Beranda > Persekongkolan Tender > Broker Dalam Proses Lelang & Monopoli Proyek di Kota Salatiga

Broker Dalam Proses Lelang & Monopoli Proyek di Kota Salatiga

Broker Dalam Proses Lelang & Monopoli Proyek di Kota Salatiga

Yakub Adi Krisanto & Sumadi, SE.

Dalam beberapa minggu ini, pemberitaan media cetak menyoroti tentang keterlibatan ‘orang dekat’ Walikota Salatiga dalam proses lelang di Kota Salatiga. Berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), media cetak hanya menggunakan anonim ‘orang dekat’ ketika melaporkan adanya peran ‘orang dekat’ tersebut dalam penentuan rekanan atau kontraktor yang nilai proyeknya dibawah Rp. 50 juta. Pengungkapan peran ‘orang dekat’ dipertanyakan atau digugat oleh rekanan berkaitan 2 (dua) hal, pertama, mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa dengan penunjukkan langsung. Kedua, intervensi walikota dalam mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa di Kota Salatiga.

Keterlibatan ‘orang dekat’ walikota telah mengungkap kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Pengungkapan kinerja tersebut menjadi proses evaluasi ketika melaksanakan lelang atau pengadaan barang, dimana evaluasi harus mampu mendorong terjadinya perbaikan dalam mekanisme lelang. Perbaikan dimaksud diawali dengan mereview kembali pelaksanaan lelang atas 11 proyek yang dilakukan dengan mekanisme penunjukkan lelang. Review tersebut berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pertama, melihat dasar hukum pelaksanaan lelang yaitu Keppres No. 80/2003 dan perubahannya khususnya terhadap mekanisme penunjukan langsung. Selain Keppres, ada kemungkinan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999)berkaitan dengan mekanisme  penunjukkan langsung 11 proyek dalam pengadaan barang/jasa di Kota Salatiga.

 Kedua, elaborasi terhadap substansi-aktual dari penunjukkan langsung yang sudah dilaksanakan atas 11 proyek tersebut. Elaborasi tersebut berguna untuk mengetahui apakah ada pelanggaran baik yang bersifat administratif atau pidana. Elaborasi dimaksud memuat indikator-indikator yang didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa yaitu Keppres No. 80/2003 dan perubahannya. Indikator-indikator tersebut antara lain (i) siapa saja penyedia barang/jasa yang memenangkan tender 11 proyek dengan mekanisme penunjukan langsung; (ii) apakah pemenang pada poin i tersebut mempunyai relasi atau keterkaitan dengan ‘orang dekat’ baik dari aspek kepemilikan usaha maupun kedekatan personal dalam bentuk afiliasi-afiliasi sosial kemasyarakatan.

Menurut Keppres No. 80/2003 dan perubahannya selain terdapat kriteria atau persyaratan mengenai penunjukkan langsung yaitu (i) keadaan tertentu dan (ii) keadaan, ada mekanisme negosiasi dalam aspek teknis dan biaya. Dalam kasus keterlibatan ‘orang dekat’ dalam 11 proyek, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah sudah dilakukan mekanisme negoisasi aspek teknis dan biaya antara panitia pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa? Negoisasi atau perundingan tersebut menjadi langkah penting untuk mengetahui kemampuan penyedia barang/jasa dalam memenuhi kriteria proyek dan kesepakatan harga/biaya yang menguntungkan keuangan daerah.

Berkaitan dengan potensi pelanggaran UU No. 5/1999 adalah Pasal 22 tentang persekongkolan tender (bid rigging) dan Pasal 17 (monopoli) jo Pasal 19 (penguasaan pasar). Persekongkolan tender terjadi apabila penyedia barang/jasa (rekanan) bersekongkol antar rekanan (persekongkolan horizontal), rekanan dengan panitia pengadaan (persekongkolan vertikal), atau kombinasi keduanya (persekongkolan horzontal dan vertikal) untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Bentuk-bentuk persekongkolan antara lain melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender; tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan tender di antara peserta; saling melakukan pertukaran informasi; pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tertentu; menciptakan persaingan semu antarpeserta; tindakan saling menyesuaikan antarpeserta; menciptakan pergiliran waktu pemenang; melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif.

Pelanggaran Pasal 17 jo Pasal 19 menjadi bagian dari elaborasi substansi-aktual dari penunjukkan langsung, yiatu pertama, jumlah keseluruhan proyek dibawah Rp. 50 juta rupiah yang berada dalam kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Apabila dari keseluruhan proyek tersebut ternyata dimenangkan oleh satu perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang berada kendali satu pemilik maka potensi terjadinya monopoli sangat besar. Atau dalam hal pengguna anggaran dan/atau panitia pengadaan melakukan diskriminasi dengan hanya menunjuk langsung rekanan yang sama untuk proyek-proyek yang dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung maka pengguna anggara dan/atau panitia pengadaan telah memungkikan terjadinya penguasaan pasar (Pasal 19 huruf d).

Peran ‘orang dekat’ Walikota yang patut diduga menjadi penentu dalam penunjukan langsung 11 proyek perlu dilihat juga apakah ‘orang dekat’ tersebut memang benar-benar mempunyai kedekatan personal dengan Walikota atau hanya memanfaatkan kedekatan tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pengungkapan atas kedekatan personal maupun pemanfaatan kedekatan tersebut untuk mengetahui ada tidaknya ‘restu’ Walikota atas tindakan ‘orang dekat’ tersebut yang dapat menentukan penunjukan langsung. Apabila diketahui adanya ‘restu’ Walikota maka Walikota melakukan intervensi atas proses lelang dengan mekanisme penunjukan langsung dan walikota menjadi pemburu rente (rent seeker) untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Intervensi walikota dalam proses lelang atau pengadaan barang dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanan lelang di Salatiga. Artinya apabila dengan 11 proyek penunjukan langsung Walikota dapat menikmati rente maka ada kemungkinan dalam proyek dengan nilai diatas Rp. 50 juta Walikota dapat melakukan intervensi dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Apakah kedepan Walikota melalui ‘orang-orang dekat’-nya mengintervensi proyek lelang di Salatiga, mari kita buktikan bersama.

  1. joni
    Juni 30, 2008 pukul 8:54 am

    contoh nya lelang e-gov (jaringan antar kecamatan). dari kasak kusuk staf kecamatan terungkap bahwa setelah menara tower dan perlengkapan nya terpasang dengan baik, sampai sekarang belum ada realisasi penggunaan jaringan tersebut. ada apa ini…. ha..ha..ha…

  2. yakubadikrisanto
    Juli 1, 2008 pukul 12:36 am

    mas betul, kasus atau masalah itu sudah saya dengar setengah tahun yang lalu. Dan proyek tersebut ditangani oleh salah satu ‘ring satu’ walikota. Kalau jenengan punya data bisa dishare ke kita. Dalam kasus peran ‘ring satu’ cenderung sebagai broker proyek. Terimakasih mas, sudah mau mampir.

  3. mukti
    Agustus 11, 2009 pukul 2:03 pm

    bukan rahasia
    lelang itu hanyalah pengumuman program yang akan dilaksanakan
    hehe…
    tutup mata kalaupun harus dan terpaksa tertutup
    hehehhhe…

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: