Beranda > Persekongkolan Tender > Penolakan Rekanan Sebagai Pengingkaran Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penolakan Rekanan Sebagai Pengingkaran Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penolakan Rekanan Sebagai Pengingkaran Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

oleh Yakub Adi Krisanto, SH.*

 

Terdapat fenomena menarik dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), yaitu tindakan menolak penyedia barang/jasa dari luar wilayah kota Salatiga untuk ikut dalam PBJP. Namun sebenarnya tindakan tersebut juga terjadi wilayah lain seperti di Kabupaten Bandung, dimana kontraktor Kabupaten Bandung pesimis untuk dapat berkompetisi dengan kontraktor di luar Kabupaten Bandung. Peristiwa serupa terjadi di Kota Salatiga bahkan sudah mengarah pada pengusiran terhadap rekanan atau penyedia barang/jasa dari wilauah luar Salatiga.

 

Fenomena atau peristiwa penolakan penyedia barang/jasa dari luar wilayah kota Salatiga merefleksikan dua hal, yaitu pertama, ketidakmauan untuk bersaing atau berkompetisi dalam PBJP karena kekuatiran tidak mendapatkan proyek atau kesempatan untuk mendapatkan proyek akan semakin kecil. Kedua, ketidaksiapan penyedia barang/jasa di Salatiga untuk menerapkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketidaksiapan tersebut meliputi penerapan prinsip-prinsip dalam Keppres dan alokasi waktu pemberlakuan Keppres. Keppres mulai berlaku atau dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2004 dan sebelum tanggal tersebut pelaksanaan PBJP tunduk pada ketentuan lama yaitu Keppres No. 18 Tahun 2000.

 

Salah satu pendorong diperbaruinya pedoman PBJP adalah pertama, mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam PBJP dan kedua, mengurangi keterlibatan pemerintah dalam PBJP. Usaha untuk memberantas KKN dilakukan karena menurut Bank Dunia bahwa KKN di bidang PBJ menyebabkan kebocoran 10 sampai dengan 50% yang merugikan keuangan negara. Salah satu upaya untuk memberantas koruspi adalah mengurangi peran pemerintah dalam PBJ. Pengguna barang/jasa dalam PBJ mendelegasikan pelaksanaan PBJ kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dengan pembagian tugas yang diatur secara tegas dalam pasal 9 dan 10 Keppres No. 80/2003.

 

Pelaksanaan PBJ harus menerapkan prinsip-prinsip PBJ. Tindakan menolak rekanan atau penyedia barang/jasa dari luar wilayah Salatiga merupakan tindakan anti persaingan usaha sehat yang terdapat dalam Keppres No. 80/2003. Bahwa pelaksanaan PBJ bertujuan melaksanan prinsip-prinsip PBJ yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Prinsip PBJ harus menjadi dasar atau basic value dalam melaksanakan PBJ. Principle as moral rule or strong belief that influences (human, penulis) action (Oxford Pocket Dictionary, 2003). Untuk itu, prinsip PBJ harus menjadi kerangka utama (underpinning) dan mempengaruhi dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Keppres No. 80/2003. Prinsip PBJ harus terhayati dalam setiap tahap pelaksanaan PBJ, sehingga mengingkari prinsip PBJ akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan PBJ sebagai mana ditetapkan dalam Keppres No. 80/2003.

 

Penolakan rekanan luar wilayah kota Salatiga menjadi pengejawantahan penolakan untuk melaksanakan prinsip PBJ. Bahwa tindakan tersebut mengingkari mengingkari tiga prinsip PBJ yaitu terbuka dan bersaing, dan adil/tidak diskriminatif. Pertama, terbuka dan bersaing berarti PBJ harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Prinsip terbuka dpat dielaborasi dalam tahap pelaksanaan PBJ antara lain, (i) PBJ memberikan kesempatan sebesarnya bagi setiap rekanan untuk mengikuti PBJ. Dalam Keppres No. 80/2003 menentukan pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat PBJ dilarang membatasi keikutsertaan penyedia barang/jasa dari luar wilayah lokasi PBJ;  (ii) adanya kebebasan kesempatan (freedom of opportunity) yang secara nampak pada ketentuan bahwa rencana pelaksanaan PBJ agar diumumkan secara luas seperti suarat kabar lokal/regional, radio, internet dan papan pengumuman pengguna barang/jasa.

 

Bersaing dalam prinsip terbuka merupakan kata kerja, sedangkan kata bendanya adalah persaingan (competition) yang berarti the effort of two or more parties, acting independently, to secure the custom of third party by offer of the most favorable terms. It is struggle between rivals for the same trade at the same time, the act of seeking or endeavoring to gain what another is endeavoring to gain the same time (Black’ Law Dictionary, 1968). Dalam persaingan menuntut adanya dua pihak atau lebih dalam PBJ; para pihak bertindak secara bebas tidak bergantung satu dengan yang lainnya dan bertujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dengan menawarkan persyaratan yang menguntungkan. Bertolak dari pengertian persaingan tersebut, dalam konteks PBJ, Keppres No. 80/2003 menentukan bahwa dalam sistem pengadaan barang/jasa kecuali metode penunjukkan langsung wajib diikuti minimal 3 (tiga) penyedia barang/jasa (rekanan). Apabila dalam PBJ tidak diikuti 3 (tiga) rekanan maka harus dilakukan pelelangan/seleksi ulang.

 

Kedua, prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti (i) perlakuan yang sama dan (ii) tidak mengarah pada pemberian keuntungan kepada pihak tertentu (pengguna barang/jasa, panitia/pejabat PBJ atau peserta lelang). Perlakuan yang sama harus mewujud dengan memberikan kesempatan yang sama (equal opportunity atau non discriminatory) dalam PBJ termasuk kesempatan bagi rekanan dari luar wilayah. Atau memberlakukan persyaratan yang sama bagi setiap penyedia barang/jasa ketika bermaksud untuk mengikuti proses PBJ. Kesetaraan kedudukan rekanan atau penyedia barang/jasa bertujuan menciptakan persaingan sehat pada saat pelaksaanan PBJP, sehingga kedudukan yang tidak setara berpotensi untuk menciptakan persaingan tidak sehat. Kedudukan yang tidak setara akan menghasilkan perlakuan yang berbeda (discriminatory behaviour) dan menguntungkan (privilige rights) pihak-pihak yang mempunyai kedudukan ‘lebih tinggi’. Ketidaksetaraan kedudukan mengurangi makna persaingan yang diterapkan dalam PBJP.

 

Penolakan rekanan merupakan kewenangan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, bukan oleh sesama rekanan atau penyedia barang/jasa. Karena di antara sesama rekanan atau penyedia barang/jasa (baik dari luar atau dalam wilayah Salatiga) mempunyai kedudukan yang sama dalam pelaksanaan PBJP. Penolakan hanya dapat dilakukan apabila rekanan tidak memenuhi persyaratan penyedia barang/jasa dalam pasal 11 Keppres No. 80/2003, atau misalnya pelanggaran terhadap terlambatnya penyerahan dokumen pengadaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga dalam hal penolakan rekanan bukan menjadi wewenang sesama rekanan atau asosiasi karena kedudukan mereka dalam PBJ adalah sama dan sederajat.

 

Terlepas dari permasalahan diatas, terdapat permasalahan yang juga menjadi prioritas adalah penerapan atau pemberlakuan Keppres No. 80/2003. Dengan alasan mengedepankan kepentingan masyarakat luas maka pelaksanaan Keppres harus dapat meraih keuntungan masyarakat pembayar pajak untuk menikmati kualitas barang/jasa yang dilelang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah atau pengguna barang/jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PBJP. Pengguna barang/jasa harus dapat membebaskan diri dari conflict of interest terhadap tindakan penolakan rekanan dari luar wilayah dengan tetap memegang teguh pelaksanaan Keppres No. 80/2003. Untuk itu  pengguna barang/jasa harus mengedepankan tercapainya tujuan PBJ bukan malah memanfaatkan dinamika pelaksanaan PBJ untuk kepentingan pribadi atau golongannya melalui



* penulis adalah staf pengajar Fakultas Hukum UKSW dan pemerhati masalah persaingan usaha.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: