Beranda > Persekongkolan Tender > Demokrasi dan Majority Rule dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Demokrasi dan Majority Rule dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Demokrasi dan Majority Rule dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

oleh Yakub Adi Krisanto, SH.*

 

Polemik pembentukan RUU di DPR sering dihiasi dengan pro dan kontra yang menghiasi berita di media massa. Adu argumentasi mengemuka pada setiap unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, masing-masing pihak mencari dasar legitimasi dan justifikasi terhadap sebuah RUU. Mendukung dan menolak pengesahan RUU memuncak pada saat menjelang batas akhir waktu pengesahan. Fenomena tersebut cukup menarik sebagai bahan kajian terhadap praktek berdemokrasi di Indonesia. Bahwa secara optimis rakyat Indonesia sudah cukup dewasa (mature) untuk melakukan praktek demokrasi tanpa harus dengan adu kekuatan atau bahkan menjurus pada penggunaan kekerasan. Memang pengerahan massa masih terjadi, tetapi pengejawantahan demokrasi tidak menjadi sekedar demontrasi apalagi ‘demo-crazy’.

 

Kondisi demikian harus kita pelihara demi aktualisasi demokrasi yang sehat, lebih mengedapankan argumentasi dari pada kekuatan otot. Demokrasi secara sederhana oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people) pada level praktis mempunyai implikasi yang sangat rumit. Partisipasi rakyat merupakan inti dari demokrasi, dimana rakyat diposisikan sebagai obyek sekaligus subyek dalam setiap pembentukan kebijakan publik. Mengkaji fenomena disekitar pembentukan UU yang membentuk suatu polarisasi rakyat antara yang mendukung dan menolak, diperlukan suatu pemahaman yang jernih tentang demokrasi. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang menjurus pada tindakan yang anti-demokrasi. Misalnya akibat mundurnya waktu pengesahan RUU, mendorong kekuatan pro dan kontra terjebak pada sikap ‘pokoknya’ harus disahkan atau ditolak tanpa mau mendengarkan pendapat kelompok lain.

 

Sterilisasi demokrasi bukan dimaksudkan untuk menggurui, tetapi lebih pada sikap instopeksi atau koreksi diri (self assessment). Tulisan ini merupakan kajian refleksi terhadap fenomena penolakan dan dukungan suatu RUU. Bahwa praktek demokrasi kita untuk dalam pengesahan suatu RUU dapat membentuk karakter berdemokrasi mencapai level ‘awal dewasa’, untuk itu diperlukan pendalaman atau penggalian terhadap demokrasi yang sebenarnya. Pendalaman tersebut dilakukan dengan lebih memahami apa yang terkandung dalam pengertian demokrasi-nya Abraham Lincoln. Pertama, demokrasi mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan mengatur interaksi antar individu maupun negara dengan rakyat (Robert A. Dahl;1999). Partisipasi publik tersebut tidak hanya mewujud-nyata dalam gelaran unjuk rasa, tetapi juga ikut memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh legislator.

 

Kedua, bahwa keterlibatan seluruh rakyat akan membentuk polarisasi bahkan cenderung dipahami sebagai stratifikasi. Artinya golongan mayoritas mempunyai kendali terhadap golongan minoritas. Demokrasi tidak identik dengan pemerintahan mayoritas atau golongan suara terbanyak. Ketiga¸ bahwa proses yang melibatkan seluruh rakyat harus ditujukan bagi keuntungan seluruh rakyat, baik mayoritas maupun minoritas (Reginald Lennard;1941). Hal ini ini disebabkan pelaksanaan proses tersebut menggunakan sumber daya yang berasal dari rakyat, sehingga rakyat harus memperoleh keuntungan secara optimal. Untuk mencapai pendalaman atas pemahaman demokrasi tersebut diperlukan suatu pemahaman terhadap pembudayaan prinsip demokrasi. Dimana dalam setiap pembicaraan tentang demokrasi sering dilupakan atau diabaikan, yaitu kebebasan berpendapat (free speech); bersetuju untuk tidak bersetuju (agree to differ) dan prinsip mayoritas yang menghormati minoritas (majority rule).

 

Kebebasan berpendapat

Meskipun kita optimis dengan perjalanan demokrasi Indonesia, tetapi ada fakta lain yang membentuk paradoks demokrasi. Media massa pada bulan terakhir sering memberitakan proses pidana terhadap mahasiswa pengunjuk rasa dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap presiden atau simbol-simbol kenegaraan. Hal tersebut patut disayangkan, karena seharusnya penguasa memahami ‘kondisi’ unjuk rasa. Dalam unjuk rasa, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan konstitusi mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani. Apakah negara mempunyai hak untuk melakukan penilaian terhadap hati nurani manusia? Ukuran apa yang akan digunakan negara? Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi sebagai Hak Asasi Manusia, yang mewajibkan negara untuk menghormatinya (Pasal 28I ayat (4)  UUD 1945).

 

Dalam konteks pembentukan UU, kebebasan berpendapat merupakan kondisi untuk mendengarkan pendapat rakyat. Mendengarkan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat seluruh rakyat, bukan segelintir rakyat. Pengetahuan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan legislatif dalam menyetujui suatu RUU. Khusus untuk RUU Sisdiknas, pendapat rakyat tidak hanya nampak di jalan-jalan dimana rakyat menyuarakan aspirasinya, tetapi melalui media cetak maupun elektronik rakyat sudah mengemukakan argumentasinya masing-masing. Sampai saat ini situasi demokratis masih terjaga, belum nampak tanda-tanda pemaksaan kehendak akibat dari penyakit ‘pokoknya’. Namun perlu dicermati terjadi pergeseran dasar rasionalisasi dalam menyikapi RUU Sisdiknas, yang berawal mencoba mengkritisi substansi pendidikan yang akan merupakan dampak negatif dari Pasal 13 ayat (1) RUU Sisdiknas menjadi isu silang agama tertentu. Apabila pergeseran tersebut tidak dicoba-selesaikan maka yang terjadi adalah kontra-produktif yang menjurus kepada potensi disintegrasi bangsa.

 

Setuju untuk tidak bersetuju

Proses demokrasi menuntut pencapaian kata sepakat atau mufakat. Secara ideal hal tersebut sangat indah, bahkan Pancasila mengandung cita rasa demokrasi khususnya sila ke-4 musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi sebagai salah satu dampak dari kebebasan berpendapat maka akan muncul dukungan atau penolakan terhadap pendapat tertentu. Setuju untuk tidak bersetuju jangan dipahami untuk selalu menghalalkan ketidaksetujuan terhadap segala sesuatu. Prinsip ini lebih menitik beratkan pada keniscayaan adanya perbedaan pendapat dalam proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan persetujuan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan alami, dan tidak menciptakan jurang atau tembok pemisah yang akan menghalangi untuk mencapai permufakatan apalagi sampai menggoyahkan sendi-sendi integrasi nasional.

 

Perkembangan demokrasi di Indonesia sangat tergantung pada kemampuan untuk bangsa ini untuk memahami prinsip ini. Sebagai bangsa yang majemuk maka potensi beda pendapat sangat besar, antara suku, golongan, pulau, agama dapat menjadi sumber konflik akibat ketidak setujuan atau beda pendapat tentang suatu hal tertentu. Sangat mudah untuk bersetuju dengan pihak atau kelompok yang sependapat, tetapi akan sukar untuk menerima pendapat kelompok lain yang bertolak belakang atau berseberangan. Dikotomi ‘kami’ dan ‘mereka’ menjadi tajam, apabila tidak kelola dengan baik dan arif. Kami adalah kawan, sedangkan mereka adalah musuh merupakan situasi yang harus eliminasi. Untuk itu diperlukan dialog atau musyawarah untuk mempertemukan silang pendapat. Dalam dialog saling memberi dan menerima (take and give) harus dikedepankan untuk mencapai hasil yang tidak merugikan masing-masing kelompok (win-win solution). Perlu dingat bahwa pada penyelesaian perbedaan pendapat secara damai, counting heads instead of breaking them.

 

Prinsip Mayoritas

Telah dikemukakan diatas bahwa akibat dari kebebasan berpendapat akan melahirkan dukungan dan penolakan. Dalam hal demikian maka terbentuk polarisasi kelompok yang mendukung dan menolak yang secara kuantitatif dapat melahirkan kelompok/golongan mayoritas dan minoritas. Pemahaman terhadap prinsip mayoritas harus berpedoman, pertama, antara mayoritas dan minoritas merupakan suatu kesatuan, minoritas menjadi bagian dari mayoritas demikian pula sebaliknya. Bahwa terdapat kenyataan adanya beda pendapat seharusnya tidak menghalangi untuk saling menghormati dan memahami pendirian masing-masing dengan berupaya mencari upaya kompromi dan penyelesaian secara damai. Kedua, bahwa dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat kata mufakat maka hendaknya didahului dengan mendengarkan pendapat dan mempertimbangkan kepentingan golongan minoritas. Mendengarkan dan mempertimbangkan suara minoritas merupakan upaya pencapaian keuntungan secara maksmimal bagi seluruh rakyat (demokrasi untuk rakyat).

 

Kondisi yang ‘menegangkan’ menjelang persetujuan DPR terhadap suatu RUU karena semakin menajamnya konflik antara golongan yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Pengerahan massa, adu argumnetasi jangan sampai merayu kita untuk semakin memojokkan kita menggunakan cara-cara penyelesaian yang anti-demokratis. Tetapi kita perlu lebih kreatif mencari atau menggali kesepahaman untuk menjembatani silang pendapat. Untuk itu kita perlu menunggu kearifan wakil rakyat dalam menyikapi perbedaan pendapat, karena rakyat sudah menujukkan tingkat kedewasaan dalam berdemokrasi.



* Penulis merupakan dosen Fakultas Hukum UKSW, pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: