah pada setiap tingkatan baik vertikal maupun horisontal.[22] Belum terpatrinya prinsip-prinsip good governance menjadi salah satu pemicu lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan transparansi sumber dan nilai bantuan pemerintah, ketidakjelasan sumber dan nilai tersebut akan membujuk aparat birokrasi melakukan perilaku korup. Bahkan ketiadaan keterbukaan dapat dimanfaatkan individu untuk mengeruk keuntungan sebagaimana kasus kedua diatas. Pada kasus kedua, lemahnya koordinasi instansi pemerintah sangat kentara yaitu antara aparat ditingkat pedukuhan sampai dengan tingkat kabupaten. Lemahnya koordinasi menjadi celah yang dimanfaatkan oleh warga untuk memperoleh keuntungan dengan tersalurnya bantuan pada diri sendiri.

(ii) Watak korup aparat birokrasi. Watak korup ini menjadikan bencana sebagai suatu proyek yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan illegal. Seperti kasus pertama, apabila tidak terungkap penyunatan dana bantuan program pemugaran rumah maka ada bantuan senilai Rp.2 juta yang akan dikorupsi. Watak korup birokrasi pada kasus dana program pemugaran rumah niat awal untuk melakukan korupsi sudah ada dengan cara mencairkan dana bantuan tidak sesuai dengan kuitansi pembayaran. Niat awal ini tidak terbantahkan meskipun dalih dari Kepala KPM Klaten bahwa dana bantuan diberikan secara bertahan untuk menghindari keresahan masyarakat. Modus penyaluran dengan niat awal melakukan korupsi terlihat dari cepatnya proses pengindentifikasian korban bencana yang akan memperoleh bantuan yaitu dua jam untuk setor nama.

Tidak jauh berbeda dengan kasus pertama, pada kasus kedua watak korup terdapat pada aparat dari tingkat pedukuhan sampai dengan kabupaten. Watak korup termanifestasi dalam perilaku pembiaran atas penyimpangan penyaluran dana bantuan. Perilaku pembiaran dilakukan dengan menafikan protes warga atas salah sasaran penyaluran dana bantuan.[23] Pembiaran ini menjadi proses yang berkelanjutan ketika atas ‘restu’ aparat birokrasi disarankan penyaluran kepada warga tertentu, namun ternyata nilainya tidak sesuai dengan kesepakatan awal penyaluran tanpa ada kejelasan penanganan penyunatan dana bantuan.[24]

Penyebab potensi korupsi yang ketiga termasuk dalam kategori tripolemik penerima bantuan. Penerima bantuan atau korban bencana juga memegang peran penting daam aktualisasi potensi korupsi. Peran penting tersebut bertolak dari watak penerima bantuan yang (i) aji mumpung dan (ii) mental korup. Kedua watak tersebut merupakan dwitunggal, artinya bahwa aji mumpung sebenarnya bentuk nyata atau manifestasi dari mental korup. Dimana penerima bantuan yang melihat situasi nyata yang dihadapi menggoyahkan keyakinan diri (self confidence) dalam melihat kemampuannya dalam mengatasi bencana. Goyahnya keyakinan diri ini melahirkan perilaku asal sabet-srobot, peminta, dan penafikan liyan. Artinya korban menjadi egosentris atau lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang dan masyarakat, sebagai dampak dari ketidakyakinan mengatasi derivasi situasi yang ditimbulkan oleh bencana.

Penerima bantuan juga punya peran dalam terjadi atau tidak terjadinya korupsi bantuan. Seperti pada kasus pertama, bahwa melek informasi dan kesadaran hak sebagai warga negara yang menjadi korban bencana mendorong untuk melakukan tuntutan agar pemerintah menyalurkan dana bantuan sesuai dengan anggaran yang ada. Upaya menuntut hak atas dana bantuan telah menutup celah korupsi bantuan bencana yang sudah di-arrange oleh birokrasi pemerintahan. Pengaturan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya ‘koordinasi’ antar instansi pemerintah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Sikap penerima bantuan yang demikian perlu dikembangkan untuk menumpulkan potensi korupsi akibat kelemahan koordinasi pemerintah dan watak korup birokrat. Soliditas dan solidaritas dapat menjadi ‘ruh’ bagi korban bencana seperti ditunjukan juga pada warga yang menjadi korban lumpur panas PT. Lapindo Brantas. Soliditas dan solidaritas dapat nguri-uri semangat guyub atau gotong royong warga untuk menanggung beban bencana secara kolektif.

Sisi lain dari korupsi bantuan bencana meniscayakan corruption in the society, dimana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik tapi sudah tertransformasi dalam budaya masyarakat. Transformasi budaya korupsi menyeruak dalam situasi yang melahirkan keringkihan individu ketika menghadapi gempa mahadasyat yang melemahkan kemampuan rasio dalam menggali antisipasi solusi. Keringkihan masyarakat mempotensikan diri mengambil kesempatan untuk memenuhi kebutuhan ego dengan mengesampingkan solidaritas untuk bertoleransi dengan penderitaan. Tetapi individu dalam masyarakat yang mempunyai kesempatan melihat solusi ketermendesakan dengan melakukan korupsi bantuan bencana.

Pelaku korupsi bantuan bencana menjadi drakula bagi masyarakat yang mengambil secara paksa dan tidak patut bantuan bencana yang menjadi ‘darah’ bagi menopang keberlanjutan kehidupan pasca bencana. Pejabat publik dengan kekuasaan yang dimiliki mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakan bantuan bencana khususnya yang bersumber pada APBN/APBD. Dalam perspektif UU Tindak Pidana Korupsi,[25] salah satu unsurnya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kata ‘memperkaya’ tidak sekedar mengandung muatan yuridis melainkan aspek moral. Artinya bahwa memperkaya atau membuat menjadi kaya tidak ditempuh sesuai dengan pedoman moral yang berlaku atau hidup dalam masyarakat. Kesantunan berperilaku dalam mengemban amanat pengelolaan bantuan bencana dikesampingkan demi terpenuhinya keinginan ego terhadap kecukupan materi.

Keterkaitan korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan memberikan muatan moral pada korupsi. Muatan moral menjadi jelas ketika unsur kesengajaan  dalam penyalahgunaan ditonjolkan.[26] Kesengajaan pada kasus-kasus korupsi bantuan bencana mengambil posisi penting yaitu dengan kesadaran pelaku untuk memotong dana bantuan tanpa kecukupan informasi mengenai jumlah dana bantuan yang seharusnya diterima oleh korban bencana. Ketidaktransparanan informasi jumlah bantuan menjadi strategi untuk memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri ditengah pemiskinan masalah akibat bencana alam menjadi tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Memperkaya diri sendiri menjadi bentuk egosentris dengan mengesampingkan potensi orang lain untuk menerima hak yang sama berkesempatan meningkatkan kemampuan memperbaiki diri dari keterpurukan multidimensi.

Kemampuan melakukan usaha memperkaya diri sendiri ditengah bencana disebabkan oleh watak korupsi yang berwajah banyak dan anonim, dimana yang dirugikan tidak langsung tampak sebagai pribadi.[27] Pelaku korupsi yang mempermisifkan tindakannya dengan menganonimkan penerima bencana tidak dapat serta merta diterima. Karena pelaku korupsi dengan kasat mata dapat melihat korban bencana baik nyawa maupun bentuk materi lainnya. Dan pelaku mengingkari kenyataan tersebut dengan mengingkari nurani atau membutakan diri atas realitas yang terjadi. Dengan demikian korupsi bantuan bencana diawali dengan korupsi nurani dari pelaku korupsi dengan meniadakan kemampuan mengindera dampak peristiwa dan desakan pemulihan untuk mengatasi keterpurukan.

D.  Peng-APBD-an Bantuan Bencana: Sebuah Potensi Korupsi (Contoh Kasus berdasarkan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah)

Keinginan Pemkot Semarang untuk membantu korban KM Senopati Nusantara menjadi wujud kesetikawanan dan rasa empati terhadap penderitaan yang dialami korban. Namun Keinginan pemerintah memberikan bantuan dilakukan dengan mengandalkan keuangan dari anggaran daerah dapat dilihat sebagai kelatahan birokrasi dalam menyikapi bencana yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Karena pada saat terjadi bencana maka respon pemerintah adalah menyalurkan bantuan yang berasal dari pos anggaran belanja tak terduga dalam APBD.

Kelatahan birokrasi dalam menyalurkan bantuan bencana perlu dicermati dalam dua hal, pertama, dengan ABPD-isasi bantuan bencana berarti yang membantu adalah keseluruhan rakyat karena APBD merupakan keuangan milik rakyat. Kedua, adanya distorsi dari bantuan bencana adalah bantuan seolah-olah dicitrakan merupakan bantuan kepala daerah atau pemerintah an sich. APBD-isasi bantuan bencana menjadi manifestasi kesetiakawanan sosial dalam berbagi beban penderitaan.

Distorsi pengelolaan bantuan bencana mengacu pada pengalaman masa lalu mudah disalahgunakan yang kuat terindikasi korupsi. Dimana bantuan bencana yang diambil dari pos belanja tidak terduga dicairkan dengan dalih adanya bencana alam atau bencana sosial. Sebagai misal ada wilayah di kabupaten atau kota X terkena angin lesus, kemudian serta merta kepala daerah memerintahkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk memberikan bantuan yang diambil dari pos belanja tak terduga. Keserta-mertaan pemberian bantuan dari pos belanja tidak terduga dari perspektif pengeloaan keuangan daerah perlu dicermati, artinya beberapa ketentuan mengenai penggunaan pos belanja tidak terduga dari APBD harus diperhatikan.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diatur dalam Pasal 27 ayat (7) huruf g PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 37 huruf h Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja tidak terduga termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung dengan pengertian belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya (Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf g PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 48 ayat (1) Permedagri No. 13 Tahun 2006).

Dari pengertian belanja tidak terduga terdapat batasan yaitu pertama, kegiatan yang sifatnya tidak biasa, yaitu kegiatan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Kedua, kegiatan yang tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diharapkan berulang. Ketiga, pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Gempa bumi dapat dikategorikan sebagai bencana alam, tetapi apakah banjir dapat dikategorikan sebagai bencana alam atau bencana sosial. Karena konsep yang dimasukkan dalam bencana alam atau bencana sosial adalah peristiwa yang tidak diharapkan berulang. Apabila banjir selalu terjadi di setiap tahun pada musim penghujan, apakah banjir dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang tidak diharapkan berulang? Pemahaman terhadap pencairan pos belanja tidak terduga perlu diwaspadai karena jangan sampai ada toleransi terhadap kelalaian pengelolaan pemerintahan yang di topang oleh belanja tidak terduga. Karena banjir yang selalu terjadi berulang harusnya bisa diantisipasi oleh APBD yang diajukan oleh kepala daerah, khususnya dinas sosial. Kecuali akibat banjir telah melumpuhkan seluruh pelaksanaan pemerintahan yang dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan seperti banjir bandang di Aceh Tamiang.

Kegiatan atau peristiwa yang tidak biasa yang menimbulkan gangguan stabilitasi penyelenggaraan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat (Pasal 81 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 162 Permendagri 13 Tahun 2006) seperti terjadi gempa bumi di Klaten dan Jogjakarta, atau banjir di Aceh Tamiang. Keadaan darurat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; (ii) tidak diharapkan terjadi secara berulang; (iii) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; (iv) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Keadaan darurat sebagai mana kriteria diatas dapat menggunakan pos belanja tidak terduga. Dalam hal ini banjir yang melanda sebagaian besar daerah (propinsi, kabupaten/kota) dalam penanggulangannya dapat menggunakan pos belanja tidak terduga.

Pos belanja tidak terduga rawan terjadi penyalahgunaan, sehingga pemerintah daerah perlu memahami ketentuan pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan pencairan pos belanja tidak terduga. Tanpa mengurangi rasa empati dan berbagi korban penderitaan, tidak seharusnya korban KM Senopati Nusantara yang berasal dari daerah disantuni dengan biaya dari belanja tidak terduga. Saweran pejabat pemkot sebagai bentuk kepedulian pamong praja terhadap rakyatnya adalah aksi simpatik dari melakukan aksi populis dengan menggunakan uang rakyat dalam pos belanja tidak terduga.

Kemurahan hati seharusnya lahir dari ‘kocek’ pribadi bukan malah memanfaatkan ABPD untuk menunjukkan rasa berbela sungkawa. Pos belanja tidak terduga bukan panacea yang dapat digunakan untuk mengatasi semua kategori bencana. Dan apabila pemerintah daerah tanggap terhadap informasi cuaca yang dikeluarkan Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) maka APBD sudah harus menganggarkan penanggulangan banjir ‘kecil’ atau angin lesus dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagai antisipasi terhadap bencana yang ditimbulkan alam yang tidak bersifat masif. Disamping juga memperbesar nilai pos belanja tidak terduga untuk mengantisipasi bencana alam yang dapat menimbulkan keadaan darurat seperti dialami Aceh, Jogjakarta, Sidoarjo, Klaten.

Daya tanggap dan kemampuan melihat gejala alam harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyikapi fenomena alam yang terjadi di setiap awal tahun di Indonesia. Pemerintah daerah harus mencadangkan anggaran yang cukup untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang disebabkan oleh fenomena alam. Apabila seperti di prediksi oleh BMG bahwa puncak musin penghujan adalah bulan Januari dan Februari, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah melakukan antisipasi anggaran dengan mengalokasikan bantuan sosial dalam anggaran SKPD. Sehingga keserta-mertaan apabila terjadi banjir ‘kecil’ atau kesusahan yang ditimbulkan oleh fenomena alam tidak harus ditalangi oleh pos belanja tidak terduga. Selain itu juga memperbesar dana bagi pos belanja tidak terduga sebagai antisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk terhadap terjadinya keadaan darurat.

E.  Korupsi Potensi sebagai Bentuk Pelemahan Modal Sosial

Apabila potensi didefinisikan sebagai daya, kekuatan, kesanggupan, kekuasaan, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dapat dikembangkan, atau sesuatu yang dapat menjadi aktual maka korupsi potensi adalah terdistorsinya kemampuan yang dapat dikembangkan akibat penyalahgunaan kekuasaan publik yang mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok dalam segala bentuknya (baik materi kekayaan atau uang maupun non materi yaitu kekuasaan atau prestis/gengsi).[28]

Bantuan bencana mempunyai pengaruh untuk terjadinya korupsi potensi, seperti penyaluran bantuan bencana tanpa mempertimbangkan klasifikasi korban. Konsep bagi rata (bagita) pada penyaluran bencana gempa yogyakarta dan Jateng yang menurut perspektif sebagian masyarakat adalah adil menjadi bentuk korupsi potensi. Korban bencana mengebiri potensi diri dan liyan dalam mengoptimalisasi kemampuan untuk mengatasi dampak bencana. Keinginan korban bencana yang terklasifikasi mengalami kerusakan rumah ringan menginginkan perolehan atau pembagian bantuan bencana secara sama dengan korban dengan klasifikasi kerusakan berat.

Ketergantungan terhadap bantuan dan kecemburuan terhadap liyan yang dimungkinkan memperoleh bantuan lebih besar telah menutup mata hati (nurani) korban gempa dengan mengacu pada keadaan diri sendiri. Dilain pihak telah menutup potensi liyan yang mengalami kerusakan rumah berat untuk melakukan recovery sehingga mengalami pemulihan yang sama atas korban yang mengalami kerusakan rumah ringan. Potensi recovery atau pemulihan telah dikorupsi oleh ketergantuan dan kecemburuan yang bertolak dari egosentris. Potensi recovery juga akan menghasilkan dampak ikutan seperti kegagalan untuk bangkit dari keterpurukan karena kehilangan atau terpecahnya fokus pemulihan korban bencana. Fokus pemulihan yang seharusnya dapat beralih ke aspek sosio-psikologis malah terjebak pada pengejaran nilai nominal untuk biaya pembangunan pemukiman.

Khusus untuk faktor kecemburuan terhadap liyan dapat menghasilkan tegangan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Tegangan sosial seperti terjadi pada kasus kedua dapat mengalami keberlanjutan dalam proses interaksi pasca bencana. Tegangan sosial dalam bentuk disharmonisasi akan memperlemah modal sosial berupa gotong royong, sayuk rukun atau senasib sepenanggungan yang sebenarnya pada awal bencana sebelum terkontaminasi oleh realisasi (dana) bantuan kembali menguat dalam interaksi kemasyarakatan.

Korupsi potensi akan terus mengalami proliferasi apabila penanganan bencana oleh pemerintah tidak memperhatikan kondisi sosio-kultural. Pemerintah harus berani bersikap tegas dalam menyalurkan bantuan bencana dan meminimalisasi potensi korupsi. Ketidaktegasan sikap dan potensi korupsi mengakibatkan korupsi potensi yang dapat menghasilkan dampak negatif yang luar biasa seperti kecemburuan sosial atau rendahnya kepercayaan warga terhadap pemerintah atau sesama warga. Pemerintah harus melakukan kajian komprehensif dengan metode rapid assesment yang akurat sebelum penyaluran bantuan. Kajian tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan materi-finansial tetapi memperhatikan kondisi sosio-kultural dan sosio-psikologis masyarakat korban gempa.

Pelemahan modal sosial terjadi ketika bantuan bencana malah menjadi sarana devide et impera sekaligus menjadi lahan memperkaya pundi-pundi keuangan pejabat publik. Pertama, sarana devide et impera inilah yang menjadi penyebab melemahnya modal sosial. Dimana bantuan bencana tanpa dikorupsi sudah memecah belah kesatuan komunitas warga sehingga muncul solusi bagita atau bagi rata atas bantuan yang disalurkan. Bantuan bencana yang dikorupsi juga melahirkan perpecahan diantara warga sebagai akibat tidak meratanya pembagian bantuan. Bantuan bencana seharusnya dapat dinikmati oleh jumlah komunitas tertentu, tetapi bantuan yang dikorupsi mengakibatkan jumlah warga yang menerima bantuan dikurangi.

Perpecahan terjadi baik secara horisontal maupun vertikal. Motivasi perpecahan didasari oleh kecurigaan antara warga penerima bantuan dengan yang tidak menerima bantuan atau antara warga dengan aparat pemerintah. Korupsi bantuan melahirkan diskriminasi penerimaan bantuan, warga yang mempunyai akses kedekatan dengan aparat pemerintah dapat menerima bantuan. Kecurigaan ditingkahi dengan kecemburuan melahirkan konflik atau disintegrasi sosial dalam suatu komunitas tersebut. Dampak sosial baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah ketidak percayaan yang menghasilkan ketidakmauan bekerjasama dalam relasi sosial menjadi bentuk pelemahan modal sosial.

Saling percaya dan kerjasama menjadi penting bagi salah satu solusi pasca bencana karena manfaat yang akan dinikmati masyarakat.

Modal sosial tidak hanya memberi manfaat kepada satu kelompok tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Apabila warga masyarakat mengorganisasikan diri dan terlibat dalam berbagai kelembagaa atau institusi sosial yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama, maka keterlibatan secara aktif (civic engagement) dalam institusi sosial itu bukan saja memberi manfaat kepada satu atau dua kelompok tetapi juga kepada semua warga masyarakat sipil yang berpartisipasi didalamnya.[29]

Bagaimana apabila kepercayaan dan kerjasama sebagai modal sosial hilang dari komunitas warga? Padahal kepercayaan dan kemampuan bekerjasama menjadi modal sosial untuk membangun kembali komunitas pasca bencana. Dengan ditemukannya korupsi bantuan bencana maka dampak dari korupsi tersebut adalah korupsi potensi. Modal sosial sebagai potensi untuk membangun komunitas menjadi terkoyak sehingga upaya pemulihan harus dilakukan dengan mengembalikan kepercayaan dan kemampuan bekerjasama antar sesama warga. Korupsi potensi inilah yang menjadikan kepercayaan diri warga terhadap kemampuan dirinya menjadi berkurang dan kepercayaan terhadap negara juga menjadi minimal.

Menjadi keniscayaan ditengah keputus-asaan warga dalam menghadapi bencana dan bantuan yang diharapkan dapat menjadi oase kehidupan menghasilkan anggapan negara tanpa pemerintahan. Pemerintahan yang direpresentasi oleh aparatnya ternyata mengalami kegagalan untuk membantu warga korban gempa. Kegagalan tersebut tidak disadari akibat diawali dengan korupsi nurani yang menganonimkan penerima bantuan. Penganoniman tersebut semakin memotivasi perilaku korup untuk mengesampingkan dampak sosial. Korupsi bantuan berdampak adanya potensi korupsi yang melemahkan kemampuan masyarakat untuk keluar dari keterpurukan.

Kedua, memperkaya diri sendiri. Ketidakpercayaan warga terhadap negara diawali dengan pengetahuan warga terhadap perilaku aparat pemerintah dalam ‘mencuri kekayaan’ yang seharusnya menjadi hak korban bencana. Perampasan hak menjadi bentuk imperialisme baru negara terhadap warga negara, dimana negara melalui aparatnya mengeksploitasi potensi sumber daya yang disalurkan negara dan potensi yang terdapat dalam modal sosial. Eksploitasi melahirkan korupsi potensi, seperti penjajahan Belanda yang meniadakan potensi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya Indonesia.

F.  Purna Wacana

Bantuan bencana melahirkan tripolemik yang berujung  pada (kemungkinan) potensi korupsi dan korupsi potensi. Wacana mengenai potensi korupsi dan korupsi potensi dapat diperdebatkan tetapi fakta sosial menjadi ‘investasi’ sebagai proses pembelajaran bagi pemerintah dalam setiap upaya penanggulangan bencana (alam). Yang perlu dipikirkan dari bantuan bencana adalah manajemen penyaluran bantuan dan optimalisasi manajemen bantuan non pemerintah.

Capacity buliding menjadi salah satu solusi penting bagi antisipasi kemunculan bencana yang bersifat mendadak. Kemampuan mengorganisasi bagi pemerintah dan masyarakat dapat menjadi modal awal untuk mengelola bantuan bencana. Dalam hal capacity building dilakukan maka metode penilaian cepat atas korban bencana baik yang material maupun non material perlu dikembangkan. Pengembangan metode ini berguna bagi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga kebijakan yang diambil tidak salah sasaran baik secara finansial maupun sosio-kultural.

Ditengah kultur atau watak korup yang melekat pada birokrasi pemerintah maka aji mumpung bukan menjadi sesuatu yang aneh. Tetapi menjadi penting untuk mengedepankan empati sosial atas korban bencana bukan berpikir untuk menarik keuntungan dari peluang proyek bencana. Empati sosial dapat menjadi penangkal bagi potensi korupsi dan korupsi potensi dari peristiwa bencana.

 

DAFTAR PUSTAKA

A Dictionary of the Sosial Sciences, The Fress Press, New York, 1969.

Andang L. Binawan (Ed.), Korupsi Kemanusiaan – Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

Baharuddin Loppa, Masalah Korupsi & Pemecahaannya, PT.Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997.

Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, 1968.

Dundin Zaenuddin (ed.), Modal Sosial – Aparatur Pemerintah Untuk Pencapaian Good Governance, PMB-LIPI, Jakarta, 2004.

Ian McWalters, Memerangi Korupsi – Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, Jawa Pos Group, Surabaya, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Longman Dictionary of English Language anad Culture, Addison Wesley Longman, 1998.

The Macquarie Dictionary, Macquarie University NSW, 1981.

UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Susan Rose-Ackerman, Korupsi Pemerintahan – Sebab, Akibat dan Reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

LSM Laporkan Dugaan Korupsi Dana Bantuan, Kompas, 14 Mei 2007.

Suara Merdeka, Kasus Penyunatan Dana Program Pemugaran Rumah, 12 Maret 2007, www.suaramerdeka.com.

Kepala Dusun Jadi Tersangka – Pemotongan Dana Rp. 80 juta lebih, 18 Mei 2007.

http://blog.kenz.or.id/2007/02/16/korupsi-dana-bantuan-gempa-bumi-jogjakarta.html

BRR bantah Korupsi Bantuan Jepang, http://www.clgi.or.id/aceh/?p=302.

BRR Klarifikasi Berita Korupsi Bantuan Jepang, http://www.clgi.or.id/aceh/?p=304

Bambang Purwoko, Lambatnya Bantuan, Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2006.

Bagong Suyanto, Transparansi Bantuan Untuk Bencana, Jawa Pos, 3 Juni 2006. Birokrasi dalam Penanganan Korban Bencana, Suara Merdeka, 17 Juni 2006.

 



* penulis adalah dosen Fakultas Hukum UKSW

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.100.

[2] Longman Dictionary of English Language anad Culture, Addison Wesley Longman, 1998, hal.371.

[3] The Macquarie Dictionary, Macquarie University NSW, 1981, hal. 512.

[4] Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, 1968, hal.549.

[5] Kamus Besar Bahas Indonesia, op.cit, hal.79. Bantuan berasal dari kata bantu yang berarti tolong. Definisi dari Kamus ini kurang memberikan pemahaman yang utuh, yaitu bahwa bantuan tidak harus identik dengan barang tetapi juga dapat berbentuk non barang.

[6] Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan, kekuasaan, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dapat dikembangkan, atau sesuatu yang dapat menjadi aktual. Kamus Besar Bahasa Indonesia, loc.cit.,hal.697.

[7] A Dictionary of the Sosial Sciences, The Fress Press, New York, 1969, hal. 142.

[8] Pasal 2 Jo Pasal 3 UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor).

[9] Ian McWalters, Memerangi Korupsi – Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, Jawa Pos Group, Surabaya, 2006, hal. 19.

[10] Dalam makalah ini penulis cenderung menggunakan istilah perilaku korupsi daripada tindak pidana korupsi dengan pertimbangan bahwa korupsi belum tentu masuk dalam ranah hukum dengan kategori sebagai tindak pidana.

[11] Baharuddin Loppa, Masalah Korupsi & Pemecahaannya, PT.Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997, hal. 47.

[12] Ibid. hal. 48.

[13] Ian McWaters, op.cit. hal. 37.

[14] Susan Rose-Ackerman, Korupsi Pemerintahan – Sebab, Akibat dan Reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hal. 11-115.

[15] LSM Laporkan Dugaan Korupsi Dana Bantuan, Kompas, 14 Mei 2007.

[16] Ibid.

[17] Suara Merdeka, Kasus Penyunatan Dana Program Pemugaran Rumah, 12 Maret 2007, www.suaramerdeka.com.

[18] Ibid.

[19] Kepala Dusun Jadi Tersangka – Pemotongan Dana Rp. 80 juta lebih, 18 Mei 2007.

[21] BRR bantah Korupsi Bantuan Jepang, http://www.clgi.or.id/aceh/?p=302; BRR Klarifikasi Berita Korupsi Bantuan Jepang, http://www.clgi.or.id/aceh/?p=304

[22] Bambang Purwoko, Lambatnya Bantuan, Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2006; Bagong Suyanto, Transparansi Bantuan Untuk Bencana, Jawa Pos, 3 Juni 2006; Birokrasi dalam Penanganan Korban Bencana, Suara Merdeka, 17 Juni 2006.

[23] Bentuk salah sasaran penyaluran dana bantuan adalah dana bantuan yang seharusnya untuk korban gempa dengan kategori rusak parah disalurkan pada warga yang rumahnya termasuk rusak ringan.

[24] Kesepakatan Pokmas adalah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp. 500.000 kepada salah satu warga dengan kondisi parah, tetapi nilai dana yang disalurkan hanya Rp. 8 juta dari total nilai Rp. 14.5 juta.

[25] UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[26] Andang L. Binawan, Korupsi (dalam Cakrawala) Kemanusiaan: Beberapa Pernik Gagasan untuk Pengantar, dalam Andang L. Binawan (Ed.), Korupsi Kemanusiaan – Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal.xiii.

[27] Octariano Widiantoro, Menggugat Toleransi Moral dan Budaya Permisif: Topeng Relativisme Moral Praktis dalam Andang L. Binawan (Ed.), Korupsi Kemanusiaan – Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 183.

[28] Pemahaman terhadap korupsi potensi yang dikaitkan dengan modal sosial mengacu pada definisi modal sosial yaitu nilai, norma dan pranata yang menjadi sumber daya yang berkelanjutan pada terjadinya suatu kerjasama seperti saling percaya, adanya keinginan untuk saling membalas kebaikan dan jaringan sosial (Dundin Zaenuddin (ed.), Modal Sosial – Aparatur Pemerintah Untuk Pencapaian Good Governance, PMB-LIPI, Jakarta, 2004, hal. 22).

[29] Ibid. hal. 11.

  1. Juni 30, 2009 pukul 4:08 am

    thx infonya

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: