Beranda > Korupsi > Penanganan Korupsi dan Upaya Menciptakan ketertiban hukum yang berkeadilan

Penanganan Korupsi dan Upaya Menciptakan ketertiban hukum yang berkeadilan

Penanganan Korupsi dan Upaya Menciptakan ketertiban hukum yang berkeadilan

Oleh Yakub Adi Krisanto*

 

Korupsi buku ajar dan korupsi APBD mendominasi perilaku korup dari pejabat negara di Jawa Tengah. Kenyataan ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk merealisasi komitmen (political will) pimpinan bangsa Indonesia. Komitmen untuk menuntaskan kasus korupsi nampak dari pernyataan Presiden bahwa penanganan kasus-kasus korupsi yang berlarut-larut agar diserahkan ke KPK (Kompas, 8/03/2006).

Lamanya penanganan kasus korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan menghambat upaya penegakan hukum. Bahkan ICW menenggarai bahwa kasus-kasus korupsi sering tidak ditindaklanjuti dan bahkan dihentikan penyidikannya oleh kepolisian dan kejaksaan setempat (Solopos, 10/03.2006). Ambil contoh penanganan korupsi buku ajar di Kota Salatiga dimana sampai saat ini Polri masih berkutat pada pemeriksaan saksi dan mencari unsur kerugian negara. Atau kasus korupsi APBD Kota Solo yang sudah berulang kali bolak-balik dari kejaksaan ke kepolisian dengan alasan unsur merugikan keuangan negara belum muncul dalam perbuatan tersangka.

Upaya pencarian unsur merugikan keuangan negara dilakukan dengan bekerjasama dengan BPKP agar melakukan audit. Kerjasama ini dapat menjadi celah untuk memperpanjang prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi. Sekaligus menjadi kendala bagi pemberantasan korupsi karena aparat penegak hukum berkonsentrasi pada pembuktian perbuatan hukum formil. Konsentrasi pada beban pembuktian ini memperpanjang rantai penegakan hukum yang berkonsekuensi pada lamanya penyidikan korupsi.

Untuk memperpendek waktu penanganan kasus korupsi pada saat penyelidikan atau penyidikan maka BPKP harus dimotivasi untuk memprioritaskan audit keuangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Motivasi ini dapat dilakukan dengan melakukan amandemen atau merubah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPKP atau tindak pidana korupsi. Prioritas audit keuangan menjadi konsekuensi yuridis terhadap penanganan kasus korupsi yaitu bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adanya unsur merugikan keuangan negara.

Kata merugikan (KBBI, 1988) berarti mendatangkan rugi, menyebabkan rugi atau mendatangkan sesuatu yang kurang baik (kesusahan, kerusakan, mudarat) kepada pihak lain. Sedangkan definisi keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan demikian merugikan keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan rugi bagi keuangan negara, dimana tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban negara atau menyebabkan segala sesuatu tidak dapat menjadi milik negara. Korupsi mengakibatkan segala sesuatu baik uang atau barang tidak dapat dimiliki oleh negara atau dimanfaatkan oleh negara bagi kepentingan masyarakat.

Unsur merugikan keuangan negara merupakan akibat dari suatu perbuatan yang tidak harus dipenuhi tetapi kepolisian atau kejaksaan sering terjebak dalam merumuskan unsur ini. Dalam penjelasan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

 

Kasus korupsi lebih banyak melibatkan aparat atau pejabat negara yang dilakukan pada saat memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara/daerah. Untuk itu pemberantasan korupsi akan menonjol aspek politisnya, apalagi yang menjadi tersangka atau saksi adalah pejabat publik seperti DPRD atau Kepala Daerah. Untuk itu aparat penegak hukum seharusnya fokus pada perbuatan yang memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dengan melihat kekayaan riil yang dimiliki.

Dalam hal aparat penegak hukum hanya fokus pada unsur merugikan keuangan negara maka berimplikasi yuridis antara lain, pertama, beban pembuktian berada di pundak aparat penegak hukum. Berbeda halnya apabila fokus penyidikan pada meningkatnya kekayaan maka beban pembuktian berada pada pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik ini meringankan beban penyidik tanpa mengesampingkan upaya pemenuhan unsur-unsur lain dari tindak pidana korupsi.

Kedua, fokus pada perbuatan akan mendorong aparat penegak hukum untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Mendahulukan penanganan kasus korupsi merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Dan upaya untuk menggagalkan atau menghambat didahulukannya kasus korupsi merupakan pelanggaran atau pengingkaran prinsip hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik dan didahulukannya kasus korupsi akan mendorong terciptanya ketertiban hukum yang berkeadilan. Kasus korupsi yang sering bernuansa politis apabila dalam penanganannya tidak dilakukan secara cepat dan fokus maka akan melahirkan ketidaktertiban. Nuansa politis ini akan mendorong lahirnya tarik menarik kepentingan yang dapat memicu respon negatif dari suporter (politik) pihak yang terkait kasus korupsi. Respon negatif ini biasanya mewujud dalam bentuk aksi demonstrasi atau unjuk rasa dan mendorong pihak lain khususnya masyarakat anti korupsi semakin meningkatkan tekanan publik pada aparat penegak hukum.

Aksi versus reaksi akan berdampak pada situasi keamanan di suatu wilayah. Dengan kata lain bahwa penanganan kasus korupsi dapat menciptakan polarisasi kelompok dimasyarakat yang rentan terjadinya konflik horizontal. Dan tentunya situasi demikian akan menambah beban kepolisian, melahirkan kasus baru sebagai derivasi dari kasus korupsi. Padahal penanganan kasus korupsi sebagai upaya penegakan hukum harus dapat menciptakan ketertiban bukan malah ketidaktertiban.

Ketertiban hukum yang lahir karena kecepatan dan terfokusnya penanganan kasus korupsi akan mendorong terciptanya keadilan. Keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi baik tersangka/terdakwa dan keluarganya maupun kelompok anti korupsi. Dalam hal demikian maka aparat penegak hukum telah membantu terciptanya keadilan sosial (social justice). Dimana bagi tersangka, korupsi memberikan beban psikologi pada individu atau keluarga. Kecepatan penanganan memberikan kepastian hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu aparat penegak hukum perlu mengevaluasi prosedur atau mekanisme penegakan hukum pemberantasan korupsi. Evaluasi diarahkan bagi upaya konstruktif untuk mengimbangi komitmen pemimpin bangsa yaitu evaluasi paradigma hukum dalam pemberantasan korupsi. Paradigma hukum yang lebih fokus pada mencari unsur kerugian negara berganti pada pembuktian perbuatan melawan pidana seperti memperkaya atau menguntungkan pribadi atau korporasi.

Evaluasi paradigma juga harus dilakukan oleh hakim yang tidak sekedar mendasarkan diri pada perbuatan hukum formil tetapi juga materiil. Sehingga hakim dapat secara proaktif menggali rasa keadilan dan kepatutan yang diam dibenak rakyat. Dengan harapan hakim tidak hanya sekedar menjadi mulut undang-undang tetapi menerapkan hukum secara progresif. Dengan demikian hasil-hasil penanganan kasus korupsi dapat segera dilihat oleh masyarakat yang sudah skeptis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.



* Pengajar Fakultas Hukum UKSW Salatiga

Kategori:Korupsi
  1. asstaghfirullah
    November 6, 2009 pukul 10:54 am

    g usah hanya wacana tapi tindakan kongkritnya

    • yakubadikrisanto
      Februari 18, 2010 pukul 9:39 am

      corgito ergo sum

  2. FITRIANI
    Desember 4, 2009 pukul 2:06 am

    mas saya b oleh ea minta datanya buat tugas sekolah…..
    boleh ya!!!
    please!!!!

    boleh???

    makasih…

    • yakubadikrisanto
      Februari 18, 2010 pukul 9:38 am

      silahkan.

  3. Brian Adi Pratama
    Oktober 24, 2011 pukul 6:24 am

    Pak, ijin kopi tulisannya buat tugas.
    terima kasih banyak.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: