Kajian Kritis-Akademis Terhadap Laporan Keuangan Kota Salatiga Yang Didasarkan Pada Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

KAJIAN KRITIS-AKADEMIS TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOTA SALATIGA YANG DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

oleh Yakub Adi Krisanto

 

I.             PENDAHULUAN

APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran (TH) 2004 berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK No. 135/R/XIV.4/07/2005 tertanggal 29 Juli 2005 sudah diperiksa untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Dimana kepala daerah selambat-lambatnya 6 bulan dari berakhirnya tahun anggaran harus memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kajian ini merupakan suatu usaha menelaah penggunaan APBD TH 2004 setelah dilakukannya pemeriksaan BPK. Dalam telaah tersebut mencoba membedah-uraikan penggunaan APBD dari hasil pemeriksaan terhadap masing-masing mata anggaran. Pembedah-uraian ini berkaitan dengan adanya penggunaan terminologi ‘pemborosan’ dan ‘merugikan keuangan daerah’ oleh BPK dimana dari kedua istilah tersebut mempunyai konsekuensi (yuridis) yang berbeda. Terhadap istilah ‘pemborosan’, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara letterlijk menentukan sebagai pelanggaran (hukum).

Berbeda halnya dengan terminologi ‘merugikan keuangan daerah’, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut dengan UU Tindak Pidana Korupsi) menentukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Terminologi ini mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perilaku atau perbuatan yang memenuhi Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi.

Kajian ini tidak ingin memberikan kesimpulan adanya perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi hanya mengungkap hasil pemeriksaan melalui pembedah-uraian mata anggaran yang dianggap ‘pemborosan’ dan ‘merugikan keuangan daerah’ oleh BPK. Selain itu sebagai upaya penyajian hasil pemeriksaan dengan sistematika yang mudah dipahami. Penyajian tersebut dalam rangka memenuhi asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditentukan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Asas keterbukaan merupakan salah satu asas yang dianut dalam UU Keuangan Negara, dimana asas-asas yang lainnya antara lain; (i) akuntabilitas, (ii) profesionalitas, (iii) proporsionalitas, dan (iv) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa independen yang bebas dan mandiri. Bahwa keterpenuhan asas-asas tersebut dalam pengelolaan keuangan negara/daerah diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara.

Pasal 7 juncto Pasal 17 ayat (2) UU Keuangan Negara mengatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan membuat APBD digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Adapun tujuan bernegara seperti ditentukan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan adanya penilaian dan catatan dari Hasil Pemeriksaan BPK pengelolaan keuangan daerah dalam APBD sudah digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menjadi relatif dan debatable tergantung dari perspektif setiap pembaca kajian ini. Dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kajian ini tidak diarahkan pengguna anggaran secara spesifik tetapi atas Hasil Pemeriksaan BPK atau laporan keuangan dalam APBD setelah diperiksa BPK.

Seperti dikemukakan diatas bahwa tujuan kajian ini adalah memudahkan warga Salatiga dalam membaca Hasil Pemeriksaan APBD Kota Salatiga. Kemudahan diperoleh dengan membuat sistematika penulisan sebagai berikut; pertama, adalah penilaian BPK terhadap APBD dan catatan mengenai pemborosan dan merugikan keuangan daerah.

Kedua, pemilahan penggunaan anggaran berdasarkan besarnya nilai anggaran. Pada bagian ini akan menyajikan klasifikasi nilai anggaran yang menjadi catatan BPK berkaitan dengan adanya pemborosan dan merugikan keuangan daerah. Ketiga, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK. Rekomendasi tersebut dilihat dari perspektif adanya konsekuensi yuridis terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut.

Akhirnya, selamat membaca kajian ini dengan pikiran terbuka dan keinginan untuk menjadikan Kota Salatiga lebih baik dengan praktek good governance-nya. Untuk itu dibutuhkannya loloh balik bagi pengelolaan anggaran Kota Salatiga termasuk kajian karena ketidaksempurnaan dalam menelaah Hasil Pemeriksaan BPK. Penulis menerima kritik atau saran terhadap substansi kajian ini demi terpenuhinya kriteria kajian kritis-akademis.

II.          PENILAIAN BPK TERHADAP APBD KOTA SALATIGA TA 2004 DAN CATATAN MENGENAI PEMBOROSAN DAN MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menentukan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, (i) kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas sistem pengendalian intern.

UU No.15 Tahun 2004 menentukan terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclosure of opinion). Dalam hal pemberian opini pada hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan kota Salatiga TA 2004 termasuk jenis opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).

BPK berpendapat bahwa laporan keuangan kota Salatiga TA 2004, kecuali atas akibat paragraf atas hal-hal yang dimuat dalam paragraf sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntasi yang ditetapkan didalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Penilaian tersebut secara implisit menyatakan selain hal-hal yang ditentukan (baca: dikecualikan), laporan keuangan kota Salatiga TA 2004 adalah wajar.

Adapun hal-hal yang dikecualikan yang termasuk tidak wajar dalam pencacatan sejumlah transaksi adalah sebagai berikut:

1.      surat pertanggungjawaban (SPJ) beberapa dinas minimal Rp. 19.390.139.240 belum diterima dan belum disahkan.

2.      realisasi biaya operasional intensifikasi dan ekstensifikasi PKB/BBNKB UPPD Kota Salatiga sebesar Rp. 75.000.000.

3.      Belanja tunjangan perumahan jabatan dinas untuk DPRD sebesar Rp.    225.000.000.

4.      realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp. 41.750.000 pada BPKD dan sekretariat DPRD.

5.      realisasi belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp. 134.700.000.

Meskipun opini BPK hanya menentukan 5 transaksi yang termasuk tidak wajar, dalam Hasil Pemeriksaan BPK mengemukakan adanya catatan yang perlu dicermati. Pencermatan tersebut dilakukan karena dalam penilaian BPK memberikan beberapa catatan pemeriksaan yang memuat beberapa kategori yaitu (i) belum disahkan, (ii) belum diterima dan belum disahkan dengan jumlah sebesar Rp. 19.390.139.240, (iii) memboroskan keuangan daerah (lihat tabel 1), (iv) merugikan keuangan daerah (lihat tabel 1), (v) tidak sesuai peruntukannya dengan nilai Rp. 41.750.000, (vi) tidak sesuai ketentuan (lihat tabel 2), (vii) tidak dapat diyakini kebenarannya dengan nilai realisasi Rp. 759.556.000, dan (viii) melampau anggaran dengan nilai Rp. 29.250.000.

Tabel 1

Klasifikasi Anggaran Yang Termasuk Pemborosan Dan Merugikan Keuangan Negara

NO

PEMBOROSAN

JUMLAH

MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH

JUMLAH

1.

Realisasi biaya operasional intensifikasi dan ekstensifikasi PKB/BBNKB UPPD Kota Salatiga

Rp. 75.000.000

Belanja tunjangan perumahan jabatan dinas untuk DPRD

Rp.    225.000.000

2.

Belanja penunjang operasional DPRD

Rp. 33.680.434

Pengeluaran belanja operasional pejabat struktural

Rp. 1.127.400.000

3.

Kesalahan dalam pelaksanaan lelang

Rp.   7.204.950

Belanja tunjangan komisi/panitia DPRD

Rp.    119.200.000

4.

Pengeluaran belanja panitia pengadaan tanah

Rp. 16.645.640

 

 

Tabel 2

Klasifikasi Anggaran Yang Termasuk Tidak Sesuai Ketentuan

No.

ANGGARAN TIDAK SESUAI KETENTUAN

JUMLAH

1.

Realisasi belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah

Rp.134.700.000

2.

Beberapa biaya jasa kantor pada sekretariat DPRD yang diberikan kepada ketua dan wakil ketua DPRD

Rp.  13.600.000

3.

Penggunaan dana belanja tidak tersangka

Rp.196.000.000

4.

Bantuan kepada instansi vertikal

Rp.918.315.000

5.

Kelebihan pembayaran pembagian laba dari PDAM

Rp.237.608.782

 

Kedelapan kategori dalam catatan pemeriksaan perlu didalami untuk melihat adanya perbuatan atau kebijakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pada kategori pertama yaitu belum disahkannya pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah melanggar Pasal 4 ayat (2) PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

Kenyataan ini menunjukan bahwa Pemkot Salatiga dan DPRD belum mempunyai itikad untuk memperdakan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Padahal dasar hukumnya (PP No. 105 Tahun 2000) sudah diundangkan pada 10 November 2000. Sehingga sudah 4 (empat) tahun anggaran pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai dasar hukum. Selain itu BPKD sudah pernah menyampaikan konsep pengelolaan keuangan daerah pada 29 November 20002 tetapi sampai sekarang belum dibahas bersama antara Pemkot dengan DPRD.

Pendalaman terhadap kategori-kategori lain dilakukan dengan mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dari kelima kategori yang eksplisit melanggar UU Tindak Pidana Korupsi adalah merugikan keuangan daerah. Tetapi undang-undang juga menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi dapat berarti formil maupun dalam arti materiil.

Bahwa tindak pidana korupsi dalam arti formil (formeele wederrechtelijk) berarti  suatu perbuatan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Sedangkan arti materiil (materriele wederrechtelijk) adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Azas-azas hukum tidak tertulis tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam rasa keadilan masyarakat atau norma atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian suatu perbuatan (melawan hukum) yang dianggap tercela karena memenuhi arti materiil dapat dipidana. Untuk itu kategori catatan pemeriksaan BPK seperti belum diterima dan belum disahkan, memboroskan keuangan negara, tidak sesuai peruntukannya, atau tidak dapat diyakini kebenaranya dimungkinkan dapat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi secara materiil.

Dalam kajian ini hanya akan menekankan pada dua kategori yang mewakili tindak pidana korupsi dalam arti formil maupun materiil yaitu memboroskan keuangan daerah dan merugikan keuangan daerah. Dari kedua kategori tersebut mempunyai kesamaan arti dengan hubungan kasualitas, artinya pemborosan dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau kerugian dapat terjadi dengan cara memboroskan keuangan daerah.

Pemborosan memiliki kata dasar ‘boros’ yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988; 127) berarti berlebih-lebihan dalam pemakaian uang atau barang. Sedangkan pemborosan berarti proses, perbuatan, cara memboroskan pemakaian uang atau barang. Keuangan daerah yang termasuk bagian dari keuangan negara berdasarkan penjelasan UU Tindak Pidana Koruspi adalah seluruh kekayaan negara/daerah dalam bentuk apapun. Pemborosan keuangan daerah berarti pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk apapun yang dilakukan secara berlebih-lebihan.

Merugikan memiliki kata dasar ‘rugi’ yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI (1988; 756) berarti tidak mendapat faedah (manfaat) atau tidak beroleh sesuatu yang berguna. Kata merugikan (KBBI, 1988) berarti mendatangkan rugi, menyebabkan rugi atau mendatangkan sesuatu yang kurang baik (kesusahan, kerusakan, mudarat) kepada pihak lain. Sehingga merugikan keuangan daerah berarti menyebabkan rugi atau sesuatu yang kurang baik bagi kekayaan daerah.

Seperti dikemukakan diawal bahwa kategori memboroskan dan merugikan keuangan daerah dapat secara eksplisit melanggar UU Tindak Pidana Korupsi. Eksplisitas pelanggaran dari kategori tersebut dengan melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pemborosan memungkinkan memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi. Bahwa penggunaan kekayaan daerah secara berlebih-lebihan dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dan hal tersebut (memperkaya) dapat terjadi dengan melihat anggaran yang diboroskan menurut Hasil Pemeriksaan BPK seperti terlihat dalam Tabel 1. Pemborosan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagai tindak pidana korupsi tidak harus melihat munculnya akibat yang ditimbulkan yaitu merugikan keuangan negara. Karena kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Merugikan keuangan daerah nyata-nyata dikemukakan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi. Dimana merugikan keuangan daerah merupakan akibat dari suatu perbuatan (melawan hukum) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Penggunaan anggaran yang ditentukan oleh BPK sebagai merugikan keuangan daerah harus menjadi prioritas aparat penegak hukum untuk melakukan penegak hukum.

III.       PEMILAHAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERDASARKAN BESARNYA NILAI ANGGARAN

Dari catatan Hasil Pemeriksaan BPK dapat dilihat pemilahan penggunaan anggaran berdasarkan besarnya nilai anggaran (lihat tabel 3). Bahwa berdasarkan peringkat besarnya nilai anggaran yang patut mendapat perhatian adalah no. 1 s/d 5. Dimana nilai anggaran diatas Rp. 500.000.000, yaitu pertama, SPJ beberapa dinas merupakan kekuranglengkapan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan. Meskipun Pemkot Salatiga sudah menyatakan bahwa semua SPJ sudah disampaikan kepada DPKD, namun jumlah yang mencapai Rp. 19 miliar bukan nilai yang sedikit dalam sistem pencatatan keuangan daerah.

Kedua, pelaksanaan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dilakukan melalui metode penunjukan langsung dengan nilai mencapai Rp 1,27 miliar. Permasalahan dalam penggunaan anggaran pada 4 (empat) proyek di DPU adalah pengadaan barang/jasa pemerintah tidak memenuhi kriteria dengan Kepres No. 80 Tahun 2003. Dalam hal demikian dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap kriteria pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa metode penunjukan langsung dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan tertentu[1] dan keadaan khusus.[2]

Argumentasi Kepala DPU yang menyatakan bahwa empat proyek tersebut dilaksanakan karena memenuhi kriteria keadaan tertentu.[3] Namun kepala DPU melupakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat 1 Kepres No. 80/2003 yaitu bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

Tabel 3

Penggunaan Anggaran Berdasarkan Besarnya Nilai Anggaran

NO.

PENGGUNAAN ANGGARAN

JUMLAH

1.

Surat pertanggungjawaban (SPJ) beberapa dinas

Rp. 19.390.139.240

2.

Pelaksanaan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum

Rp.   1.273.844.000

3.

Pengeluaran belanja operasional pejabat struktural

Rp.   1.127.400.000

4.

Bantuan kepada instansi vertikal

Rp.      918.315.000

5.

Pelaksanaan pekerjaan swakelola

Rp.      759.556.000

6.

Belanja tunjangan perumahan jabatan dinas untuk DPRD

Rp.      225.000.000

7.

Penggunaan dana belanja tidak tersangka

Rp.      196.048.000

8.

Realisasi belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah

Rp.      134.700.000

9.

Belanja tunjangan komisi/panitia DPRD

Rp.      119.000.000

10.

Realisasi biaya operasional intensifikasi dan ekstensifikasi PKB/BBNKB UPPD Kota Salatiga

Rp.        75.000.000

11.

Realisasi belanja pemeliharaan

Rp.        41.750.000

12.

Belanja penunjang operasional DPRD

Rp.        33.680.434

13.

Realisasi belanja bantuan operasional kepada pejabat tertentu kota Salatiga

Rp.        29.250.000

14.

Pengeluaran belanja panitia pengadaan tanah

Rp.        16.645.640

15.

Beberapa biaya jasa kantor pada sekretariat DPRD yang diberikan kepada ketua dan wakil ketua DPRD

Rp.        13.600.000

16.

Kesalahan dalam pelaksanaan lelang

Rp.          7.204.950

17.

Penyerahan pekerjaan mengalami kelambatan dan belum dikenakan denda

Rp.          5.208.000

 

Ketiga, pengeluaran belanja operasional pejabat struktural dengan nilai sebesar Rp. 1,12 miliar. Bahwa telah terjadi pembayaran ganda atau dua kali dalam setahun melalui belanja insentif struktural dan biaya penunjang kegiatan operasional pejabat struktural yang notabene diberikan kepada pejabat eselon I sampai dengan IV.

Pembayaran ganda kepada pejabat struktural melanggar Pasal 10 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dan tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Keempat, bantuan kepada instansi vertikal dengan nilai sebesar Rp. 918 juta. Pada bantuan kepada instansi vertikal, BPK menyatakan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah. Ketidaksesuaian ketentuan tersebut karena melanggar asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah pada PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Selain itu juga melanggar Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa bantuan keuangan hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dengan demikian pertanyaannya adalah mengapa Pemkot Salatiga melalui Sekretaris Daerah, BPKD dan Kesbang Limas memberikan kepada instansi diluar Pemerintah Desa dan Organisasi Kemasyarakatan? Apabila bantuan tersebut diberikan kepada Pemerintah Desa dan Ormas maka dapat mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan bernegara seperti memajukan kesejahteraan umum (bukan instansi tertentu) atau mencerdaskan warga kota Salatiga.

Kelima, pelaksanaan pekerjaan swakelola dengan nilai sebesar Rp. 759.556.000. Seperti dikemukakan dari Hasil Pemeriksaan BPK bahwa pelaksanaan pekerjaan dengan swakelola tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf b Kepres No. 80 Tahun 2003, pengadaan barang/jasa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintah penanggung jawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran atau kelompok masyarakat penerima hibah.

Kepala DPU tidak memperhatikan ketentuan pada Pasal 39 ayat 3 Kepres No. 80 Tahun 2003 yang memberikan kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola antara lain;

a.      pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau

b.       pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau

c.       pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

d.       pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau

e.      penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau

f.        pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

g.       pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;

h.      pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.     

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemeliharaan rutin jalan sekota (baik 11 ruas jalan atau 4 ruas jalan) dan pemeliharaan kansteen/trotoar jalan memenuhi kriteria pekerjaan yang dapat dilaksanakan melalui swakelola? Meskipun Kepala DPU menyatakan telah terjadi kesalahan prosedur pada pengadaan barang/jasa pada kegiatan tersebut tetapi juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut seharusnya proses pengadaan dilakukan secara swakelola yang pelaksanaannya telah melibatkan pihak ketiga. Bukankah hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf b juncto Pasal 39 ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003.

IV.        TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI BPK; SEBAGAI STARTING POINT UPAYA PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SALATIGA

Adanya catatan pemeriksaan yang menyatakan bahwa baik penggunaan anggaran yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan atau yang tidak mempengaruhi terdapat kategori-kategori tertentu yang sebagian sudah dibahas pada bagian terdahulu. Meskipun terdapat perbedaan kategori pada setiap catatan pemeriksaan, dan tentunya juga ada konsekuensi hukum yang mengikuti tetapi karakteristik yang muncul adalah adanya rekomendasi berupa saran.

Rekomendasi tersebut didasarkan pada Pasal 16 ayat (2) UU Keuangan Negara yang menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan (Pasal 1 angka 12 UU Keuangan Negara).

Demikian pula dalam Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan kota Salatiga TA 2004 juga terdapat saran dari BPK. Saran BPK ditujukan kepada Walikota Salatiga sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan kota Salatiga. Karakteristik saran BPK kepada Walikota Salatiga BPK adalah sebagai berikut:

a.      Menegur unit kerja yang menggunakan anggaran;

b.       Memerintahkan unit kerja untuk melakukan tindakan tertentu;

c.       Menarik kembali dana yang sudah digunakan;

d.       Memahami ketentuan yang berlaku;

e.      Memberikan masukan/penjelasan;

f.        Memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Khusus untuk karakteristik huruf e. memberikan masukan/penjelasan ditujukan kepada DPRD. Saran ini merupakan kedalaman pemahaman bahwa DPRD bukan merupakan instansi dibawah kewenangan Pemkot Salatiga (Eksekutif) tetapi sebagai instansi yang sejajar. Sedangkan saran kepada unit kerja yang berada dibawah kewenangan Walikota bersifat perintah dengan maksud unit kerja yang bersangkutan melakukan perintah tersebut.

Pertanyaannya adalah pertama, apakah Walikota Salatiga sudah melaksanakan saran BPK tersebut? Kedua, apakah unit kerja yang bersangkutan sudah menindaklanjuti dengan melaksanakan perintah dari Walikota? Dari enam karakteristik saran BPK yang perlu diperhatikan sebagai bentuk pengutamaan langkah Walikota Salatiga dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menarik kembali dana yang sudah digunakan.

Adapun dana yang disarankan BPK untuk ditarik kembali antara lain; (i) belanja tunjangan perumahan jabatan/dinas untuk DPRD sebesar Rp. 225.000.000. (ii) denda dari keterlambatan penyerahan pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga sebesar Rp. 5.208.000. (iii) Biaya penunjang kegiatan operasional pejabat struktural sebesar Rp. 1.127.400.000. (iv) Belanja tunjangan komisi/panitia DPRD yang dianggarkan di Sekretariat DPRD sebesar Rp. 119.200.000. Total jumlah dana yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 1.476.808.000.

Menarik kembali dana yang sudah digunakan mempunyai dua arti penting yaitu pertama, sebagai piutang APBD yang dapat diperhitungkan bagi APBD tahun anggaran yang akan datang. Kedua¸ berkaitan dengan yang pertama maka dana tersebut masuk ke kas daerah dan dapat digunakan untuk kepentingan lain yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Salatiga.

Kedua pertanyaan diatas layak dikemukakan karena adanya konsekuensi yuridis bagi pihak yang tidak menindak lanjuti saran dari Hasil Pemeriksaan. Seperti ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Kata ‘wajib’ dalam pasal tersebut menunjukan adanya perintah yang harus ditaati dan pelanggaran terhadap perintah tersebut akan dikenakan sanksi.

Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.[4] Apabila pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.[5]

Meskipun ada sanksi administrasi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, UU No. 15 Tahun 2004 juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 26 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan ketentuan mengenai sanksi maka terdapat pemilahan sanksi bagi pengabaian rekomendasi BPK. Terhadap permasalahan itu dapat dikemukakan bahwa pertama, sanksi administratif diberlakukan dalam hal pelanggaran yang bersifat ringan dan an sich pelanggaran administratif-prosedural. Kedua, sanksi pidana untuk pelanggaran administratif-prosedural yang bersifat berat dan dilakukan dengan kesengajaan.

Selain sanksi pidana yang diatur dalam UU  No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pnegelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, masih ada sanksi pidana terhadap pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Yaitu perbuatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang termasuk dalam kategori memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berkaitan dengan keberadaan sanksi tersebut maka Walikota Salatiga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah wajib menindaklanjuti saran BPK. Dan pemantauan terhadap tindaklanjut saran BPK oleh masyarakat menjadi sangat penting. Untuk itu pemantauan difokuskan pada tindak lanjut pada setiap bentuk saran, artinya apabila Walikota Salatiga sudah menegur unit kerja yang menggunakan anggaran maka dilakukan dengan surat nomor berapa dan tanggal berapa.

Indikator terpenting dari pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Walikota Salatiga adalah surat kepada unit kerja yang bersangkutan baik yang bersifat perintah, teguran atau permohonan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku yang dikirimkan dalam rangka memenuhi saran BPK. Tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi upaya awal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

V.           PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil kajian yang dipaparkan diatas bahwa pertama, berdasarkan catatan pemeriksaan BPK yang berjumlah 21 catatan pemeriksaan senilai Rp. 23.984.049.664, dan sesuai rekomendasi yang diberikan terdapat kewajiban pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah untuk menarik kembali angggaran senilai Rp. 1.476.808.000. Kedua¸ dalam catatan pemeriksaan BPK ada kemungkinan indikasi tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2004. Indikasi tersebut dapat ditelusuri dari rekomendasi yang diberikan BPK yaitu adanya kerugian keuangan daerah.

Ketiga¸ terhadap anggaran yang memperoleh catatan pemeriksaan BPK didominasi oleh belanja-belanja yang tidak diperuntukkan bagi rakyat tetapi hanya elit politik daerah. Dalam hal ini dapat terjadi kemungkinan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak memberikan prioritas pada anggaran yang public centered¸ seperti pembiayaan program-program yang meningkatkan kesejahteraan maupun kecerdasan warga kota Salatiga. Atau anggaran yang  public centered tidak ditemukan adanya penyalahgunaan/pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Keempat¸ masih rendahnya tingkat partisipasi rakyat atau stakeholder terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini ditunjukan dengan  belum adanya respon rakyat terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah kota Salatiga dan public expose terhadap tindak lanjut rekomendasi atau saran BPK. Khususnya terhadap tindak lanjut saran BPK menuntut empati Pemkot Salatiga dalam menyikapi kesulitan hidup yang sedang dihadapi rakyat. Karena pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan asas-asas yang ditentukan dapat mempengaruhi kebijakan yang mengedepankan kemaslahatan rakyat.

Saran

1.      Membenahi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.      Pembenahan dilakukan dengan melaksanakan atau menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk menarik kembali anggaran yang sudah digunakan.

3.      Menjalankan sistem reward and punishment bagi unit-unit kerja yang mengelola keuangan daerah.

 

 

Salatiga, 23 Januari 2003.


[1] Keadaan tertentu antara lain (i) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; (ii) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan Presiden; (iii) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50 juta.

[2] Keadaan khusus antara lain, (i) pekerjaan berdasrkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, (ii) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten, (ii) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pangsa pasar dan harga yang relatif stabil, (iv) pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikan.

[3] Penyelesaian gedung Lab IPA SMU Negeri 1 dilakukan karena kebutuhan membangun gedung yang mendesak untuk ujian akhir tahun 2004 pada bulan April. Pada proyek jembatan Gamol-Candran dilakukan karena bencana alam, dan pengadaan aspal dan paving dilakukan karena kebutuhan masyarakat.

[4] Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004.

[5] Pasal 20 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2004.

  1. Juni 25, 2008 pukul 2:07 am

    Tulisan yang membutuhkan dukungan informasi yang akurat disamping juga referensi. Super

  2. aziz
    Januari 17, 2009 pukul 9:55 am

    sekarang siapa yang berani membongkar kekurangan dari moral wali kota salatiga kita ini yang kabarnya sering main perempuan … siapa yang berani… tidak hanya korupsi aja yang dibongkar di kota salatiga.?

    • yakubadikrisanto
      Januari 19, 2009 pukul 6:37 am

      Bukan masalah berani atau tidak berani? seperti korupsi, berdasarkan LHP BPK sudah jelas ada indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah mengapa aparat penegak hukum tidak berani melakukan pengusutan atau penegakan hukum? mengapa walkot tutup mata? apakah dengan demikian walkot dapat disangka terlibat? Mas Azis untuk demoralisasi maka perlu bukti, saya hampir dua tahun ini mengejar bukti bukan isu atau rumors yang sudah sering terdengar. Anda punya bukti? Btw terimakasih sudah berkunjung dan memberikan komentar.

    • yakubadikrisanto
      Agustus 10, 2010 pukul 2:06 am

      tidak ada yang tidak berani asal ada bukti. dan ini pernah disampaikan ke aparat penegak hukum

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: