Beranda > Demokrasi > Pilpres Amerika, Kenaikan Harga BBM & Insiden Monas

Pilpres Amerika, Kenaikan Harga BBM & Insiden Monas

Judul diatas merepresentasi peristiwa dalam rentangan jarak dan waktu yang terjadi hampir beriringan. Riuh rendah Pilpres dalam hal pemilihan kandidat dari Partai Demokrat akhirnya mengerucut pada terpilihnya Senator Barack ‘Barry’ Obama. Proses pemilihan kandidat Presiden dari Partai Demokrat di belahan bumi lain yang bernama Indonesia sedang terjadi pula panggung demokrasi dengan tema ‘kenaikan harga BBM dan (dialihkan) dengan Insiden Monas.

Ketiga peristiwa tersebut meskipun berbeda jarak dan (mungkin) berhimpit waktu menampilkan ‘potongan’ praktek demokrasi. Proses pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat memberikan pelajaran berharga sekaligus cermin untuk berefleksi bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam hal kenaikan harga BBM yang dilakukan setiap tahun oleh presiden terpilih dari suatu proses demokrasi dapat dipahami sebagai berikut, pertama, dengan menerima asumsi atau pertimbangan dari presiden SBY bahwa kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi logis dari dampak kenaikan harga minyak dunia maka untuk menyelamatkan APBN harus mengurangi subsidi BBM. Bahwa pertimbangan tersebut menjadi konsekuensi politis dari pilihan politik rakyat atas SBY yang lebih mengutamakan menaikkan harga BBM dengan derivasi dampak yang mengikuti (contagion effect) daripada memberikan ‘penahan rasa sakit’ yang bersifat temporer tetapi dapat mengurangi (baca: menghindari) dampak kenaikan harga BBM.

Watak politik SBY yang demikian melekat pada preferensi politik rakyat yang memilih SBY pada pemilu 2004, artinya rakyat harus menerima kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. Namun pertanyaannya adalah apakah SBY juga sudah mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi lainnya seperti partisipasi dan/atau akuntabillitas? Artinya apakah SBY dalam pengambilan kebijakan tersebut sudah terlebih dahulu mendengarkan aspirasi atau pertimbangan lain selain masukan dari partai politik atau kabinetnya? Apakah SBY sudah pernah melakukan ‘turba’ ke pasar-pasar tradisional atau pertemuan ibu-ibu di tingkat RT? Fakta bahwa harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik dan mencekik daya beli masyarakat. Sekarang kenaikan harga kebutuhan pokok memperoleh tanggapan dari Parlemen dengan pengajuan hak interpelasi, SBY tidak perlu gentar menghadapi interpelasi tersebut. Siapa berbuat, dia harus bertanggung jawab! Dengan asumsi tersebut, SBY harus mampu menyampaikan rasionalisasi dari dasar pertimbangan menaikkan harga BBM.

Dalam akuntabilitas, sebenarnya alternatif yang sudah sering dikemukakan oleh para pakar dan DPR terbukti kebenarannya. Yaitu penghematan dan reformasi birokrasi belum dilakukan secara maksimal, ini ditunjukkan dengan terkuaknya praktek bad governance di Dirjen Bea dan Cukai. Apa yang terungkap di Dirjen Bea dan Cukai dapat menjadi sample bahwa bad governance dengan praktek korupsi masih terjadi pada birokrasi Indonesia. Dan hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi APBN, dimana seharusnya biaya atau pungutan dapat masuk dalam pos pendapatan APBN atau ekonomi biaya tinggi dapat dikurangi sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi industri nasional. Nilai tambah inilah yang mampu membantu APBN untuk dapat tetap menanggung beban subsidi BBM kepada rakyat.

Kedua, apabila kebijakan menaikkan harga BBM telah menyakiti perasaan politik rakyat maka sudah semestinya pada Pilpres 2009 SBY tidak dipilih lagi apabila mencalonkan diri lagi. Dan hal tersebut linear terjadi dalam proses pemilihan kandidat presiden dari Partai Demokrat, yaitu ketidaksetujuan warga AS terhadap kebijakan Presiden Bush akan menghasilkan penghakiman untuk tidak memilih calon dari Partai yang mendukung George Walker Bush dengan kebijakan yang pro-perang. Bahkan dimungkinkan bahwa pilihan politik anggota Partai Demokrat yang tidak memilih Hillary Rodham Clinton juga menjadi penghakiman politik atas dinasti Clinton dengan ‘cacat’ moral politik ketika terjadi lewinskygate.

Demokrasi memungkinkan siklus penghakiman 5 tahunan yang dapat diimplementasikan bagi SBY-JK pada tahun 2009. Selain itu (praktek) demokrasi yang dilakukan di Amerikan memberikan teladan yang baik untuk merefleksikan demokrasi di Indonesia berkaitan dengan insiden monas. Meskipun terdapat beberapa analisis yang mengemuka dengan benang merahnya adalah pengalihan isu kenaikan harga BBM, namun menarik dicermarti adalah, pertama, adakah grand scenario untuk meng-chaoskan Indonesia seperti diungkap oleh situs www.berpolitik.com bahwa skenario awal yang seharusnya terjadi di Monas adalah bentrokan antara massa PDIP dengan komando laskar Islam yang didalamnya terdapat elemen FPI.

Apabila grand scenario tersebut benar maka betapa hebatnya ‘strategi’ yang akan dilakukan untuk melahirkan ambiguitas analisis yaitu antara merongrong kewibawaan pemerintahan SBY-JK atau mengalihkan perhatian masyarakat dari kebijakan kenaikan harga BBM. Yang perlu diberikan penekanan adalah siapa aktor intelektual yang mampu membangung grand scenario tersebut? Adakah aktor non-negara yang mampu menandingi kedaulatan negara?

kedua, kehidupan berdemokrasi kita belum berada pada level mature. Dengan menafikan analisis pertama, maka bahwa demokrasi yang meniscayakan perbedaan pendapat masih disikapi secara primitif (tribalisme democracy). Artinya sikap homo homini lupus masih mendominasi praktek kehidupan berdemokrasi ketika terjadi perbedaan pendapat. Individu atau kelompok masih gemar membungkam liyan yang berbeda atau tidak sama, bahkan kalau perlu meniadakan mereka untuk tetap menjamin keberadaan diri yang mungkin akan terancam keberadaannya apabila liyan yang berbeda tersebut masih tetap eksis.

Demokrasi menjadi ruang tumbuhnya ‘mahluk’ yang buas dan ganas yang mampu membungkam dan meniadakan eksistensi individu atau kelompok demi keberlangsungan individu atau kelompok lain. Mis-demokrasi, begitulah kira-kira atau kesalahan berdemokrasi telah dengan telanjang ditunjukkan oleh kelompok yang mengatasnamakan keyakinan memberangus kelompok lain yang berbeda. Parahnya lagi, hukum yang direpresentasi oleh aparat penegak hukum menampilkan sosok absurd. Absurditas watak aparat penegak hukum menjadi suatu anomali praktek demokrasi dengan penerapan kriteria yang diskriminatif. Yaitu (aparat penegak) hukum menjadi garang dan ganas ketika dengan subyektifitasnya menilai unjuk rasa telah melanggar hukum, sedangkan dipihak lain (aparat penegak) hukum beralih rupa menjadi subyek yang santun-persuasif ketika menghadapi pelaku teror demokrasi.

Perbedaan pendapat telah menguapkan kohesi sosial yang sebenarnya menjadi modal bagi pengembangan demokrasi. Melihat peristiwa pasca terpilihnya Barack Obama dengan membandingkan yang terjadi ketika insiden Monas menjadi ‘jauh panggang dari api’, dimana Barack Obama menunjukkan sikap ksatria menang tanpa ngasorake dengan kemauan ‘merangkul’ Hillary setelah kepastian terpilihnya Obama menjadi capres Partai Demokrat. Padahal sebelumnya antara kedua individu tersebut terjadi ‘perang’ yang tidak kalah serunya dengan perang AS terhadap terorisme di Irak dan Afghanistan. Tetapi setelah ‘perang’ usai keduanya menunjukkan kualitas seorang demokrat dengan mengakui kemenangan vis a vis kekalahan masing-masing pihak tanpa melakukan upaya-upaya yang dapat menciderai demokrasi misalnya dengan pengerahan massa, menuntut penghitungan ulang atau meminta negara untuk intervensi dalam proses pemilihan atau penentuan pemenang.

Indonesia berbeda dengan AS, kultur demokrasi di AS sudah terbentuk selama ratusan tahun. Sedangkan Indonesia baru belajar tertatih-tatih dalam melangkahkan demokrasi, tetapi keinginan yang selalu tampil sebagai pemenang dapat menjadi spirit yang mengembangkan demokrasi. Dilain pihak keinginan tersebut dapat menampilkan benih otoritarian jenis baru yang epidemic dan sudah ditampilkan dalam berproses menuju demokrasi.

Namun itu semua, akan membentuk demokrasi (shaping democracy) dengan gaya Indonesia atau malah akan menghancurkan Indonesia. Demokrasi mampu menjayakan Indonesia sekaligus membinasakan dan menenggelamkan menjadi fosil dunia. Pilihan kita menentukan masa depan Indonesia!

Kategori:Demokrasi
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: