Beranda > Korupsi > KPK vs Kejaksaan = White Propaganda?

KPK vs Kejaksaan = White Propaganda?

KPK vs Kejaksaan = White Propaganda?

Yakub Adi Krisanto

Tertangkapnya Jaksa UTG & Artalyta oleh KPK berkaitan dengan dugaan kasus BLBI menimbulkan efek bola salju yang menggelinding dan membentuk ‘bola salju’ yang lebih besar. Pertanyaannya adalah apakah ‘bola salju’ akan berkonsekuensi terjadinya penghancuran terhadap segala benda yang berada didepannya yang menghalangi kehendak laju dari ‘bola salju’ tersebut?

Bola Salju dimaksud adalah ditampilkannya ke publik rekaman percakapan antara Artalyta dengan beberapa jaksa pada saat pemeriksaan di pengadilan khusus Tipikor. Rekaman tersebut mempertautkan peran jaksa-jaksa di Kejagung dalam proses hukum kasus BLBI-nya Syamsul Nursalim. Rencana Kejakgung untuk memeriksa jaksa yang terlibat dalam percakapan tersebut perlu didorong, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan publik tetapi benar-benar mendorong transformasi judicial tranparancy di Kejaksaaan.

Dorongan untuk mengungkap judicial corruption yang terjadi di tubuh penegak hukum tidak cukup berhenti pada lembaga kejaksaan. Efek ‘bola salju’ hendaknya terus didorong untuk terus ‘menggelinding’ membongkar judicial corruption yang terjadi di lembaga penegak hukum Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kejaksaan &¬†Kepolisian). Hal tersebut untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya white propaganda yang dilakukan oleh KPK yang dipersonalisasi dengan ketuanya yaitu Antazari Ashar.

Mengapa white propaganda? Propaganda adalah a concerted set of messages aimed at influencing the opinions or behaviors of large numbers of people (www.wikipedia.org). Penangkapan jaksa UTG, Artalyta, penggeledahan kantor bea & cukai, mendesak MA untuk melakukan audit atas penggunaan biaya perkara dapat menjadi white propaganda bagi KPK. Artinya bahwa ada pesan-pesan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat publik dengan langkah-langkah KPK. Pesan-pesan tertentu tersebut tampak dari luar tercitrakan baik (outlook image) tetapi sebenarnya terdapat tujuan-tujuan tersembunyi dari langkah-langkah yang dilakukan.

Pesan & tujuan tersebut berhimpit dan saling berkelindan apabila kita mereview kembali kontroversi seputar pemilihan anggota KPK. Kontroversi tersebut salah satunya terfokus pada figur yang sekarang jadi ketua KPK yaitu mantan jaksa yang track record-nya dipertanyakan oleh banyak kalangan. Tetapi karena proses pemilihan anggota KPK dilakukan oleh lembaga politik maka campur tangan invisible hand sangat niscaya. Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah mengapa yang diungkap (baca: ditangkap) oleh KPK adalah jaksa yang terlibat gratifikasi atau korupsi yang terkait dengan kasus BLBI? Mengapa bukan kepolisian, mahkamah agung, atau lembaga kepresidenan?

Mungkin jawaban atas pertanyaan tersebut adalah skala prioritas yang ditingkahi dengan momentum yang terjadi. Dalam hal ini Ketua KPK sedang berusaha melakukan white propaganda untuk menepis prasangka-prasangka miring yang menyertai atau mengiringi beliau ketika terpilih atau pada saat proses fit & proper test di DPR. Anggapan waktu adalah apabila beliau terpilih sebagai anggota KPK dapat menjadi ‘titipan’ dan menjadi kepanjangan tangan kejaksaan untuk menghindari hegemoni KPK atas institusi kejaksaan. Dan ketua KPK berusaha menepis anggapan tersebut dengan menggeber kasus korupsi (gratifikasi) pihak yang terkait dengan kasus BLBI terhadap aparat kejaksaan.

Dengan menggeber kasus tersebut, diharapkan anggapan miring yang mengiringi beliau terpilih sebagai anggota dan akhirnya sebagai ketua KPK dapat diminimalisasikan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar bahwa ketua KPK sedang melakukan white propaganda? White propaganda dalam kasus KPK vs Kejaksaan adalah upaya untuk menimbulkan kesan positif dalam pemberantasan korupsi dan menghilangkan prasangka negatif yang dahulu pernah muncul sekaligus membungkam pihak-pihak yang tidak mempercayai kredibilitas dan kapabilitas ketua KPK karena sebagai mantan jaksa, dimana kejaksaan pernah dijuluki sebagai ‘kampung maling’. Kebenaran adanya white propaganda akan terjadi apabila dalam pemberantasan korupsi oleh KPK dilakukan tanpa komitmen dan konsistensi. Karena hanya sekedar sebagai white propaganda maka gebrakan pemberantasan korupsi hanya akan muncul sebentar dan kemudian tenggelam oleh hiruk-pikuk kasus korupsi ecek-ecek.

Pemberantasan korupsi sebagai bagian dari white propaganda dilakukan untuk menaikkan citra pemerintah (baca: SBY-JK) menjelang pemilu presiden 2009. Sehingga pengungkapan kasus gratifikasi jaksa UTG sebagai white propaganda yang dapat diibaratkan dengan peribahasa “sekali dayung 2-3 pulau terlampaui”. Benarkah demikian? kebenaran tersebut akan terbantah apabila KPK sebagai ‘superbody‘ pemberantasan korupsi tetap komitmen melaksanakan tujuan dan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari judul undang-undang sebenarnya sudah tersurat alasan pembentukan komisi tersebut yaitu memberantas korupsi yang sudah dilakukan secara sistematis dan dibutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa. Apakah salah satu pilihan saat ini yang dilakukan KPK dengan menggeber kasus gratifikasi kepada jaksa merupakan metode penegakan hukum secara luar biasa?

Keluar-biasaan metode penegakan hukum harus dibuktikan dengan komitmen untuk melakukan pemberantasan disemua lembaga negara tanpa terkecuali. Turun kelapangan seperti dilakukan pada lembaga bea & cukai menjadi salah satu metode yang diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2002. Cukupkah metode seperti dilakukan di bea & cukai? KPK harus selalu menginovasi dan memodifikasi metode penegakan hukum disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang akan diberantas praktek korupsinya. Model yang diterapkan di Kejakgung belum tentu sesuai apabila diterapkan pada kepolisian dan seterusnya. Kreatifitas yang dilandaskan pada komitmen dan konsistensi yang akan mengarahkan pada keberhasilan pencapaian tugas dan tujuan KPK.

Salah satu bentuk komitmen dan konsistensi yang belum pernah ditunjukkan adalah menginvestigasi korupsi dilingkungan Istana Merdeka. Apakah ketiadaan kasus korupsi di lingkungan Istana Merdeka menunjukkan bahwa Istana Merdeka merupakan wilayah yang steril dari praktek korupsi? Sekali lagi public expectation terhadap pemberantasan korupsi sekarang ini diletakkan ke ‘pundak’ KPK, padahal apabila mengacu prinsip ekonomi bahwa jangan menaruh telur di dalam satu keranjang maka jelas harapan publik tersebut merupakan kerawanan.

Tetapi layakkah kita menaruhkan harapan pada kepolisian, pengadilan, partai politik bahkan presiden sekalipun? Apabilah jawabannya adalah tidak layak maka jangan menjadikan penegakan hukum yang sekarang dilakukan KPK atas kejaksaan menjadi white propaganda KPK dan elit politik yang terkait jejaring politik yang tak kelihatan. Untuk menyangkal bahwa terjadi white propaganda maka KPK harus mulai melangkah ke lembaga lain di republik ini, berani & mungkinkah?

Kategori:Korupsi
  1. komodo
    September 15, 2008 pukul 2:29 pm

    bahasanya rumit betul ya..
    tapi kenapa terkesan su’udzon sama pengungkapan kasus jaksa UTG?
    apapun kasusnya, instansi apapun yang terlibat, dimulai dari manapun, pengungkapan kasus korupsi harus diapresiasi dengan baik.
    masalah instansi lainnya belum kena kan cuma masalah waktu aja.
    bener gak ? kalo salah ya sori

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: