Beranda > Demokrasi > Ahmadiyah: Minoritas, Demokrasi & HAM

Ahmadiyah: Minoritas, Demokrasi & HAM

Ahmadiyah Sebagai Kelompok Minoritas dalam Perspektif Demokrasi & HAM

Yakub Adi Krisanto

Hari Senin, 9 Juni 2009 sekitar pukul 16.00 Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pembekuan Ahmadiyah. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat dari perspektif demokrasi dan HAM, selain keniscayaan penilaian bahwa negara (baca: pemerintah SBY-JK) berada dibawah hegemoni kelompok masyarakat berada dibawah komando Munarman (mantan pejuang HAM & Demokrasi). Pembekuan Ahmadiyah menjadi bentuk teror atas keyakinan beragama dan sekaligus melanggar HAM. Artinya Konstitusi Negara dan UU yang mengatur tentang HAM telah dilanggar oleh pemerintah.

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hari nuraninya”. Ketentuan HAM tersebut meniscayakan perlindungan negara terhadap setiap orang untuk meyakini kepercayaan, termasuk Ahmadiyah. Padahal negara pernah melaksanakan ketentuan tersebut ketika mengesahkan kepercayaan ‘Saksi Jehovah’ yang sebenarnya merupakan ‘sempalan’ dari agama kristen yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan & Juruselamat. Apakah dengan demikian kepercayaan ‘Saksi Jehovah’ melakukan penodaan agama? Tetapi mengapa terjadi ketimpangan perlakuan atas kepercayaan yang diyakini warga negara? Apakah karena pemeluk agama kristen tidak melakukan protes penolakan terhadap ‘Saksi Jehovah’ seperti dilakukan saudara Muslim yang memprotes Ahmadiyah?

Dalam hal ini negara telah menerapkan standar ganda dalam hal melindungi HAM, padahal dalam UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”. Bukankah keyakinan/kepercayaan yang diamalkan Ahmadiyah diakui dan dilindungi oleh UUD 1945? Tetapi mengapa Ahmadiyah dibekukan sebagai bentuk peringatan (pertama) oleh pemerintah RI? Apakah negara sudah menjadi lembaga yang melampaui konstitusi Indonesia?

Pembekuan Ahmadiyah meninggalkan pertanyaan; apakah negara Indonesia sudah berubah menjadi negara agama sehingga hukum konstitusi berada dibawah hukum agama? Apabila negara Indonesia masih negara hukum (rechtstaats) manakah yang harus diprioritaskan antara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi atau menegakkan hukum atas individu atau kelompok dalam menjalankan keyakinannya dengan cara-cara kekerasan (teror) atau melakukan politik bumi hangus dan main hakim sendiri menafikan hukum dan aparat penegak hukum. Bukankah perilaku demikian menjadi upaya delegitimasi kewibawaan negara?

Delegitimasi kewibawaan negara terus berlanjut ketika rencana pemerintah untuk menerbitkan SKB ditingkahi dengan keinginan komandan laskar islam yang akan menyerahkan diri apabila keinginannya dipenuhi yaitu pembubaran Ahmadiyah. Wibawa negara dapat diarahkan atau dikendalikan oleh segelintir orang yang bermaksud memaksakan kehendak, dan dapat menjadi precedents dikemudian hari untuk melakukan hal yang sama. Partisipasi negatif dari warga negara akan menghancurkan Indonesia ke dalam gengaman otoritarian sipil.

Pembekuan Ahmadiyah menjadi bentuk kekerasan terhadap (kelompok) warga negara. Pelanggaran HAM terjadi didepan mata, sehingga layak institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komnas HAM mengambil peran untuk menjaga pelaksanaan UUD 1945 khususnya dalam perlindungan HAM warga negara. (Ajaran) Ahmadiyah perlu ditempatkan kembali (reposisi) dalam bingkai hukum bukan agama, artinya keberadaan Ahmadiyan perlu ditinjau berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mempunyai keyakinan.

Perilaku negara dengan membekukan Ahmadiyah merupakan tidak bertanggung jawab dan berada dibawah tekanan kelompok masyarakat untuk memaksakan kehendak. Pembekuan Ahmadiyah merupakan kebijakan tanpa solusi, karena seharusnya negara c.q pemerintah tidak menafikan keberadaan pengikut Ahmadiyah yang meyakini kebenaran ajaran Ahmadiyah. Dan keyakinan tersebut memberikan pengaruh bagi pencapaian kebahagiaan dan kesejateraan para pengikutnya. Dengan keluarnya SKB atau propaganda historis dari kelompok warga bangsa lain telah mengurangi kebahagian dan kesejahteraan pengikut Ahmadiyah. Kebijakan pemerintah harusnya tidak mengakomodasi sebagian tuntutan kelompok tertentu tetapi melihat adanya alternatif yang sudah ditawarkan oleh kelompok anti Ahmadiyah yaitu meminta Ahmadiyah membangun agama baru – Agama Ahmadiyah.

Solusi membentuk agama baru mempunyai landasan konstitusional-yuridis, dan tidak sekedar melakukan pembatasan yang mempunyai potensi pelanggaran HAM. Apabila solusi tersebut diterapkan terhadap Ahmadiyan maka akan menjadi preseden dengan konsekuensi pertama, agama diperlakukan seperti organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik yang mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, (jumlah) agama di Indonesia akan bertambah dan menuntut perlakuan yang sama (equal treatment) bagi semua keyakinan dan keberagamaan yang akan dibangun oleh warga negara.

Agama baru menjadi penerjemahan secara bebas terhadap pertama, ketentuan konstitusi dan undang-undang. Kedua, khusus untuk konstitusi terkait dengan pilihan sebagai negara hukum bukan negara agama yang meniscayakan perlindungan keyakinan dengan memberikan kebebasan bagi warga negara untuk membangun agama baru. Dengan membuka ‘kran’ kebebasan (membentuk) agama baru maka diharapkan tidak akan ada lagi penghujatan terhadap agama lain yang sudah estabablish dan teror terhadap pemeluk keyakinan yang dianggap melakukan penghujatan. Mungkinkah kebebasan (membangun) agama terjadi di Indonesia?

Ahmadiyah dalam konteks demokrasi merupakan kelompok minoritas yang seharusnya dilindungi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi (democracy values). Karena salah satu nilai-nilai demokrasi adalah majority rule yang memuat prinsip perlindungan minoritas (bukan mayoritas). Perlindungan minoritas perlu dilakukan karena minoritas merupakan pihak yang mengalami ‘kekalahan’ dalam proses pengambilan keputusan yang melahirkan (kelompok) mayoritas. Apabila perlindungan minoritas tidak dilakukan maka demokrasi akan bertransformasi menjadi authoritarian majority dan kemungkinan tersebut cenderung absolut. Minoritas dilindungi dengan mengakomodasi dalam kelompok masyarakat tanpa keinginan untuk menyingkirkan atau meniadakan. Dimana minoritas merupakan bagian dari seluruh masyarakat (the whole society) yang terbentuk karena dampak proses pengambilan keputusan.

Ahmadiyah sebagai minoritas bukan merupakan akibat dari proses pengambilan keputusan tetapi menjadi konsekuensi pilihan keyakinan. Sebagai pilihan keyakinan tanpa bermaksud menanyakan nilai kebenaran dari keyakinan tersebut maka pengaturan terhadapnya hanya dilakukan dalam hal pengejawantahan keyakinan bukan nilai intrinsik yang diyakini seperti sosok nabi yang diyakini atau ritual keagamaan selama ritual tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum positif negara. Dengan kata lain pengaturan terhadap keyakinan hanya sebatas pada interaksi sosial khususnya dalam hal pengamalan ajaran-ajaran keyakinan atau keagamaan yang tidak bertentangan dengan hukum positif negara.

Kemampuan negara melindungi Ahmadiyah dapat menjadi tolak ukur kemampuan negara untuk melindungi kelompok minoritas keyakinan yang mungkin ada atau eksis di belantara keyakinan dan keberagamaan di Indonesia. Sehingga secara berkebalikan maka kegagalan negara untuk melindungi kelompok minoritas (apapun) akan melahirkan ancaman bagi eksistensi minoritas dari kelompok-kelompok mayoritas. Dan kegagalan tersebut akan menjadi circle of precedent dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan sekaligus menjadi anomali demokrasi di Indonesia.

Kategori:Demokrasi
  1. Juni 10, 2008 pukul 9:16 am

    maaf mas Yakub,
    saya tambahi SKB nomor 3 tahun 2008, nomor KEP-033/A/JA/6/2008, nomor 199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, Anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat hanya berisi peringatan dan perintah.

    Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung menolak untuk membubarkan atau membekukan Ahmadiyah

    (ah.. tapi sama saja. perintah untuk menghentikan penyebaran sama artinya dengan membekukan. lebih alus.. hehehe..)

    saya suka analisisnya mas..
    saya belum sanggup nulis macam ini.
    makasih dah mampir di blog saya
    salam.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: